Skip to content
logotrias
  • Tentang Kami
  • Layanan
  • Portofolio
  • Publikasi
  • Artikel
Contact Us
Kutipan, Media

Mengapa Prabowo Begitu Sering Tegaskan Tak Takut Jokowi?

November 11, 2025 admin
Mengapa Prabowo Begitu Sering Tegaskan Tak Takut Jokowi?
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (ketiga kiri) berbincang dengan Prabowo Subianto (ketiga kanan) disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kanan) saat mengantar kembali ke Jakarta di Lanud Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Presiden Prabowo Subianto kembali menuju Jakarta usai meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berada di bawah kendali Joko Widodo alias Presiden ke-7 RI, Jokowi. Prabowo turut menegaskan tak ada perasaan takut dengan Jokowi. Hal itu disampaikan Prabowo justru dalam kesempatan meresmikan Pabrik Lotte Chemical Indonesia, di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025) lalu.

Proyek investasi raksasa dari Korea Selatan senilai Rp65 triliun itu disinggung Prabowo bisa terlaksana tak lain berkat jasa Jokowi yang berhasil melobi pihak Korea Selatan saat masih memimpin RI. Dalam agenda tersebut, Jokowi berkali-kali dibicarakan Prabowo di hadapan tamu undangan. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa hubungannya dengan Jokowi saat ini ibarat ‘hopeng’.

Hopeng merupakan bahasa Mandarin dari kata “Hao Peng You”. Secara sederhana, kata itu berarti sahabat karib. Biasanya sebutan ini disematkan pada mitra bisnis yang sangat dekat.

Namun, mengapa Prabowo perlu repot-repot mengemukakan posisi hubungannya dengan Jokowi? Pasalnya, ini bukan pertama kalinya Prabowo menepis berada ‘di bawah’ kendali Jokowi.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, 5 Mei 2025 lalu, ia sempat menegaskan tidak pernah disetir Jokowi dan menolak disebut ‘presiden boneka’.

Analis dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai penegasan Prabowo tidak dikendalikan dan tidak takut Jokowi menjadi penting untuk membuat situasi politik tidak gaduh. Lebih jauh, penegasan semacam ini sekaligus jaminan kenyamanan bagi investor di Indonesia.

Jadi tidak mengherankan pernyataan Prabowo diucapkan di hadapan para investor Korsel. Dedi menilai, penegasan hubungan baik dan soliditas antara Prabowo dan Jokowi wajar dilakukan karena andil besar Presiden ke-7 RI itu atas kemenangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

“Ini mafhum karena Jokowi punya andil besar dalam kemenangan Pilpres 2024,” ucap Dedi kepada wartawan Tirto, Jumat (7/11/2025).

Menurut Dedi, pemilihan istilah ‘hopeng’ terhadap Jokowi memang sengaja dipilih Prabowo yang juga memiliki darah Tionghoa. Hal ini juga menjadi upaya meredam situasi politik dan ekonomi belakangan ini yang tengah sensitif terhadap isu terkait investasi Cina terhadap RI. Hal itu tidak lepas dari persoalan kereta cepat Whoosh yang disoroti karena menjadi beban utang rezim Prabowo.

Penegasan hubungan dengan Jokowi, menurut Dedi, perlu dilakukan demi menjaga optimisme masyarakat terkait kondisi ekonomi nasional yang tengah merangkak, apalagi dengan hadirnya Menteri Keuangan baru. Selain itu, penegasan dilakukan sebagai bentuk memperkuat konsolidasi elite untuk teguh dalam bingkai narasi ‘keberlanjutan’ atas rezim pemerintahan sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (kanan) memberi sambutan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARAFOTO/Galih Pradipta/YU

Itulah mengapa Prabowo belakangan juga ‘pasang badan’ terhadap isu utang Whoosh. Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap menanggung seluruh kewajiban proyek Whoosh.

“Begitu halnya dengan Whoosh, ini tidak serta-merta demi Jokowi, tapi demi kepentingan pemerintah, yakni kepastian soal investasi Whoosh. Bisa dibayangkan jika tidak ada jaminan dari Prabowo soal utang Whoosh, maka investor tidak akan berani masuk ke sana,” ungkap Dedi.

Di kesempatan peresmian pabrik itu pula, Prabowo menegaskan bahwa di tengah masyarakat, muncul budaya yang tidak baik, yakni mencari-cari kesalahan pemimpin negara.

“Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari [kesalahannya]. Pada saat berkuasa, [pemimpin negara] disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita ubah,” kata Prabowo.

Ia membantah berada dalam kendali Jokowi. Prabowo menyatakan tidak pernah menerima titipan dari Jokowi. Bahkan, dalam agenda itu, Prabowo sudah mengajak Jokowi untuk hadir. Namun Jokowi berhalangan hadir dan meminta maaf lewat telepon kepada Prabowo.

Abu Bakar Ba'asyir temui Jokowi
Eks Napiter sekaligus pengasuh Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo, Abu Bakar Ba’asyir temui Jokowi di kediaman Presiden RI Ke-7 di Solo, Senin (29/9) siang. (FOTO/Febri Nugroho)

“Untuk apa saya takut sama beliau? Aku hopeng sama beliau, kok takut,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan bahwa pemimpin tidak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Masyarakat penerus diminta memiliki kewajiban untuk adil terhadap pemimpin terdahulu.

Ia mengajak seluruh masyarakat menghormati pemimpin yang telah berjasa bagi kemajuan Indonesia. Prabowo juga menyatakan Jokowi tidak pernah menitipkan apapun untuknya

“Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi, enggak ada itu. Pak Jokowi itu ndak pernah nitip apa-apa sama saya, ya saya harus katakan sebenarnya,” tutur Prabowo.

Partai politik pendukung Pemerintah Prabowo-Gibran juga percaya bahwa Presiden ke-8 itu tidak berada dalam kendali Jokowi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

Ia menyebut Prabowo independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala negara sebagaimana mandat konstitusi. Eddy menepis isu bahwa langkah maupun kebijakan Prabowo diambil atas kendali Jokowi.

“Itu tidak perlu diembuskan, tidak perlu dibesar-besarkan lagi, hubungan baik yang terjalin di antara para kepala negara dan mantan kepala negara, itu tentu suatu hal yang positif,” ujar Eddy di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Dampak Gelombang Ketidakpuasan Rezim Jokowi

Analis politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, menyatakan penegasan bahwa Prabowo tidak dikendalikan Jokowi disebabkan karena hingga saat ini masih kencang isu dan narasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.

Isu perpecahan hubungan antara Prabowo dan Jokowi juga berkembang terus, yang menurut Agung juga dimainkan oleh pihak yang memiliki kepentingan pada Pemilu 2029.

Hal itu membuat Prabowo perlu berkali-kali menegaskan relasinya dengan Jokowi. Menurut Agung, Prabowo ingin menciptakan keseimbangan kekuasaan dan pengaruh antarpresiden RI sebelumnya.

Jokowi dan Prabowo Berkuda
Presiden Jokowi di atas kuda tunggangan didampingi Prabowo Subianto menjawab wartawan, di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10) siang. HUMAS/Rahmat

“Sedikit banyak ini meredam opini publik sekaligus menjaga optimisme pemerintah terlepas ada kesan relasi antara presiden dan Pak Jokowi lebih diutamakan dibandingkan yang lain, tapi saya kira ini masih dalam porsinya,” ujar Agung kepada wartawan Tirto, Jumat (7/11/2025).

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai penegasan hubungan dengan Jokowi dilakukan Prabowo untuk meredam polarisasi, terutama yang datang dari internal pendukungnya sendiri. Pernyataan itu menjadi semacam sinyal agar isu terkait Jokowi seperti utang Whoosh hingga isu ijazah palsu, jangan dikipasi lagi.

Sayangnya, menurut Kunto, wajar jika dalam publik terbangun asumsi pemerintahan saat ini terbebani dengan ‘warisan’ rezim Jokowi. Apalagi, beberapa menteri Prabowo masih sangat tampak menghormati Jokowi sebagaimana kehadiran mereka ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran 2025 lalu.

Mereka yang bertamu ke rumah Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memberikan keterangan terkait pupuk subsidi di Jakarta, Selasa (11/3/2025). Pada keterangannya Menko Pangan Zulkifli Hasan membentuk kelompok kerja (pokja) yang tertuang dalam Keputusan Menko Pangan (Kepmenkopangan) Nomor 6 tahun 2025 untuk mengawasi distribusi 9,55 juta ton pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat waktu. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/foc.

“Jadi kan dianggap ada dua matahari nih dalam satu pemerintahan. Jadi ini yang kemudian jadi drama politik atau sinetron politik hari ini,” ucap Kunto kepada wartawan Tirto, Jumat (7/11/2025).

Namun terkait isu tersebut, Jokowi pernah menegaskan kepada awak media bahwa tak ada istilah matahari kembar antara dirinya dengan Prabowo. Menurutnya, matahari hanya satu, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Kunto melihat bahwa Prabowo tengah berupaya membangun persepsi publik untuk meyakini pemerintahan hari ini tidak tersandera pengaruh Jokowi. Hal itu, kata Kunto, menjadi alasan mengapa Prabowo berulang kali dalam berbagai kesempatan menyatakan topik terkait hubungannya dengan Jokowi.

“Karena memang akhirnya kan sesuatu itu jadi dianggap kebenaran karena diulang-ulang,” ujar Kunto.


Terbit di Tirto

  • Tirto
admin

Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.

Post navigation

Previous
Next

Search

Categories

  • Kutipan (478)
  • Media (482)
  • Press Release (7)

Recent posts

  • Akankah Tur Jokowi Menggerus Suara Akar Rumput PDIP
    Akankah Tur Jokowi Menggerus Suara Akar Rumput PDIP
  • Pakar- Kepastian Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI Penting untuk Pengaruhi Peta Politik 2029
    Pakar: Kepastian Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI Penting untuk Pengaruhi Peta Politik 2029
  • Pengamat: PSI Perlu Beri Kepastian Status Jokowi dan Porsi Kewenangannya
    Pengamat: PSI Perlu Beri Kepastian Status Jokowi dan Porsi Kewenangannya

Tags

Alinea Antara Berita Satu Bisniscom Bloomberg CNA CNBC Indonesia CNN CNNIndonesia Detikcom IDN Times Inilahcom Jakarta Globe Jawa Pos Katadata Kompas Kumparan Liputan 6 Media Indonesia Merdeka Metro TV Metro TV News nusantaratv okezone Rakyat Merdeka Republika SINDONews Sin Po Suara Tempo The Jakarta Post The Star The Strait Times Tirto TribunNews tvonenews TVRI News Viva VOI Warta Kota

Lanjut membaca

Said Iqbal Masuk Kabinet, Mampukah Jaga Kepercayaan Akar Rumput?
Kutipan, Media

Said Iqbal Masuk Kabinet, Mampukah Jaga Kepercayaan Akar Rumput?

June 10, 2026 admin

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Senin (8/6/2026). Pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/P/2026 tentang Pengangkatan Penasihat Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh. Usai dilantik Prabowo, Said Iqbal mengaku akan memperjuangkan aspirasi buruh dan memperkuat komunikasi pemerintah dan buruh. […]

Efek Jokowi dan Taruhan Besar PSI pada Pemilu 2029
Kutipan, Media

Efek Jokowi dan Taruhan Besar PSI pada Pemilu 2029

June 3, 2026 admin

Keraguan Bestari Barus lenyap, usai mendengar tuan rumah yang disambangi menunjukkan kesungguhannya. Si empunya rumah, adalah Joko Widodo alias Jokowi. Bestari bertamu ke Solo, tidak lama setelah menyatakan keluar dari Partai Nasdem dan mengumumkan dirinya bergabung ke kubu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pria kelahiran Sumatra Utara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Politik di […]

Menanti Keseriusan Parpol Penuhi Kuota Caleg Perempuan
Kutipan, Media

Menanti Keseriusan Parpol Penuhi Kuota Caleg Perempuan

May 29, 2026 admin

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai politik (Parpol) dapat digugurkan dalam kepesertaan pemilu di daerah pemilihan (dapil) tertentu apabila tidak memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif (caleg) perempuan. Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan putusan perkara uji materi Undang-Undang Pemilu. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan para pemohon, yakni Maya Novita […]

logotrias

Lembaga penyelenggara jasa riset/survei, media monitoring, analisa strategi politik, pemenangan politik, dan pendampingan politik pasca memenangkan pemilihan.

About Us
  • About Us
  • What We Do
  • Our Work
  • Publications
  • News & Insight
  • Contact Us
Social
  • WhatsApp
  • X/Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Tiktok

© 2026 Trias Politika Strategis. All rights reserved.

  • Web Development by Metahuis