Pilkada Lewat DPRD tak Jawab Akar Masalah Politik Uang, Elite Parpol Salah Kaprah

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghilangkan hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

Agung menyebut, gagasan tersebut muncul akibat kesalahpahaman elit dan partai politik dalam membaca persoalan utama demokrasi elektoral di Indonesia. Menurutnya, persoalan seperti politik uang dan mahalnya biaya politik bukan bersumber dari rakyat, melainkan dari sistem dan perilaku elit politik.

“Saya melihat memang ada gagal paham di antara partai maupun elit politik kita. Money politik dan ongkos politik yang tinggi itu problem di hilir, di ujung sistem politik kita. Kalau yang diamputasi justru hak rakyat untuk memilih, itu jadi tidak nyambung,” ujar Agung saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (31/12).

Ia menegaskan, solusi atas persoalan tersebut seharusnya dilakukan dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pemilu, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat. Penguatan itu, kata dia, mencakup kewenangan lembaga pengawas hingga aparat penegak hukum.

“Yang perlu diperkuat itu pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang konsisten dan konkret. Bawaslu harus punya kewenangan lebih, bukan hanya mengimbau tapi juga menghukum. Perlu ada peradilan khusus pemilu, penguatan DKPP, serta keterlibatan kepolisian, kejaksaan, dan KPK agar tidak ada celah hukum,” jelasnya.

Agung juga menilai, mengembalikan pilkada ke DPRD tidak menjamin praktik politik uang akan hilang. Ia justru menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPRD saat ini.

“Masalahnya bukan ada di rakyat, tapi ada di elit dan partai. Kalau pemilihan dikembalikan ke DPRD, itu tidak menjamin money politik hilang. Faktanya, partai di DPRD adalah institusi yang juga bermasalah di mata publik,” katanya.

Lebih lanjut, Agung mengingatkan bahwa penghapusan pilkada langsung akan berdampak serius terhadap proses kaderisasi kepemimpinan nasional.

“Otomatis kaderisasi kepemimpinan lokal akan terhambat bahkan terputus. Kita tidak akan melihat kepala daerah mengisi posisi kepemimpinan nasional. Padahal, itu penting agar sistem politik nasional kaya dengan variasi dan eksperimen kepemimpinan dari daerah,” pungkasnya.

Terbit di Media Indonesia