Gonta-ganti Menko Polkam dan Taruhan Reformasi Keamanan

Kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) kembali berganti tangan setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Djamari Chaniago dan menunjuk Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai penggantinya dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Kamis (1/10/2026).

Dudung sebelumnya dipercaya memimpin Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sejak April 2026, sebelum kini dipindahkan ke salah satu pos strategis yang membawahi urusan politik dan keamanan.

Apabila diamati, kursi Menko Polkam (dulu Polhukam) cenderung berulang kali mengalami pergantian. Jika ditarik sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo, posisi yang mengoordinasikan urusan politik, hukum, dan keamanan itu telah beberapa kali berpindah figur.

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, kursi tersebut awalnya ditempati Tedjo Edhy Purdijatno yang dilantik pada Oktober 2014. Namun, kurang dari setahun, Tedjo digantikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam reshuffle pada Agustus 2015.

Luhut kemudian hanya sekitar 11 bulan menduduki posisi tersebut sebelum kembali digeser dalam reshuffle Juli 2016. Posisi Menko Polhukam selanjutnya diisi Wiranto selama lebih dari 3 tahun hingga akhir pemerintahan Jokowi periode pertama.

Pergantian kembali terjadi ketika Jokowi memasuki periode kedua pemerintahannya dan kemudian menunjuk Mahfud MD pada Oktober 2019. Mahfud kemudian mengundurkan diri pada awal 2024 untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Untuk sementara, posisi Menko Polhukam saat itu diisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas sebelum Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menko Polhukam definitif pada Februari 2024.

Hadi hanya menjalankan jabatan tersebut hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024.

Memasuki pemerintahan Prabowo Subianto, kursi itu kembali berpindah dan diisi Budi Gunawan yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Namun, belum genap setahun menjabat, Budi diberhentikan dalam reshuffle pada 8 September 2025. Saat itu, Prabowo belum langsung menunjuk pengganti definitif sehingga posisi Menko Polkam untuk sementara diisi secara ad interim.

Kemudian Prabowo menunjuk purnawirawan TNI Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam. Djamari dilantik pada 17 September 2025 dan menjalankan jabatan tersebut selama sekitar satu tahun.

Kini, kursi itu kembali berpindah tangan. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam untuk menggantikan Djamari.

Simpul Kepercayaan Ring Satu

Direktur Eksekutif Trias Politica, Agung Baskoro, menempatkan posisi Menko Polkam sebagai jabatan yang dinamis. Menurutnya, latar belakang para figur yang mengisi posisi tersebut juga menunjukkan kecenderungan tertentu.

Misalnya Budi Gunawan yang merupakan perwira tinggi kepolisian, sementara Djamari dan Dudung berasal dari militer, khususnya TNI Angkatan Darat.

“Jadi ini mempertebal bahwa pengalaman di militer atau penguasaan teritori menjadi penting ya untuk konteks Menko Polkam,” kata Agung kepada Tirto, Jumat (2/10/2026).

Pertimbangan latar belakang itu menjadi relevan saja sebab tugas Menko Polkam dalam menjaga stabilitas nasional. Di sisi lain, Agung melihat posisi tersebut tidak terlepas dari dimensi politik karena Menko Polkam tidak hanya berurusan dengan aspek keamanan, tetapi juga memiliki fungsi mengoordinasikan dinamika politik, baik di internal pemerintahan maupun dalam relasi dengan parlemen dan publik.

Di sisi lain, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai posisi ini memiliki tantangan utama dalam memastikan TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, hingga institusi politik dapat bergerak dalam satu garis kebijakan Presiden.

“Ini mungkin yang menjadikan Presiden seringkali melakukan reshuffle Menko Polkam,” kata Bambang dihubungi Tirto, Jumat.

Perubahan konfigurasi politik pemerintahan juga dapat membuat Presiden membutuhkan figur dengan karakter berbeda pada fase pemerintahan tertentu.

Dalam reshuffle 1 Oktober 2026, pergantian Menko Polkam berlangsung bersamaan dengan perubahan di tubuh Polri. Listyo Sigit Prabowo berpindah dari jabatan Kapolri ke KSP sementara posisi Kapolri diisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Bambang, rangkaian perubahan tersebut menunjukkan konfigurasi hubungan politik dan keamanan di sekitar Presiden. Di sisi lain, faktor kepercayaan dan kontrol politik juga sebagai hal yang penting dalam posisi Menko Polkam.

“Menko Polkam bukan sekadar policy coordinator, tetapi juga salah satu simpul kepercayaan Presiden dalam mengelola situasi politik dan keamanan,” kata Bambang.

“Ketika Presiden mengganti figur pada posisi ini dalam rentang relatif pendek, dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Presiden sedang mencari format koordinasi yang paling sesuai dengan preferensi dan kebutuhan politik pemerintahannya,” tambahnya.

Memang, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati tak menemukan parameter ideal yang secara khusus menentukan latar belakang figur yang tepat untuk menduduki posisi Menko Polkam. Namun, jika melihat sejarah jabatan tersebut sejak era Orde Baru hingga pemerintahan saat ini, posisi Menko Polkam lebih banyak diisi oleh figur berlatar belakang militer atau kepolisian.

Dalam catatannya hanya ada satu figur sipil yang pernah menduduki posisi tersebut, yakni Mahfud MD di pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

“Jabatan Menko Polkam di era Prabowo identik dengan purnawirawan. Yang paling kuat kini justru posisi purnawirawan angkatan darat lebih dominan,” kata Wasisto dihubungi Tirto.

Risiko Pertaruhan Reformasi Keamanan

Pergantian Menko Polkam yang berlangsung relatif cepat dinilai Pengamat ISESS Bambang berpotensi memengaruhi sejumlah aspek pengelolaan politik dan keamanan.

Misalnya koordinasi lintas lembaga. Setiap Menko membutuhkan waktu untuk memahami persoalan, membangun hubungan kerja, serta mengetahui batas kewenangan masing-masing institusi. Pergantian terlalu cepat membuat proses koordinasi kembali ke tahap konsolidasi.

Kemudian manajemen isu politik-keamanan seperti demonstrasi, konflik sosial, Papua, terorisme, radikalisme, kejahatan terorganisasi, keamanan digital, hingga dinamika politik domestik membutuhkan institutional memory.

“Kalau figur koordinator terus berubah, pendekatan terhadap isu strategis berpotensi ikut berubah,” kata Bambang

Menko Polkam idealnya berfungsi sebagai civilian coordinator. Sehingga, pergantian figur dengan latar belakang berbeda dapat memengaruhi gaya koordinasi dan keseimbangan relasi antarlembaga.

Selain itu, agenda reformasi sektor keamanan. Reformasi Polri, pengawasan sipil, akuntabilitas TNI/Polri, profesionalisasi aparat, dan penataan kewenangan membutuhkan kesinambungan lebih panjang dari satu-dua tahun. Jika koordinator politik-keamanan terlalu sering berganti, agenda tersebut berpotensi kalah oleh kebutuhan stabilisasi jangka pendek.

“Jika koordinator politik-keamanan terlalu sering berganti, agenda reformasi mudah kalah oleh kebutuhan stabilisasi jangka pendek. Kalau yg terakhir ini terjadi, tak menutup kemungkinan ke depan akan ada reshuffle lagi,” tuturnya.

Meskipun begitu, Kemenko Polkam memastikan pergantian pimpinannya tidak mengganggu jalannya pekerjaan internal kementerian. Saat ditanya mengenai penyesuaian kebijakan dan koordinasi menyusul pergantian Menko, Kemenko Polkam mengatakan seluruh proses berjalan dengan baik.

“Semua berjalan dengan baik,” ujar Kepala Biro Humas dan Data Informasi (Karo Humas Datin) Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana, saat dikonfirmasi Tirto, Jumat.

Sementara itu, serah terima jabatan (sertijab) Menko Polkam dijadwalkan berlangsung pada Senin (5/10/2026), setelah rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI.

Dominasi Parpol di Kursi Menko, Kecuali Polkam

Wasisto berpandangan posisi Menteri Koordinator pada era pemerintahan Prabowo Subianto lekat dengan elite partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Saat ini, peneliti BRIN itu mencatatkan empat ketua umum partai politik yang menduduki posisi Menko.

Penempatan ketua umum atau elite partai pada posisi tersebut disebutnya menunjukkan kuatnya relasi dan tingkat kepercayaan politik Presiden kepada para tokoh tersebut. Pasalnya, posisi Menko merupakan jabatan strategis yang berperan menjembatani program dan agenda pemerintah dengan kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya.

Berdasarkan penelusuran Tirto, apabila dilihat komposisinya saat ini, sejumlah posisi Menteri Koordinator memang banyak ditempati oleh ketua umum partai politik koalisi.

Di antaranya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, kini menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menko Pangan dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjadi Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Meski begitu, pola tersebut berbeda dengan posisi Menko Polkam. Sejak awal pemerintahan Prabowo, kursi tersebut berturut-turut ditempati Budi Gunawan, Djamari Chaniago, dan kini Dudung Abdurachman. Dudung, yang dilantik pada 1 Oktober 2026, merupakan purnawirawan TNI.

---

Terbit di Tirto