Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Sikap Jokowi itu dinilai tidak hanya berkaitan dengan penegasan status politiknya, tetapi juga memiliki makna bagi konsolidasi internal dan positioning PSI menuju Pemilu 2029. Direktur Eksekutif Trias […]
Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menanggapi belum adanya partai politik (parpol) koalisi yang angkat bicara mengenai gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Sebagai informasi, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana beserta 11 pemohon lainnya mengajukan gugatan […]
Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mulai memasuki fase krusial. Para ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengerucutkan pembicaraan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) pada angka 5 persen. Angka tersebut menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Pemilu yang disebut akan […]
Indonesia’s next general election is more than two years away, but political parties are already locking horns over key rules governing presidential nominations that may threaten to shut out independent contenders. As MPs prepare to amend the election law ahead of the 2029 polls, the debate has reignited tensions over political access just months after […]
Partai politik koalisi pemerintah belum semua setuju menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen. NasDem ngotot ingin 7 persen. Sementara itu, sejumlah parpol yang saat ini tidak masuk parlemen ingin ambang batas ditiadakan. Wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 5 persen mencuat setelah pimpinan parpol koalisi pemerintah menggelar pertemuan membahas revisi Undang-Undang […]
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) membocorkan janji dirinya bersama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Zulhas menyatakan, dirinya dan Bahlil tidak akan maju di Pilpres 2029. Janji ini dibocorkan Zulhas di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-28 PAN, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam. Acara ini dihadiri banyak tokoh. Mulai dari para Menteri Kabinet Merah […]
Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait peluang merombak atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Lantas bagaimana peluangnya? Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membeberkan tiga hal terkait peluang adanya reshuffle kabinet. Pertama, Adi menyebut menjelang dua tahun pemerintahan adalah momentum resuffle kabinet. “Tentu kebutuhannya mengganti menteri yang performa kinerja buruk. Tiga tahun ke depan adalah […]
Tahun 2026 menjadi kali ketiga politikus Partai Golkar bernama Fahd El Fouz A. Rafiq atau Fahd A Rafiq tersandung kasus korupsi. Putra dari pedangdut A. Rafiq ini belum lama ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Selain Fahd, tujuh orang lainnya juga […]
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mendesak agar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, segera muncul ke hadapan publik usai KPK OTT kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Adapun, OTT tersebut terkait kasus dugaan pengurusan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui sudah ada delapan orang yang […]
Sejumlah partai koalisi pemerintah disebut menyepakati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Angka itu naik jika dibanding pemilu sebelumnya sebesar 4 persen. Perubahan ambang batas parlemen merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024. Perkara itu diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam […]
