Skip to content
logotrias
  • Tentang Kami
  • Layanan
  • Portofolio
  • Publikasi
  • Artikel
Contact Us
Kutipan, Media

Parpol Diusulkan Punya Badan Usaha, Patutkah?

May 23, 2025 admin
Parpol Diusulkan Punya Badan Usaha, Patutkah?

Setelah ide perlunya parpol mendapat dana besar dari APBN, kini muncul wacana parpol boleh mendirikan badan usaha agar bisa memenuhi seluruh kegiatan politiknya. Usul ini menuai respons beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan, patutkah parpol berbisnis?

Usulan ini dilontarkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat menyerahkan dana bantuan partai politik (banpol) ke DPP Partai Gerindra, di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

“Pada momentum ini, kami tentu mengajukan permohonan, jika dimungkinkan dilakukan kembali pengaturan tentang partai,” kata Bahtiar membuka wacana.

Dia menyoroti sumber pendanaan parpol yang masih terbatas dan belum ideal. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kata dia, belum memberi ruang bagi parpol untuk memiliki aset atau unit usaha. “Jadi, pasti partai politik di Indonesia mengalami kesulitan dalam pencatatan aset,” ujarnya.

UU Parpol sendiri sudah dua kali direvisi, yakni pada 2008 dan 2011. Namun, belum ada aturan spesifik yang memungkinkan parpol memiliki sumber dana mandiri dan legal selain dari iuran dan APBN. Menurut Bahtiar, hal inilah yang perlu dibenahi dengan mendorong parpol bisa mendirikan badan usaha.

Dia pun menyebut praktik serupa sudah berjalan di negara demokrasi mapan seperti Jerman. Bahkan, organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia pun kini bisa punya badan usaha, termasuk yang mengelola tambang.

“Nah, ormas sekarang boleh kok mendirikan badan usaha. Kenapa partai politik tidak boleh punya? Toh, manajemennya beda, yang penting akuntabilitasnya,” cetus Bahtiar.

Bahtiar menegaskan, usulan ini bukan semata demi kepentingan parpol, tapi untuk memperkuat demokrasi. “Sebagai bangsa, kita ingin demokrasi yang kuat dan maju. Parpol itu pilar utama demokrasi. Maka harus kuat dan maju,” tegasnya.

Dia pun berharap Gerindra bisa mengawal wacana ini di DPR lewat revisi UU Parpol agar setiap partai bisa tumbuh sehat dan berkembang. “Mohon izin, Pak Sekjen (Ahmad Muzani), untuk mendialogkan pengaturan partai politik yang selama ini serba tidak boleh,” tandasnya.

Gayung bersambut, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mewakili partai menerima Banpol, mendukung penuh usulan tersebut. Katanya, parpol memang butuh sumber keuangan yang sah, jelas, dan berkelanjutan.

“Itu sebabnya, partai juga berpikir bagaimana sumber keuangan partai bisa dipikirkan. Apakah mungkin partai mendapatkan badan usaha partai,” kata Muzani.

Dia menegaskan, badan usaha akan membantu parpol fokus pada kerja-kerja politik tanpa harus repot cari dana. “Sehingga partai bisa sungguh-sungguh membawa aspirasi publik dan tak lagi pusing soal ekonomi,” ujar Wakil Ketua MPR ini.

Muzani mendukung penuh usulan ini dan siap menggulirkan pembahasan di internal koalisi. “Kami menyambut gembira pandangan Pemerintah. Tentu saja kami akan menggodok melalui Partai Gerindra, mudah-mudahan mendapat sambutan dari partai koalisi,” ucapnya.

Sinyal dukungan juga datang dari Partai Golkar. Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar Dave Laksono menyebut ide tersebut menarik dan layak dikaji lebih lanjut.

“Tentu ini butuh pendalaman yang serius. Ini ide yang baik dan sudah ada contoh baik di negara lain,” kata Dave kepada Rakyat Merdeka, Rabu (21/5/2025).

Namun, dia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar pembentukan badan usaha tidak disalahgunakan. “Pelaksanaannya harus diawasi dengan baik, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi bangsa,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Dukungan terhadap usulan Kemendagri juga disampaikan Partai Demokrat. Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai gagasan yang disampaikan Kemendagri bisa menjadi bahan diskursus sebagai salah satu opsi atau pilihan cara yang legal, profesional dan kredibel.

Menurutnya, memang banyak negara tidak membolehkan partai politik memiliki atau mengelola badan usaha untuk menghindari konflik kepentingan atau untuk kepentingan pribadi. Namun, ada juga beberapa negara yang membolehkan.

Kendati demikian, Kamhar menekankan usulan tersebut memerlukan kajian yang komprehensif, matang dan mendalam. Utamanya terkait mekanisme dan relasi antara kekuasaan dan bisnis yang diperoleh dan dijalankan.

“Serta mekanisme pengawasan yang ketat dan terukur untuk menghindari penyalahgunaan untuk tujuan yang tidak sah atau ilegal,” ungkapnya, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (21/5/2025).

Lalu apa kata pengamat? Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai usulan tersebut sebaiknya ditinjau ulang. Menurutnya, kondisi politik dan hukum di Indonesia belum siap menerima parpol sebagai entitas bisnis.

“Daripada berbadan usaha, lebih baik pembiayaan parpol ditanggung penuh oleh APBN. Sehingga publik bisa maksimal mengawasi,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Rabu (21/5/2025).

Agung mengakui, niat memperkuat kemandirian parpol memang baik. Tapi dalam konteks Indonesia, usulan ini justru berisiko membuka ruang baru korupsi politik.

Sumber: Rakyat Merdeka

  • Rakyat Merdeka
admin

Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.

Post navigation

Previous
Next

Search

Categories

  • Kutipan (652)
  • Media (656)
  • Press Release (7)

Recent posts

  • Kenapa Parpol Koalisi Prabowo 'Ogah' Isi Kursi Wapres Gantikan Gibran?
    Kenapa Parpol Koalisi Prabowo ‘Ogah’ Isi Kursi Wapres Gantikan Gibran?
  • Karier Politik Gibran Usai Tak Lagi Wapres- ke PSI atau Hiatus?
    Karier Politik Gibran Usai Tak Lagi Wapres- ke PSI atau Hiatus?
  • Kursi Kosong Wapres dan Ujian Soliditas Koalisi
    Kursi Kosong Wapres dan Ujian Soliditas Koalisi

Tags

Alinea Antara Berita Satu Bisniscom Bloomberg CNA CNBC Indonesia CNN CNNIndonesia Detikcom Garuda TV IDN Times Inilahcom Investor ID Investor Trust Jakarta Globe Jawa Pos JPNN Katadata Kompas Kontan Kumparan Liputan 6 Media Indonesia Merdeka Metro TV Metro TV News nusantaratv okezone Rakyat Merdeka Republika SINDONews Sin Po Suara Tempo The Jakarta Post The Star The Strait Times Tirto TribunNews tvonenews TVRI News Viva VOI Warta Kota

Lanjut membaca

Prabowo-Mega Ketemu, Jokowi- Sangat Baik
Kutipan, Media

Prabowo-Mega Ketemu, Jokowi: Sangat Baik

October 5, 2026 admin

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurut Jokowi, pertemuan kedua tokoh tokoh bangsa tersebut merupakan hal yang sangat baik. “Ya, sangat baik. Pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan seluruh tokoh bangsa, saya kira sangat baik. Termasuk sama Ibu Megawati, sangat baik,” kata Jokowi di […]

Presiden ke-7 RI Masuk PSI, Puan Ucapkan Selamat ke Jokowi
Kutipan, Media

Presiden ke-7 RI Masuk PSI, Puan Ucapkan Selamat ke Jokowi

October 2, 2026 admin

Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan ucapan selamat kepada Presiden ke-7 RI Jokowi yang sudah mengumumkan masuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  “Selamat untuk Pak Jokowi,” ucap Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Puan menganggap, masuknya Jokowi ke PSI sebagai kabar baik. “Alhamdulillah,” imbuhnya. Juru Bicara PSI Dedek Prayudi bersyukur dengan sikap Puan dalam […]

Ternyata, Jokowi Sudah Setahun Masuk PSI
Kutipan, Media

Ternyata, Jokowi Sudah Setahun Masuk PSI

September 28, 2026 admin

Presiden ke-7 RI Jokowi tak ragu-ragu lagi mengungkapkan posisi politiknya di PSI. Saat blusukan di Bandung, Jawa Barat, Jokowi memamerkan kartu tanda anggota (KTA) PSI di hadapan para kader PSI. Ternyata, Jokowi sudah setahun masuk partai berlambang gajah itu. Jokowi kembali melanjutkan safari politiknya. Kali ini, mantan wali kota Solo ini blusukan ke Kota Bandung, […]

logotrias

Lembaga penyelenggara jasa riset/survei, media monitoring, analisa strategi politik, pemenangan politik, dan pendampingan politik pasca memenangkan pemilihan.

About Us
  • About Us
  • What We Do
  • Our Work
  • Publications
  • News & Insight
  • Contact Us
Social
  • WhatsApp
  • X/Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Tiktok

© 2026 Trias Politika Strategis. All rights reserved.

  • Web Development by Metahuis