Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi, Pengamat: Presiden Ingin Pastikan Loyalitas Kabinetnya
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukan ‘Presiden boneka‘ dan tidak akan dikendalikan oleh siapapun.
Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal untuk memastikan loyalitas kabinetnya tegak lurus.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut penegasan itu menjadi penting disampaikan Prabowo agar tak ada distorsi kekuasaan dalam pemerintahan ke depan.
“Penegasan Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya di hadapan publik dan pembantunya relevan bahwa Ia bukan Presiden boneka sekaligus memastikan loyalitas kabinet tegak lurus tanpa kesalahan minor termasuk slip of tongue,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, dinamika relasi antara Presiden Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) mencuat karena adanya reaksi dari publik yang tak nyaman dengan kedekatan politik keduanya.
“Sesungguhnya dinamika relasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi mengemuka karena respon eksternal yang kurang nyaman melihat kedekatan keduanya,” ucap Agung.
Kendati demikian, ia menilai hubungan Prabowo dan Jokowi tetap berjalan baik secara personal. Hal itu juga disampaikan Prabowo yang memiliki hubungan baik dengan presiden-presiden sebelumnya.
“Karena secara personal, baik Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja sebagaimana relasi dengan Ibu Mega dan Pak SBY,” jelasnya.
Agung menilai kewaspadaan publik terhadap pola relasi kekuasaan tetap perlu diapresiasi sebagai bagian dari sistem demokrasi.
“Alarm sebagian publik ini patut diapresiasi agar pola hubungan Presiden Prabowo semakin seimbang dalam arti proporsional dan profesional dengan eks presiden manapun (balance of power),” katanya.
Dengan sikap terbuka tersebut, ia menilai Prabowo sedang membentuk batas yang tegas antara dirinya sebagai pemegang mandat rakyat dan pengaruh politik masa lalu.
“Setidaknya untuk meminimalkan distorsi kekuasaan baik dalam konteks aturan maupun etika,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (5/5/2025).
Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowosempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
Agung menilai kewaspadaan publik terhadap pola relasi kekuasaan tetap perlu diapresiasi sebagai bagian dari sistem demokrasi.
“Alarm sebagian publik ini patut diapresiasi agar pola hubungan Presiden Prabowo semakin seimbang dalam arti proporsional dan profesional dengan eks presiden manapun (balance of power),” katanya.
Dengan sikap terbuka tersebut, ia menilai Prabowo sedang membentuk batas yang tegas antara dirinya sebagai pemegang mandat rakyat dan pengaruh politik masa lalu.
“Setidaknya untuk meminimalkan distorsi kekuasaan baik dalam konteks aturan maupun etika,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (5/5/2025).
Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowosempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
“Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya.
Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi. Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkasnya.
Sumber: Tribunnews
