Mengapa Golkar Belum Proses Ganti Adies Kadir di Pimpinan DPR?

Kursi pimpinan DPR RI saat ini masih kosong usai dinonaktifkannya Adies Kadir sebagai anggota DPR RI oleh DPP Partai Golkar, sejak awal September 2025.

Keputusan itu diberlakukan usai Adies Kadir menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya terkait tunjangan rumah anggota dewan. Menurutnya, tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan, masih masuk akal.

“Jadi, saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar Rp50 juta uang sewa rumah, itu indekos, uang indekos dengan harga Rp3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025) saat itu.

Dia juga pernah merinci kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan yang mencapai Rp12 juta per bulan. Tak lama setelah pernyataan itu, dia pun memberi klarifikasi bahwa tunjangan beras yang diterima para anggotanya adalah Rp200 ribu per bulan, bukan Rp12 juta per bulan seperti yang dia sampaikan sebelumnya.

Pernyataan tersebut pun lantas menuai protes besar dari masyarakat hingga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 25 hingga 31 Agustus 2025.

Siapa Sosok yang Pas Menggantikan Adies Kadir di Kursi Pimpinan DPR?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pihaknya belum membahas terkait kandidat untuk menggantikan posisi Adies Kadir di kursi Wakil Ketua DPR RI. Meski begitu, Idrus meyakini Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akan menghargai proses yang berjalan sekaligus hak-hak anggota partai.

“Saya kira belum (membahas pengganti Adies), sampai pada hari ini kan masih kan, enggak ada. Jadi, di Partai Golkar pada hari ini, ya sudah kami melakukan suatu koordinasi dan tentu nanti kami kembalikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada,” ucap Idrus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Idrus memastikan penonaktifan Adies Kadir masih berjalan. Dia menjelaskan terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses politik. Dalam pelaksanaannya, katanya, terdapat nilai-nilai, mekanisme dan prosedur yang harus dihormati.

Kemudian, Idrus juga menepis bahwa partainya berupaya mengembalikan Adies Kadir ke posisi Wakil Ketua DPR RI usai dinonaktifkan. Dia menegaskan partainya menghormati mekanisme yang berlaku, baik di lembaga DPR RI maupun di internal partai.

“Bukan. Sekali lagi, kalau itu (pengganti) belum dibicarakan, seperti itu. Belum kami bicarakan karena biarlah berproses semua. Ya, dan ada mekanisme yang harus kita hargai. Jangan mendahului proses itu,” katanya.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai dalam mencari pengganti Adies Kadir, sebaiknya Partai Golkar memperhatikan sejumlah faktor. Pertama, kader yang bisa menjadi simpul pemersatu Golkar dengan publik.

Apalagi, Golkar saat ini sebagai partai nomor dua perolehan kursi DPR RI periode 2024-2029, sebaiknya jangan sampai terpeleset kembali hanya karena pernyataan atau sikap kadernya yang tak berpihak ke publik.

Faktor kedua, lanjut Agung, pengganti Adies Kadir juga harus memiliki cakap dalam berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi ini tak hanya ke publik, tetapi juga berkomunikasi dalam rangka upaya lobi-lobi politik di DPR.

“Ketiga, memiliki tingkat penerimaan yang baik di semua pimpinan DPR dan anggota,” terang Agung saat dihubungi Tirto, Rabu (15/10/2025).

Dari kriteria-kriteria tersebut, menurut Agung nama Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Partai Golkar cum Ketua Fraksi Partai Golkar, Sarmuji, yang bisa dipertimbangkan menggantikan Adies Kadir.

“Nama-nama seperti Ahmad Doli Kurnia dan Sarmuji layak dipertimbangkan,” terangnya.

Terkait nama-nama yang mulai muncul ke publik, Idrus Marham menepis semuanya. Ia menegaskan sampai saat ini DPP Partai Golkar belum membicarakannya, termasuk nama Doli Kurnia.

“Enggak, sekali lagi, Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan itu,” tegas Idrus Marham.

Status Nonaktif Persulit Golkar Ambil Keputusan?

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi, Lucius Karus, mengungkapkan bahwa status nonaktif tidak ada di dalam UU MD3 maupun Tata Tertib (Tatib) DPR RI.

Dengan demikian, Lucius menilai sebelum membicarakan soal penganti Adies, ada baiknya jika statusnya diperjelas, yakni dengan diberhentikan atau menunggu kesadaran diri Adies untuk mengundurkan diri.

“Proses penggantian Adies sebagai pimpinan DPR memang rada-rada sulit karena status dia sampai saat ini hanya dinonaktifkan. Istilah non aktif ini enggak ada di UU MD3 maupun Tatib DPR sebagai alasan untuk melakukan penggantian jabatan Pimpinan DPR,” kata Lucius kepada Tirto, Rabu (15/10/2025).

Sedangkan, berdasarkan Tatib DPR RI, terdapat tiga alasan resmi seorang pimpinan DPR dinyatakan berhenti dari jabatannya, yakni meninggal dunia; mengundurkan diri; atau diberhentikan.

“Kalau status Adies sudah sah entah mengundurkan diri atau diberhentikan maka prosedur selanjutnya mengikuti apa yang sudah diatur dalam Tatib,” terang Lucius.

Lucius menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 35 huruf c, pimpinan DPR bisa dikatakan berhenti dari jabatannya apabila partai politiknya yang mengajukan.

Dengan begitu, dia menilai pimpinan DPR yang diberhentikan oleh partai politiknya sendiri, semestinya yang menggantikan adalah orang dari partai yang sama.

“Jika Adies diberhentikan oleh Parpolnya, maka sudah jelas yang akan menggantikannya adalah anggota dari fraksi yang sama, karena Pimpinan DPR diusulkan dalam format paket calon yang bersifat tetap,” jelas Lucius.

Namun, dikarenakan status Adies masih dinonaktifkan sehingga dinilai tak sesuai dengan aturan yang ada, maka keputusan terkait penentuan penggantinya dinilai menjadi rumit. Dengan demikian, Lucius berharap Golkar segera mempertegas keputusan status keanggotaan Adies agar bisa memproses langkah selanjutnya untuk menentukan pengganti Adies.

“Partai membuat keputusan yang tidak sesuai dengan aturan, yang membuat keputusan itu menggantung. Keputusan partai yang menggantung jelas menunjukkan ketidakseriusan partai bertanggung jawab atas tuntutan publik yang menjadi alasan dikeluarkannya keputusan menonaktifkan Adies,” tutur Lucius.

Terbit di Tirto