Temukan berbagai materi mendalam yang dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang tren terkini.
One and a half years into his presidency, Prabowo Subianto has increasingly deepened ties with labor unions through prolabor policies and tapping a group’s chief to the cabinet, a move analysts say may strengthen support for him at the cost of the movements’ independence. Donning his signature khaki safari shirt, the President joined thousands of […]
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)2026, pemerintah menggulirkan serangkaian kebijakan, janji, hingga simbol perhatian kepada serikat pekerja—dari regulasi baru outsourcing, rencana ratifikasi konvensi internasional hingga pembagian hadiah. Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya, menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan aturan ini membatasi enam bidang pekerjaan alih […]
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026) di tengah situasi perekonomian Tanah Air yang memburuk. Namun, isi kabinet yang diganti justru fokus ke bidang komunikasi. Mulai dari pegeseran Kepala Badan Komunikasi dan Kepala Staf Presiden (KSP) hingga penambahan posisi baru Penasihat Khusus Presiden di bidang komunikasi. Sementara, sebagian publik berharap perombakan kabinet menyentuh pos-pos ekonomi. Direktur Trias […]
DIREKTUR Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran institusi kepresidenan dalam menjaga kualitas dan performa kabinet. “Secara institusional, reshuffle ini menegaskan komitmen lembaga kepresidenan, dalam hal ini Presiden Prabowo, untuk memastikan kinerja Kabinet Merah Putih terus lebih baik, terevaluasi, dan termonitor,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (27/4). Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat […]
Gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) maksimal dua periode dikritik. Sebelumnya, KPK mewacanakan pembatasan masa jabatan ketum parpol setelah melakukan kajian tata kelola parpol lewat Direktorat Monitoring. Temuan tersebut juga disebut berasal dari masukan partai politik (parpol). “Karena, tentunya kita semua seluruh entitas yang terlibat dalam proses-proses […]
Wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing memicu beragam respons publik. Diskursus berkembang seputar upaya pemerintah menjadikan RUU ini sebagai benteng kontra-propaganda untuk menghadapi disinformasi dan narasi asing yang dinilai mengancam kedaulatan negara. Respons publik tampak terbelah ke dalam tiga kelompok: yang mendukung, menolak, dan bersikap netral. Analisis Drone Emprit menunjukkan […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode untuk memperbaiki pola regenerasi dan sistem kaderisasi.Usulan KPK tertuang dalam ikhtisar laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK 2025 yang dirilis pada 17 April lalu. Dalam laporan itu, KPK mengusulkan perbaikan tata kelola terhadap sejumlah lembaga-lembaga dan program strategis pemerintah, termasuk partai politik. […]
Selama puluhan tahun berkiprah di panggung politik, Jusuf Kalla dikenal sebagai politisi ulung yang lihai menjaga posisi. Kalla hampir tak pernah tersentuh oleh serangan personal ataupun hukum yang bersifat masif. Sosok yang biasanya hadir sebagai juru damai di tengah kemelut bangsa itu kini justru mendapati dirinya berdiri tepat di pusat sasaran tembak. Dalam sebulan terakhir, […]
Pemberian hak penamaan atau naming rights di halte Transjakarta atau stasiun MRT Jakarta disorot. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat membuka opsi partai politik bisa membeli naming rights di stasiun maupun halte bus. Wacana naming rights untuk partai politik disampaikan Pramono saat menghadiri perayaan Paskah bersama jemaah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026). Skema tersebut diharapkan Pramono bisa menambah Pendapatan […]
Talks about a potential merger between Gerindra and NasDem, two of the country’s five largest political parties, have recently emerged, a scenario that analysts say could alter the political landscape ahead of the 2029 presidential election and weaken prospects for opposition figures. Speculations over the potential merger arose following reports of a meeting between NasDem […]
