DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai pelaksanaan sejumlah program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, dampak kebijakan terhadap kepuasan masyarakat masih menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Ri’fan mengatakan, penilaian publik terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan […]
HAMPIR dua tahun setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024, keabsahan syarat pendidikan Gibran diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Bergulirnya perkara tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik dan legitimasi politik Gibran ke depan. “Putusan tersebut akan memiliki konsekuensi politik karena menyentuh keabsahan proses pencalonan wakil presiden yang […]
Aspirasi dari Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) yang meminta DPR RI untuk menghapus pembatasan masa jabatan kepala desa dinilai berisiko tinggi. Langkah tersebut dianggap dapat membuka ruang lebar bagi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan terkecil. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan prinsip fundamental demokrasi yang harus tetap dipertahankan, termasuk di tingkat desa. […]
Desakan sejumlah partai dalam koalisi pemerintah, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka menjelang persiapan menuju tahapan awal Pemilu ke depan. PKB menilai kejelasan posisi politik PDIP penting untuk menghindari multitafsir publik, apakah partai berlambang banteng tersebut benar-benar menjalankan fungsi penyeimbang dan kontrol terhadap […]
Kemungkinan bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memperkuat posisi partai tersebut sekaligus memengaruhi peta persaingan politik menjelang Pemilu 2029. Namun, kepastian mengenai status dan kewenangan politik Jokowi di PSI dinilai harus segera diumumkan agar arah konsolidasi partai menjadi lebih jelas. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung […]
Direktur Eksekutif Agung Baskoro mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan partai politik dapat didiskualifikasi apabila tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan sekaligus memaksa partai politik lebih serius menjalankan politik afirmasi. “Saya mengapresiasi putusan MK karena ini mendorong partisipasi […]
DIREKTUR Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran institusi kepresidenan dalam menjaga kualitas dan performa kabinet. “Secara institusional, reshuffle ini menegaskan komitmen lembaga kepresidenan, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk memastikan kinerja Kabinet Merah Putih terus lebih baik, terevaluasi, dan termonitor,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (27/4). Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat […]
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghilangkan hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Agung menyebut, gagasan tersebut muncul akibat kesalahpahaman elit dan partai politik dalam membaca persoalan utama demokrasi elektoral di Indonesia. Menurutnya, persoalan seperti politik uang dan mahalnya biaya politik […]
FOUNDER dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebutkan sebelumnya telah ada beberapa nama menteri yang mendapat kartu kuning akibat tindakan dan pernyataan yang dilakukan. Menurutnya, mestinya jika ke depan masih berulah, harus mendapat kartu merah atau diganti. Agung menyoroti minimnya kemampuan komunikasi publik yang baik dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih kerap menjadi blunder bagi pemerintahan. […]
DIREKTUR Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro menilai, ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan, ia justru melihat wacana itu berpotensi memicu konflik yang merugikan stabilitas ekonomi. “Potensi ricuh akan lebih besar, kalau misalkan sudah rusuh, ricuh itu secara ekonomi juga kita merugikan walaupun […]
