Pengamat: 3 Politisi PSI Harus Pilih Partai atau Tetap Jadi Pejabat

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai ketiga mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kompak memilih mundur di hari yang sama bukan suatu kebetulan semata. Ia menduga ketiga eks politisi itu dihadapkan pada pilihan tetap menjadi pejabat publik atau mundur dari kabinet.

Ketiga politisi yang menyatakan hengkang dari PSI yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Mereka kompak menyatakan mundur dari PSI pada Senin, 9 November 2026.

Ketiganya beralasan ingin fokus sepenuhnya membantu Presiden Prabowo Subianto di kabinet. Namun, pilihan itu diambil sehari sebelum DPR menggelar sidang rapat paripurna.

“Jadi, kalau saya melihat mereka memang disuruh memilih. Kalau dari skema yang dilihat pada Senin malam itu mundur atau dimundurkan lewat reshuffle,” ungkap Agung lewat telepon kepada IDN Times, Senin malam kemarin, 9 November 2026.

Ia menduga pembukaan rapat sidang paripurna akan langsung menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut nasib ijazah Gibran. Para anggota DPR diduga bakal menggunakan hak menyatakan pendapat (HNP).

Di sisi lain, insiden yang memiliki dampak paling fatal yakni terungkapnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karena residu dari peristiwa itu turut dirasakan oleh PSI.

“Karena kan beredar di publik, mengapa nomor-nomor seperti Jokowi, Gibran, Kaesang dan pihak yang dekat dengan kubu itu tidak termasuk yang disadap, di antara 6.000 nomor tersebut,” tutur dia.

1. Efek Jokowi pelan-pelan mulai memudar

Lebih lanjut, kata Agung, dengan mundurnya tiga individu dari PSI menandakan kini mereka lebih memilih bersama Prabowo ketimbang Jokowi. Dari sini, sudah terlihat efek Jokowi bagi partai mulai pudar.

“Di titik ini, boleh dikatakan efek Jokowi mulai memudar perlahan. Tapi, karier politik masih tetap ada dengan nanti memilih bergabung ke partai baru. Tapi, kalau jadi menteri atau wakil menteri, peluangnya kan hanya ada di pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Ia pun menduga langkah mundur yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Raja Juli, Isyana dan Giring bakal diikuti oleh kader-kader lainnya di partai berlambang gajah tersebut. Agung menduga politisi PSI yang memegang jabatan komisaris tak tertutup kemungkinan akan meniru sikap tiga kolega mereka.

“Jadi, ini memang ujian bagi PSI, Jokowi, Gibran dan Kaesang. Ketika membesarkan partai ya kondisi dan realitanya seperti ini,” tutur dia.

2. Hak menyatakan pendapat hanya butuh suara dari 25 anggota DPR

Di sisi lain, penggunaan hak untuk menyatakan pendapat, kata Agung, lebih sederhana dibandingkan menggulirkan hak angket. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) pasal 79, maka hanya butuh 25 anggota DPR untuk menggulirkan hak menyatakan pendapat. 25 anggota DPR itu tidak harus lintas partai.

“Jadi, misalnya yang menyatakan pendapat semua dari PKS ya gak apa-apa. Nanti, pendapat mereka didengarkan di rapat paripurna. Selain itu, pengambilan keputusan mengenai hak menyatakan pendapat harus diikuti oleh 2/3 peserta rapat yang hadir 560. Jadi, minimal harus ada 386 anggota DPR yang hadir di rapat paripurna,” kata Agung.

Seandainya hak menyatakan pendapat disetujui maka bakal bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK) lalu dibawa ke Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR). Presiden Prabowo Subianto pun kemudian diminta untuk mengajukan dua calon nama wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

3. DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli, Isyana dan Giring

Sementara, Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyatakan menerima pengunduran diri tiga kadernya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha. Penerimaan pengunduran diri tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melalui keterangan resmi pada Senin kemarin.

“DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI serta Giring Ganesha,” ungkap Kaesang.

DPP PSI menilai tugas pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

“Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” ujar putra bungsu Presiden ke-7, Joko “Jokowi” Widodo itu.

Atas keputusan itu, DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketiganya atas dedikasi dan kontribusi selama mengabdi di partai. PSI juga mendoakan agar Raja Juli, Isyana, dan Giring dapat semakin fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia.

Terbit di IDN Times