Kursi Kosong Wapres dan Ujian Soliditas Koalisi

Presiden RI Prabowo Subianto saat ini dihadapkan pada momen paling menentukan dalam memilih pendamping di pemerintahan usai Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden. Prabowo harus menyetor dua nama calon wakil presiden untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan partai-partai politik pengusung akan berunding untuk menentukan satu nama. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga akan mengajukan satu nama sebelum kedua nama tersebut diserahkan kepada MPR.
Zulhas menyatakan sejauh ini koalisi parpol mendorong kader Gerindra sebagai cawapres pilihan koalisi. Tiga nama yang mengemuka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyatakan Prabowo membutuhkan sosok wakil presiden seorang administrator yang andal, teknokrat yang unggul dan profesional yang punya jam terbang.
Agung menggambarkan Prabowo sebagai pemimpin dengan gaya solidarity makers, yakni pemimpin yang mampu menghimpun massa dan membangun solidaritas kolektif.
Menurutnya, dengan karakter kepemimpinan tersebut, Prabowo membutuhkan pendamping yang kuat dalam urusan administrasi dan teknis pemerintahan.
“Orang dengan gaya kepemimpinan solidarity makers ataupun punya grand narasi ya, ngomongnya besar, ya macro management semacam itu, butuh seorang administrator yang handal, teknokrat yang unggul, profesional yang punya jam terbang. Karena apa? karena 2 tahun setelah pemerintahan bergulir kan problemnya di kualitas,” kata Agung saat dihubungi, Selasa (17/11).
Agung menilai sosok administrator yang andal dapat membantu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, seorang administrator andal yang bekerja dengan proses, bisa memastikan semua program kerja pemerintah ke depan melalui kajian matang sebelum diterapkan secara massal.
Ia juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang sedang mengalami penurunan.
“Jadi arahnya ke sana, kalau saya lihat supaya apa? Supaya survei kepuasan publik yang sedang turun ya, approval rating yang masih kurang baik di bawah 50 persen itu bisa rebound gitu. Karena administrator yang andal ini bisa merangkum itu semua,” ujarnya.
Terkait sosok yang dinilai cocok, Agung mengusulkan agar terdapat dua kandidat yang berasal dari latar belakang berbeda, yakni satu dari partai politik dan satu dari kalangan nonpartai.
Menurutnya, kandidat dari partai politik cenderung memiliki kadar politisi yang lebih kuat dibandingkan kemampuan teknokratis.
“Kalau kita ngomong partai ini kan otomatis kadar sebagai politisinya lebih kuat. Ya, ketimbang kadar teknokrasinya gitu. Jadi kalau misalkan saya ditanya justru kita harus memunculkan nama satu dari partai, satu dari nonpartai,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar kedua nama tersebut dibuka kepada publik.
Menurutnya, dengan begitu masyarakat dapat menelusuri rekam jejak, kualitas, serta kesesuaian visi dan misi calon wakil presiden dengan Presiden.
Agung menilai waktu yang tersedia sebelum sidang paripurna pada 9 Desember dapat dimanfaatkan untuk membahas kandidat secara terbuka.
Ia juga berharap Presiden dapat mendengar berbagai masukan publik dalam menentukan pendampingnya.
“Presiden kan kayaknya membuka waktu yang cukup, karena dimundurin dari 2 Desember menjadi 9 Desember ya sidang paripurnanya. Jadi maksud saya bagus nih. Publik punya ruang untuk membahas ini secara bersama-sama. Jadi Presiden juga bisa mendengar ya. Jadi kita sempatlah menguji kualitasnya, melacak rekam jejaknya,” kata Agung.
Terpisah, Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai ada tiga kriteria yang perlu dimiliki sosok calon wapres pengganti Gibran.
Ketiga kriteria tersebut yakni memiliki elektabilitas memadai, memiliki kompetensi, dan loyal kepada Prabowo
Menurutnya, elektabilitas diperlukan untuk mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap sosok calon wakil presiden.
Sementara itu, ia menilai kompetensi menjadi penting agar pengalaman sebelumnya tidak terulang, ketika kemampuan wakil presiden dipertanyakan publik.
“Loyalitas ini diperlukan karena Prabowo kan baru menghadapi adanya penyadapan. Ini artinya di sekitar Prabowo itu ada kemungkinan pengkhianat-pengkhianat politik dan itu tidak membuat Prabowo nyaman, karena itu, maka sosok yang loyal kepada Prabowo itu akan membuat Prabowo nyaman untuk mengarungi 3 tahun ke depan hingga 2029,” katanya
Jamiluddin menilai nama dari internal Gerindra yang beredar seperti Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono, cenderung memenuhi kriteria loyalitas, tetapi belum menunjukkan elektabilitas yang memadai berdasarkan sejumlah survei.
Dari sisi kompetensi, Jamiluddin juga menilai belum ada nama dari internal Gerindra yang menonjol.
“Kita juga tahu Sugiono misalnya waktu Menlu kan dianya dinilai tidak berhasil. Nah, sekarang menjadi Menko juga datar-datar saja. Jadi tidak ada yang menonjol,” katanya.
Ia mengatakan Prabowo bisa melihat tokoh di parpol koalisi yang memenuhi kriteria itu. Jika tidak ada, ia menilai Prabowo dapat mempertimbangkan nama dari luar partai pengusung.
“Kalau itu tidak juga, ya barulah dipikirkan untuk memilih di luar dari partai pengusung,” kata Jamiluddin.
Kenapa parpol koalisi tidak ngotot ajukan nama?
Agung menyoroti sikap partai-partai koalisi yang tidak mengajukan kandidat wakil presiden dan cenderung menyerahkan pilihan kepada Gerindra.
Menurutnya, sikap tersebut berkaitan dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya bercorak militer, dengan pola komando dari atas ke bawah.
Agung berpendapat partai-partai koalisi, terutama partai pengusung awal seperti PAN, Golkar, dan Demokrat, telah memahami karakter kepemimpinan tersebut.
Parpol koalisi pun memilih memberi ruang kepada Prabowo untuk menentukan sendiri sosok pendampingnya.
“Ketum-ketum paham utamanya pengusung awal yang melihat Pak Presiden ini punya gaya kepemimpinan military ways, sifatnya komando top-down. Jadi sadar diri saja yang paham kerja beliau ya akhirnya beliau sendiri kan. Khawatir kalau mereka menyorong nama ada kesan mereka memaksa. Padahal kita tahu Presiden butuh kenyamanan karena sebelumnya sempat ya pisah jalan kan sama Gibran,” ujarnya.
Potensi koalisi goyah
Jika nanti akhirnya posisi presiden dan wakil presiden sama-sama diisi kader Gerindra, Agung mengingatkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dalam jangka panjang, terutama menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, kondisi itu dapat mengurangi rasa memiliki atau political ownership partai-partai koalisi terhadap pemerintahan.
“Memang konsekuensi logis dalam jangka pendek stabil, tapi dalam jangka panjang jelang Pemilu 2029 koalisi akan goyah kalau misalkan duetnya duo Gerindra. Gerindra presiden, Gerindra wakil presiden semacam. Nah, ini bisa buat pemerintahan goyah karena apa? political ownership, kepemilikan politik terhadap koalisi ataupun kabinet dari para ketum menjadi minimalis,” katanya.
Agung berpendapat dengan kondisi itu, bisa jadi beban keberhasilan maupun kegagalan kinerja pemerintah berpotensi ditimpakan sepenuhnya kepada Partai Gerindra.
“Karena mereka enggak merasa terwakili. ‘Ya ngapain saya ikut-ikutan? Ya biarin Gerindra aja yang nanggung semuanya. Kalau bagus ya syukur, kalau nggak bagus ya sudah bukan salah saya,'” katanya
Selain faktor keterwakilan di pemerintahan, menurunnya rasa kepemilikan terhadap koalisi juga didorong oleh kalkulasi elektoral masing-masing partai menjelang kontestasi 2029.
“Terus yang berikutnya yang jadi kenapa level ownership itu berkurang kan ketum-ketum mikir di 2029 partainya harus lolos parliamentary treshold, ambang batas. Terus kan mereka harus punya target strategis suaranya naik, kursinya juga supaya dianggap klaim sukses kan, bisa bertahan sebagai ketum,” ujar Agung.
Prabowo kini punya tenggat hingga 25 November atau dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna untuk menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih mengkaji mekanisme pemilihan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
MPR masih belum memutuskan mekanisme pemilihan dua nama di Paripurna yang akan digelar pada 9 Desember 2026, apakah melalui voting atau musyawarah mufakat.
“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Senin (16/11).
Terbit di CNN Indonesia


