Awal tahun 2026 dibuka dengan langkah Presiden Prabowo Subianto memperkuat kekompakan para pejabat di Kabinet Merah Putih. Di tengah udara sejuk Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026), Presiden Prabowo menggelar Taklimat Awal Tahun bersama jajaran Menteri, Wakil Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Kabinet Merah Putih. Melihat pertemuan ini, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa Taklimat ini bukan sekadar […]
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar. Namun, di sisi lain, para aktivis demokrasi dan partai oposisi mencium aroma kebangkitan oligarki politik yang berpotensi merampas hak pilih rakyat secara paksa. Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo […]
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghilangkan hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Agung menyebut, gagasan tersebut muncul akibat kesalahpahaman elit dan partai politik dalam membaca persoalan utama demokrasi elektoral di Indonesia. Menurutnya, persoalan seperti politik uang dan mahalnya biaya politik […]
Bencana besar di Sumatera pada akhir November lalu, bukan hanya ujian kapasitas negara dalam menyelamatkan warga dan memulihkan infrastruktur. Ia juga menjadi ujian yang jauh lebih sulit: ujian narasi. Di tengah skala kerusakan yang luar biasa—ratusan ribu pengungsi, ribuan kilometer jalan rusak, ratusan ribu rumah hancur—penilaian publik atas respons pemerintah terasa tidak pernah utuh. Bukan […]
Empat pimpinan partai politik pendukung pemerintahan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (28/12/2025). Pertemuan dilakukan untuk memperkuat koalisi dalam mensukseskan program pemerintah dan percepatan pemulihan korban bencana Sumatera. Empat pimpinan partai politik tersebut adalah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian DPP Partai Gerindra […]
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah. Menurut Agung, pilkada lewat DPRD juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala […]
Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD muncul di permukaan belakangan ini. Partai Golkar menjadi salah satu pihak yang kembali mengusulkan agar kepala daerah tidak dipilih langsung. Usulan ini kemudian didukung sejumlah partai lain, termasuk Gerindra, meskipun tak sedikit pihak yang menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi. Usulan mengembalikan sistem pemilu tak langsung untuk kepala daerah itu disampaikan oleh Ketua Umum […]
erayaan Natal 2025 menjadi momen tak biasa bagi Luhut Binsar Pandjaitan. Di tengah suasana Natal bersama keluarga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu menerima tamu istimewa, Presiden Prabowo Subianto, yang datang langsung ke kediamannya. Momen tersebut dibagikan Luhut melalui akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (25/12/2025). Ia mengunggah tiga foto kebersamaan perayaan Natal bersama Presiden Prabowo yang […]
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) FX Hadi Rudyatmo mundur dari jabatannya sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Padahal ia baru mengemban posisi itu menggantikan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul pada Agustus lalu.Pengunduran diri disampaikan FX Rudy, sapaan akrabnya, lewat surat yang ditulis kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember lalu. “Dengan mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan […]
Pada 2014 silam, Indonesia hampir kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung. Lewat Rapat Paripurna yang digelar pada 25 September 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mengembalikan Pilkada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui keputusan yang diambil dengan voting itu, sebanyak 226 suara sepakat untuk menetapkan Undang-Undang (UU) Pilkada baru yang mengatur kepala […]
