Mahfud Masuk Komisi Polri, Bukti Objektivitas Politik Prabowo

Penunjukan Mahfud MD sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah politik yang objektif dan matang. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, keputusan ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam menjalankan agenda besar reformasi institusi Polri yang telah lama menjadi tuntutan publik.

Agung menilai, kehadiran Mahfud MD, yang merupakan mantan rival politik Prabowo dalam Pilpres 2024, merupakan bukti bahwa Presiden menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sempit. Menurutnya, hal itu menandai perubahan pendekatan dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan kolaboratif.

“Presiden ingin menunjukkan keseriusan mempercepat reformasi kepolisian. Bukti keseriusan itu ditunjukkan dengan mengangkat Pak Mahfud MD sebagai anggota Komisi Reformasi Kepolisian, meskipun beliau adalah mantan rival dalam pilpres. Itu langkah berani sekaligus obyektif,” ujar Agung kepada media, Jumat (7/11).

Rekonsiliasi Politik dan Percepatan Reformasi Polri

Agung menambahkan, penunjukan Mahfud bukan sekadar langkah simbolik, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat reformasi institusional. Ia menyebut, kehadiran Mahfud dalam tim ini melengkapi pola rekonsiliasi politik yang telah dibangun Prabowo sejak awal masa pemerintahannya.

Dalam kabinet Prabowo, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)—yang juga mantan calon wakil presiden rival—sudah terlebih dahulu dilibatkan. Dengan masuknya Mahfud, pola kolaborasi lintas poros politik semakin tampak nyata.

“Kehadiran Pak Mahfud menegaskan bahwa Presiden konsisten merajut rekonsiliasi politik secara utuh. Sebelumnya sudah ada Cak Imin di kabinet, dan kini Mahfud dilibatkan dalam agenda strategis reformasi Polri. Ini menunjukkan komitmen untuk merangkul semua kekuatan demi perbaikan institusi negara,” jelas Agung.

Lebih jauh, Agung menilai bahwa keterlibatan Mahfud merupakan sinyal kuat bahwa reformasi Polri bukan hanya isu sesaat yang didorong tekanan publik, tetapi telah menjadi prioritas nasional. Prabowo disebut sedang membangun kepercayaan publik dengan melibatkan figur-figur kredibel dan berintegritas tinggi di bidang hukum serta keamanan.

Komposisi Komisi yang Kredibel dan Berimbang

Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dibentuk ini berisi nama-nama tokoh lintas latar belakang yang dikenal memiliki kapasitas dan rekam jejak kuat dalam bidang hukum, etika, serta keamanan. Mereka antara lain Jimly Asshidiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Idham Aziz, dan Badrodin Haiti.

Bagi Agung, keberagaman figur tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun sistem kepolisian yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel. Ia menilai, komposisi ini mencerminkan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya melihat reformasi dari sisi struktural, tetapi juga dari aspek moral dan hukum.

“Komposisi ini menggambarkan upaya serius Presiden untuk memastikan perbaikan Polri dilakukan secara menyeluruh, dari aspek hukum, moral, hingga struktural. Ini bentuk objektivitas dan kematangan politik yang patut diapresiasi,” pungkas Agung.

Menurut pengamat politik itu, langkah Prabowo ini bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki citra Polri di mata publik. Reformasi kepolisian yang selama ini kerap mandek diharapkan bisa menemukan arah baru dengan hadirnya figur-figur berpengalaman dan independen dalam komisi tersebut.

Agung juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru agar tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkuat tata kelola dan integritas lembaga penegak hukum.

Dengan melibatkan Mahfud MD dan sejumlah tokoh lainnya, Presiden Prabowo dianggap mengirim pesan bahwa transformasi institusi hukum dan keamanan akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus memperkokoh fondasi negara hukum di Indonesia.

Keputusan ini juga mencerminkan arah politik Prabowo yang semakin terbuka terhadap kolaborasi lintas kelompok, menegaskan bahwa kepemimpinan nasional tidak lagi dibatasi oleh rivalitas politik masa lalu, tetapi diarahkan untuk membangun sinergi demi kepentingan bangsa.

Dengan demikian, keterlibatan Mahfud MD bukan sekadar langkah politis, tetapi simbol objektivitas dan kematangan seorang kepala negara dalam memimpin proses reformasi yang menyentuh jantung keamanan nasional.

Terbit di Bloomberg Technoz