Pengamat Ungkap Alasan PDIP tak Kunjung Perjelas Posisi Politiknya dalam Pemerintahan Prabowo

Desakan sejumlah partai dalam koalisi pemerintah, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperjelas sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka menjelang persiapan menuju tahapan awal Pemilu ke depan.

PKB menilai kejelasan posisi politik PDIP penting untuk menghindari multitafsir publik, apakah partai berlambang banteng tersebut benar-benar menjalankan fungsi penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintah, atau justru berada dalam posisi ambigu dengan tetap menjaga kedekatan politik di lingkar kekuasaan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengatakan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang merupakan konsekuensi dari kombinasi relasi politik dan kebutuhan sistem demokrasi yang sehat.

“PDIP secara institusional sebagai penyeimbang, yakni mitra kritis dan mitra strategis, itu merupakan akumulasi dari dua hal,” kata Agung kepada Media Indonesia, Senin (22/6).

Ia menjelaskan, dua faktor tersebut adalah relasi baik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo serta kebutuhan adanya fungsi check and balance dalam sistem pemerintahan. “Ini formulasi dari relasi baik dengan Presiden Prabowo dan kebutuhan sebuah partai untuk bisa menjadi check and balancer supaya demokrasi kita sehat,” ujarnya.

Menurutnya, pilihan PDIP untuk mengambil posisi sebagai penyeimbang juga berkaitan dengan upaya menjaga basis konstituen yang selama ini berada di luar pemerintahan, sekaligus tetap mempertahankan komunikasi politik dengan kekuasaan.

“Formulasi atas dua hal itu yang membuat PDIP memutuskan berperan sebagai penyeimbang, sekaligus penghargaan atas relasinya dengan Presiden dan menjaga konstituen latennya,” kata Agung.

Selain itu, Ia menegaskan bahwa kritik dari PKB maupun partai lain terhadap posisi PDIP merupakan bagian dari dinamika politik yang sah. Namun, menurutnya, setiap partai juga memiliki hak politik masing-masing dalam menentukan arah koalisi. “Kalau PKB atau partai-partai lain menggugat posisi PDIP sebagai penyeimbang, sesungguhnya itu hak politik,” ujarnya.

Agung juga menyinggung bahwa PKB pun memiliki pengalaman dan kalkulasi politik sendiri pasca kontestasi Pilpres, sehingga dinamika pergeseran posisi dalam politik praktis merupakan hal yang lumrah.

“PKB juga kita tahu punya posisi politik sendiri setelah kalah Pilpres kemudian berapat ke kubu yang menang. Itu juga hak politik, walaupun basis konstituen mereka mungkin menyayangkan,” pungkasnya.

Terbit di Media Indonesia