Sikap PDIP di Era Prabowo Diprediksi akan Fleksibel, Tak Murni Oposisi

Pakar politik menilai bahwa sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo bakal cenderung lebih moderat. Mereka berpendapat sikap PDIP tidak berada dalam peran oposisi maupun koalisi.

Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyampaikan sikap PDIP ini merupakan strategi serupa yang pernah ditempuh oleh Partai Demokrat selama sembilan tahun masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Agung melanjutkan, sikap PDIP nantinya akan banyak mengikuti arus persepsi dan sentimen publik terhadap suatu kebijakan tertentu. Dia mencontohkan, PDIP mengambil sikap menolak terhadap wacana revisi UU Pilkada dan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

“Kalau ada kebijakan bagus untuk masyarakat walaupun kurang populis, PDIP akan mendukung. Namun kalau kebijakan itu tidak populis dan tidak bagus untuk masyarakat, mereka akan menolak,” kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Senin (13/1).

Menurut Agung, sikap tersebut merupakan langkah partai untuk mempertahankan simpati publik. Di sisi lain, strategi itu juga menjadi upaya untuk menyatukan situasi internal partai di tengah dinamika politik nasional saat ini.

PDIP saat ini mengalami sejumlah tantangan politik seperti penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR kepada Komisi Pemilihan Umum dan perintangan penyidikan.

“Selain itu Yasonna dicekal ke luar negeri, Ahok dipanggil KPK,” ujarnya.

Sikap PDIP yang cenderung moderaat itu juga disebabkan oleh misi partai untuk mulai membangun sinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo. “PDIP tidak lagi ingin menjadi korban kekuasaan sebagaimana yang mereka alami ketika Pilpres dan Pilkada,” kata Agung.

Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati berpendapat bahwa kecenderungan terbaru sikap PDIP saat ini lebih sebagai mitra yang berarti tak berkoalisi namun juga tidak beroposisi.

“Sebagai mitra, tentu PDIP lebih fleksibel dalam memberi masukan dan kritikan terhadap pemerintah,” kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp, Senin (13/1).

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya dan Presiden Prabowo Subianto tidak bermusuhan. Menurut Mega, anggapan hubungan keduanya tengah surut tidak benar.

Megawati mengatakan dirinya bisa memahami jalan pikiran Prabowo Subianto karena mereka berdua adalah ketua umum partai politik. Bahkan, ia menyebut pernah memasak nasi goreng kepada Prabowo.

“Lalu ada yang ngomong, ‘Ada yang minta nasi goreng’. Lho, aku aja lagi mumet, banyak anak-anakku yang enggak jadi,” ujar Megawati dalam peringatan HUT PDIP yang ke-52 di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jumat (10/1).

Sumber: Katadata.co.id