Pakar: Kepastian Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI Penting untuk Pengaruhi Peta Politik 2029
Kemungkinan bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai berpotensi memperkuat posisi partai tersebut sekaligus memengaruhi peta persaingan politik menjelang Pemilu 2029. Namun, kepastian mengenai status dan kewenangan politik Jokowi di PSI dinilai harus segera diumumkan agar arah konsolidasi partai menjadi lebih jelas.
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan kehadiran Jokowi dapat menjadi faktor penting bagi keberlangsungan PSI dalam menghadapi kompetisi politik nasional ke depan. “Mengingat Jokowi efek itu dibutuhkan untuk membuat PSI lebih survive dalam belantika politik tanah air,” kata Agung dalam keterangannya, Minggu (14/6).
Menurutnya, hingga kini belum adanya kepastian mengenai waktu pengumuman resmi Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait ruang gerak dan kewenangan yang akan dimiliki mantan Presiden tersebut di partai berlambang gajah itu.
“Sehingga timbul pertanyaan mendasar kenapa semacam itu. Nah, saya melihat ada soal kesepakatan politik yang belum selesai di antara Pak Jokowi dengan internal PSI utamanya soal kewenangan,” ujarnya.
Agung mengatakan kejelasan posisi Jokowi penting tidak hanya bagi PSI, tetapi juga bagi para pendukung dan relawan Jokowi yang selama ini masih memiliki pengaruh politik yang kuat.
“Saya kira Pak Jokowi, para pendukungnya, relawan-relawan Jokowi yang militan itu juga butuh kejelasan, supaya apa? Supaya PSI memang partai yang tepat yang bisa mengayomi dan memahami kebutuhan politik Pak Jokowi sehingga ke depan apa pun yang diambil sikapnya oleh PSI, memang sesuai dengan standar kerja yang dipahami Pak Jokowi ketika berpolitik,” jelasnya.
Ia kemudian membandingkan posisi sejumlah tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar di partai masing-masing. Menurut Agung, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki otoritas penuh di partainya, sementara di Partai Demokrat terdapat pembagian kewenangan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Adapun di Partai Gerindra, Prabowo Subianto memegang kendali utama atas partai. Karena itu, kata Agung, publik perlu mengetahui sejauh mana pengaruh yang akan dimiliki Jokowi jika benar bergabung dengan PSI. “Pak Jokowi ketika masuk ke PSI, itu kewenangannya berapa persen menentukan PSI? 100%, 50% atau berapa persen? Nah, ini kan yang belum jelas,” katanya.
Selain itu, Agung menegaskan kepastian tersebut penting bagi Jokowi untuk menentukan rumah politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Kepastian tersebut menjadi penting agar Pak Jokowi punya kejelasan rumah politiknya pasca purna sebagai Presiden. Apakah memang PSI tetap menarik atau ada partai lain yang lebih atraktif sehingga ke depan kepentingan politik beliau dan keluarganya bisa terakomodasi dengan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menilai PSI juga harus mampu memenuhi target konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. “Lain yang penting juga adalah soal bagaimana PSI mampu memenuhi deadline Pak Jokowi ketika akhir 2026 nanti kepengurusan sudah terbentuk sampai tingkatan di grassroots, apakah level kelurahan atau desa ataupun sampai RT RW,” katanya.
Menurut Agung, kesiapan struktur partai menjadi faktor krusial karena tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan pada April 2027. Dengan dukungan figur Jokowi dan jaringan relawannya, PSI berpeluang meningkatkan kekuatan elektoralnya apabila mampu membangun organisasi yang solid hingga ke tingkat bawah.
Terbit di Media Indonesia
