Prabowo Mulai Reshuffle Eks Menteri Jokowi, Seimbangkan Kekuatan Politik?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9). Perombakan kabinet tersebut merupakan kali ketiga sepanjang Prabowo menjadi Presiden. Pergeseran juga terjadi kepada tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Joko Widodo).  Direktur Trias Politika Agung Baskoro menilai reshuffle merupakan keputusan multidimensi yang memuat unsur teknokratis dan politis.

Dia mengatakan, pergantian menteri sarat dengan pertimbangan politik, terutama soal keseimbangan berbagai poros kekuatan politik tertentu. “Kita tidak bisa melihat reshuffle hanya sebatas pergantian menteri kabinet yang berdimensi sebatas teknokratis kinerja saja,” kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (18/9). Agung mengatakan jabatan menteri adalah jabatan politik. Makanya dia menganggap wajar jika Presiden melakukan penyesuaian untuk menjaga keseimbangan poros kekuatan politik.

“Ini soal perimbangan poros-poros yang mengemuka. Apakah itu poros Hambalang, Teuku Umar, Solo, Cikeas, Lebak Bulus dan lainnya,” ujarnya. 

Salah satu yang terkena reshuffle adalah Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi kepada Ferry Juliantoro. Budi Arie merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo). Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode Juli 2023 hingga Oktober 2024.

Prabowo juga memberhentikan Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dito sebelumnya menduduki posisi serupa saat masih berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi sejak April 2023. Posisi Menpora saat ini diisi oleh Erick Thohir sejak 17 September kemarin. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu juga menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak awal masa periode kedua Jokowi mulai Oktober 2019.

Abdul Kadir Karding juga diberhentikan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Kabinet Merah Putih. Selaras dengan Erick, Karding juga bagian dari kubu Jokowi saat Pemiliran Presiden 2019. Saat itu, Karding merupakan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Prabowo juga telah melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Analis Komunikasi Politik KedaiKopi Hendri Satrio (Hensat) memandang sosok Djamari Chaniago bisa memberikan masukan yang netral dalam melaporkan kondisi lapangan terkait keamanan. Hendri mengatakan penunjukan Djamari merupakan langkah Prabowo dalam menguatkan stabilitas pemerintah. Djamari yang kini memasuki usia 77 tahun dianggap ideal karena cenderung tidak punya ambisi politik tertentu. “Presiden membutuhkan sosok yang bisa bercerita secara jujur tentang kondisi di lapangan. Kemudian sosok Djamari ini menurut saya tidak punya lagi pretensi apa-apa,” kata Hensat pada Kamis (18/9).

Hensat menilai Djamari dapat memperbaiki kinerja Kemenko Polkam. Harapannya, Djamari bisa membantu Presiden menyediakan informasi yang lebih jernih sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. “Cerita sesungguhnya tentang lapangan mungkin tidak didapatkan dari Menko Polkam sebelumnya,” ujarnya. Djamari kini menjadi Menko Polkam definitif setelah sebelumnya posisi itu diisi sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sejak 8 September lalu. Sjafrie mengisi posisi itu secara sementara untuk mengisi kekosongan selepas pencopotan Budi Gunawan.

Terbit di Katadata