Urgensi Prabowo Merombak Kabinetnya

KABAR reshuffle kabinet menggelinding setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2025. Dalam sambutannya, purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia itu mengingatkan, jika tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, pejabat itu harus mundur.

“Semua penyelewengan dan kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo saat menyampaikan pidatonya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Selain dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, acara itu dihadiri Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Peneliti politik utama BRIN, Siti Zuhro, mengatakan reshuffle kabinet perlu dilakukan segera agar tidak terjadi pembusukan politik dari dalam. Menurut Siti, kocok ulang kabinet masuk akal dilakukan jika melihat tuntutan tinggi kepada pemerintah, yang harus memenuhi target swasembada pangan hingga energi serta pertumbuhan ekonomi.

Prabowo, kata Siti, harus pandai membaca kehendak dan harapan rakyat yang menginginkan perubahan. Makin lama harapan tersebut dibiarkan mengambang, kepercayaan mereka kepada Prabowo akan terkikis. “Karena itu, reshuffle dinilai masuk akal, urgen, dan signifikan untuk dilakukan,” ujarnya saat dihubungi pada Senin, 9 Juni 2025. “The sooner the better (lebih cepat lebih baik).”

Lulusan Curtin University, Australia, itu mengatakan bahwa Prabowo perlu memperhatikan integritas, selain ukuran kualitas kinerja para pembantunya. “Bila keberadaan menteri menjadi sorotan publik luas karena lekat dengan kasus pelanggaran hukum dan korupsi, tak ada alasan untuk tidak memberhentikannya,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro punya pandangan yang sama dengan Siti. Menurut Agung, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Sebab, Prabowo mesti berfokus pada kinerja kementeriannya. Karena itu, menteri yang menjadi sorotan publik dan terlibat kasus semestinya mundur atau diberhentikan. “Kalau enggak, ya bahaya,” katanya.

Agung menyebut sejumlah nama. Di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang kerap melempar pernyataan kontroversial; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Yandri Susanto yang diduga cawe-cawe dalam pemilihan kepala daerah Serang, Banten; serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang terseret perkara judi online.

Yandri beberapa kali membantah keterlibatannya dalam pilkada Serang. Budi Arie juga menyangkal keterlibatannya dalam perkara judi daring. Sedangkan Budi Gunadi telah mengklarifikasi pernyataannya yang kontroversial, antara lain saat menyinggung orang yang ukuran celana 33-34 berpotensi cepat meninggal serta menyebut mantan presiden Joko Widodo sebagai bosnya.

Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes mengatakan Prabowo perlu mengganti menteri atau kepala badan berdasarkan kinerjanya. Arya menyatakan, memasuki tujuh bulan pemerintahannya, sudah saatnya Prabowo mengevaluasi proyek strategis yang ia canangkan, di antaranya makan bergizi gratis (MBG).  

Arya menyebutkan implementasi proyek yang sudah menghabiskan uang ratusan triliun rupiah itu perlu ditinjau ulang. Sebab, pemantau dari koalisi masyarakat sipil hingga Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) sebelumnya melaporkan sejumlah masalah yang muncul pada program andalan Prabowo itu. BPOM melaporkan, sejak dilaksanakan pada Januari 2025, ditemukan 17 kasus luar biasa, dengan delapan di antaranya adalah keracunan.

Menurut Arya, dukungan Koalisi Indonesia Maju seharusnya cukup membuat Prabowo stabil secara politik jika ingin mengocok ulang komposisi kabinet. Namun, kata dia, kedekatan dengan Megawati yang terlihat belakangan ini menunjukkan keragu-raguan Prabowo. “Keragu-raguan Prabowo bisa jadi karena Gerindra bukan partai pemenang, bukan partai besar dalam koalisi,” ujarnya. “Mencopot menteri dari partai besar di koalisi dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas.”

Setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo telah dua kali bertemu dengan Megawati. Pertemuan pertama terjadi setelah Lebaran di rumah mantan presiden kelima itu di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, pada April 2025. Sedangkan pertemuan kedua terjadi saat mereka menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025.

Setelah bertemu dengan Megawati, Prabowo mengutus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui Megawati di rumahnya. Pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut membuat isu reshuffle kabinet makin kencang. Apalagi partai berlambang banteng itu hingga saat ini belum menyatakan sikap politik untuk masuk atau berada di luar pemerintahan.

Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan sering mendengar isu reshuffle kabinet, tapi sebatas dari pemberitaan media. Ia mengatakan kocok ulang menteri sepenuhnya kewenangan Prabowo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menyebutkan, sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pada 2004-2014, tidak ada prinsip yang berubah. “Kami percaya Presiden Prabowo tahu mana yang terbaik bagi keberhasilan pemerintahan beliau,” ucap mantan juru bicara Presiden SBY itu.

Andi Mallarangeng menuturkan yang paling penting bagi partainya adalah memastikan semua kader yang ada di pemerintahan tetap bekerja dengan serius membantu Prabowo. “Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” katanya. Paling tidak, ada empat kader Demokrat dalam pemerintahan presiden Prabowo, termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Pernyataan senada disampaikan Partai Golkar. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan Wihaji menyatakan semua anggota kabinet dari Golkar berfokus bekerja sebagai pembantu presiden. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini mengatakan Prabowo punya kewenangan penuh mengganti para pembantunya.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengaku sama sekali tidak mengetahui rencana Prabowo melakukan kocok ulang komposisi kabinetnya. Viva menyebutkan PAN akan selalu mendukung kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. “PAN tidak boleh dan tak bisa masuk ke wilayah itu,” tutur Wakil Menteri Transmigrasi ini kepada Tempo.

Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya belum merespons permintaan tanggapan Tempo mengenai rencana reshuffle kabinet Prabowo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 9 Juni 2025. Sedangkan Sufmi Dasco enggan berkomentar. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan isu reshuffle kabinet hanya spekulasi masyarakat.

Namun Prabowo mempunyai hak prerogatif melakukan kocok ulang kabinetnya kapan saja. Selama Prabowo belum mengumumkannya, kata dia, isu reshuffle hanya aspirasi masyarakat. “Orang yang di luar nebak-nebak saja, berspekulasi” ujarnya. “Kapan dan siapa yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden.”

Terbit di TEMPO