BEM UI Minta Prabowo Buktikan Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa: Telusuri dan Ungkap ke Hadapan Publik

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan siapa yang membayar aksi demonstrasi mahasiswa.

Saat pidato pada Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo, Prabowo sebelumnya memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang mencoba memanipulasi opini publik melalui aksi demo.

Prabowo menegaskan pemerintah memantau pergerakan pihak tertentu yang sengaja mengorganisir massa dan meminta pihak-pihak tersebut untuk menghentikan tindakan tersebut.

“Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu,” ucap Prabowo, Rabu (24/6/2026).

“Tapi enggak apa-apa, main demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa ya? kami dibayar Rp 200.000, gitu, kan. Tapi ada. Saya enggak mengerti,” jelasnya.

Yatalathof pun mengatakan, jika memang benar demikian, maka hal tersebut bisa dibuktikan oleh Prabowo dulu, kemudian diumumkan di hadapan publik.

“Dari kami mahasiswa melihat bahwa jika memang Bapak Presiden narasinya adalah ingin masyarakat Indonesia bersatu layaknya kesatuan sepak bola, maka Bapak telusuri langsung dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya,” ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (26/6/2026).

Hal-hal yang perlu ditelusuri Prabowo itu adalah soal adanya dugaan aliran dana yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) demi meredam aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026 lalu.

Kemudian dugaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang memobilisasi ratusan siswa SD dan SMP untuk mengikuti aksi pro Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 21 Juni 2026 lalu.

“Misalkan, bagaimana bisa mahasiswa UBK itu menerima aliran uang sebesar Rp300 juta. Terus juga bagaimana bisa ada Kepala Dinas Pendidikan malah mengeksploitasi, dalam tanda kutip, anak-anak untuk ikut aksi pro MBG begitu. Jadi dari kami mahasiswa melihatnya seperti itu,” jelas Yatalathof.

Pengamat Tunggu Pernyataan Resmi dari Wapres dan Kepolisian

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, meminta adanya penjelasan dari pihak Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka dan kepolisian terkait isu dugaan demo bayaran ini.

Sebelumnya, nama Gibran disebut-sebut karena mahasiswa UBK yang diduga menerima uang suap itu sempat bertemu dengan sang wapres untuk berdialog, setelah aksi demo selesai dilakukan pada 15 Juni 2026. Kemudian, pihak kepolisian juga diminta klarifikasi karena mahasiswa UBK, Muhammad Abdimaludin yang kini sudah dinonaktifkan sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UBK itu sempat menyampaikan menerima uang suap dari pihak kepolisian.

“Kita lihat di timeline sosmed kita bahwa ada oknum mahasiswa UBK menerima aliran dana dari oknum alumninya dan oknum alumninya itu menerima dari oknum aparat kepolisian, semacam itu. Jadi saya merasa ini perlu ada banyak klarifikasi oleh lembaga-lembaga resmi negara,” ucap Agung dalam kesempatan yang sama.

“Misalkan Istana Wakil Presiden ya, kemudian institusi kepolisian, dan dari pihak UBK sudah melakukan itu dengan menonaktifkan mahasiswa yang bersangkutan bahwa dia tidak boleh lagi menjadi ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Jadi saya mengapresiasi Civitas Akademika UBK,” imbuhnya.

Agung pun mengaku pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Istana Wakil Presiden dan institusi kepolisian agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat. 

Menurutnya, isu tersebut telah memicu banyak prasangka yang tidak produktif di ruang publik serta sedikit banyak memengaruhi gerakan mahasiswa.

“Sedikit banyak ini juga memiliki pengaruh ya ke  teman-teman gerakan mahasiswa bahwa gerakan ideal yang mereka lakukan itu, dalam tanda petik, dikerdilkan dengan isu-isu remeh-temeh soal bayaran ini,” ungkap Agung.

Adapun, selain dugaan demo mahasiswa yang dibayar dan demo anak-anak pro MBG, pada Senin (22/06/2026) lalu, sejumlah emak-emak dari Aliansi Masyarakat Jakarta dan Emak-Emak Bersatu Mendukung MBG juga mengaku mendapat uang saku Rp 100 ribu.

Tak hanya uang, mereka juga dapat wajan, roti, buah-buahan, hingga susu saat mengikuti aksi demo mendukung program MBG pemerintah di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2026). 

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing juga mengungkapkan pendapat yang senada. Meski belum ditemukan fakta yang menunjukkan keterlibatan Gibran dengan dugaan aliran dana ke mahasiswa tersebut, Emrus menilai klarifikasi dari Gibran tetap diperlukan.

“Saya kira kalau kita pakai istilah terlibat, Gibran, tidak lah ya. Sampai sekarang belum ada fakta itu kita terima.”

“Tetapi kejadian itu saya ikuti di media after setelah bertemu (mahasiswa bertemu Gibran di Istana Wapres paska demo),” ucap Emrus Sihombing saat wawancara dalam Program Overview yang dipandu host Gilang & Garudea dari Studio Tribunnews di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (24/6/2026). 

Oleh sebab itu, Emrus menyarankan ke Wapres Gibran untuk memberikan klarifikasinya.  

“Misalnya (Gibran) mengatakan, ‘tidak ada kaitannya dengan saya’ itu misalnya demikian, misalnya dikatakan oleh Gibran, ‘silakan orang pihak-pihak tertentu melakukan investigasi. Saya jamin bahwa saya tidak terlibat, tidak terkait dengan hal itu’,” ucap Emrus memberikan contoh klarifikasi. 

Alumnus Universitas Padjadjaran itu, berpendapat bahwa keterkaitan Gibran dengan perkara yang diberitakan sejauh ini belum terlihat. 

Namun, peristiwa yang terjadi setelah pertemuan masih dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri maupun memiliki hubungan.

“Karena terus terang menurut saya, saya tidak melihat berita yang beredar ada kaitan dengan Gibran, tetapi peristiwa yang ada bahwa setelah terjadi, setelah pertemuan kan bisa saja lepas, bisa juga terkait.”

“Untuk itu, satu-satunya yang harus dilakukan klarifikasi dengan catatan kalimatnya adalah di akhir mengatakan ‘kalau ada keterlibatan saya silakan dibuktikan saya siap berdialog di ruang uang publik bagi orang yang punya data tentang keterkaitan saya, tapi saya jamin bahwa saya tidak terkait’,” terang Emrus.

Emrus pun menilai, dengan adanya klarifikasi tersebut, nantinya dapat memberikan hal positif.

Terbit di Tribunnews