Kepuasan Publik Jadi Ujian Dua Tahun Prabowo

DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai pelaksanaan sejumlah program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, dampak kebijakan terhadap kepuasan masyarakat masih menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Ri’fan mengatakan, penilaian publik terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran program, tetapi juga oleh manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai secara makroekonomi kita baik-baik saja, tapi secara mikroekonomi itu tidak baik-baik saja, karena dalam persepsi publik yang ditangkap adalah apa yang dirasakan hari ini,” kata Ali dalam diskusi dan refleksi Capaian 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (20/10). 

Menurut Ali, hasil survei yang dilakukan pada 23-29 Juli 2026 memperlihatkan penilaian masyarakat yang beragam terhadap kinerja pemerintah. Bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan mendapat penilaian positif, sedangkan ekonomi, politik, dan hukum masih menjadi bidang yang dinilai negatif.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan program Sekolah Rakyat termasuk program prioritas yang memperoleh tingkat kepuasan relatif tinggi. Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih mendapat penilaian yang lebih beragam.

Dalam survei yang sama, tingkat persetujuan terhadap kinerja Prabowo tercatat sebesar 57,6%, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 61,4%. Sebanyak 75,1% responden juga menyatakan dukungan terhadap perombakan kabinet.

Ali menilai, capaian ekonomi secara agregat belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi yang dialami masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tetapi tekanan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, harga LPG, dan persoalan kemiskinan tetap memengaruhi penilaian publik.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa capaian makroekonomi berjalan seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga. Kebijakan yang dinilai berhasil secara statistik perlu diikuti perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain substansi kebijakan, Ali menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah. Informasi mengenai program dan capaian perlu disampaikan dengan mempertimbangkan karakteristik audiens, disertai data yang akurat dan konsisten antarkementerian maupun lembaga.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan, pelaksanaan, dan hasil dari program pemerintah. Komunikasi yang baik juga perlu berjalan beriringan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Program Prioritas

Pandangan mengenai evaluasi program pemerintah juga disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Dalam survei terhadap 100 pembuat opini dan pakar, termasuk jurnalis, sebanyak 66% responden menilai kinerja pemerintah kurang baik. Adapun 17% menilainya sangat baik dan 17% lainnya cukup baik.

Dalam survei tersebut, komunikasi publik menjadi aspek yang paling banyak disorot responden untuk diperbaiki, dengan proporsi 29%. Masukan lainnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi dan kesejahteraan, serta pelayanan dasar dan pendidikan.

Agung menilai, pelaksanaan program berskala besar perlu disertai pengawasan yang memadai. Dalam program MBG, misalnya, persoalan seperti kasus keracunan, pengelolaan yang tidak optimal, dan dugaan penyimpangan anggaran menjadi sejumlah hal yang perlu ditangani melalui evaluasi serta penguatan pengawasan.

Ia juga menyoroti persoalan ketersediaan lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok yang masih menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, perbaikan tata kelola dan upaya pemberantasan korupsi menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai dinamika kepuasan publik perlu dilihat bersama dengan strategi politik dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, besarnya anggaran dan popularitas program belum tentu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat.

“Logikanya kalau ada kebijakan yang populer yang mendapatkan kucuran dana yang besar dan diklaim punya manfaat, itu tentunya secara logiknya pasti orang akan puas. Tapi ada anomalinya, anomalinya adalah justru kebalikannya, mayoritas pemilih kita belum puas,” kata Arya.

Ia menjelaskan, ketidakpuasan tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kesenjangan antara harapan masyarakat dan realisasi kebijakan, penilaian terhadap kinerja pemerintah, hingga persoalan kepercayaan publik.

Arya juga menyoroti strategi konsolidasi politik pemerintahan Prabowo. Menurutnya, konsolidasi elite dapat membantu menjaga stabilitas politik, tetapi tidak otomatis meningkatkan kepuasan masyarakat. Penguatan kendali pemerintah pusat atas anggaran, program, dan distribusi sumber daya juga perlu dilihat dari konsekuensinya terhadap kondisi fiskal dan efektivitas birokrasi.

Ke depan, penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo akan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan program prioritas menjadi manfaat nyata. Perbaikan kondisi ekonomi sehari-hari, evaluasi program, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan komunikasi publik menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja pemerintahan.

Terbit di Media Indonesia