Berikan Abolisi ke Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto, Bagaimana Nasib Hubungan Prabowo dan Jokowi?
Langkah Presiden RI Prabowo Subianto memberi abolisi bagi Tom Lembong maupun amnesti untuk Hasto Kristiyanto masih menjadi perbincangan hangat.
Belakangan hal itu juga menyinggung bagaimana nasib hubungan Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah keputusan tersebut.
Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro mengatakan hubungan Prabowo dan Jokowi dipastikan tetap terjalin seperti biasa meski sekarang memasuki fase normalisasi.
“Relasi Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi tetap terjalin walaupun saat ini memasuki fase normalisasi,” kata Agung Baskoro saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (2/8/2025).
Menurutnya Prabowo juga harus memikirkan kekuatan lainnya untuk mendukung jalannya proses pemerintahan.
“Karena Presiden Prabowo mesti menyeimbangkan peran dan pengaruhnya ke semua poros-poros kekuasaan lain,” jelasnya.
Di sisi lain, katanya, hubungan Prabowo dan Jokowi yang demikian tentu akan membuat ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut beradaptasi dengan posisinya saat ini yang tak lagi menjabat sebagai kepala negara.
“Sehingga Pak Jokowi menjadi niscaya beradaptasi dengan posisinya yang tak lagi menjadi Presiden. Karena bandul politik kini diorkestrasi oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Jokowi sendiri merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Menurut Jokowi, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi.
“Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita. Dan kita harus menghormatinya,” ujar Jokowi kepada wartawan pada Jumat (1/8/2025).
Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang diberikan langsung oleh konstitusi (UUD 1945) dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang.
Jokowi juga membantah adanya komunikasi khusus dengan Presiden Prabowo terkait keputusan tersebut.
“Tidak ada pembicaraan dengan Pak Prabowo. Pembicaraan saya kemarin hanya soal PSI,” tegasnya.
Meski demikian, Jokowi memahami bahwa setiap keputusan presiden, seperti pemberian amnesti dan abolisi, tentu dilandasi berbagai pertimbangan.
“Saya kira, setelah melalui pertimbangan hukum, sosial, dan politik, semuanya pasti sudah dihitung. Pemerintah pasti punya alasan dalam mengambil kebijakan seperti ini,” jelas Jokowi.
Tom Lembong dan Hasto Bebas
Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bebas dari penjara pada Jumat (1/8/2025).
Keduanya bebas setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan dua surat kepada DPR untuk meminta pertimbangan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.
DPR menyetujui permintaan tersebut dalam rapat konsultasi.
Adapun surat untuk Tom tertuang dalam Surpres Nomor R43/Pres.07.2025, sementara amnesti kepada Hasto diajukan dalam Surpres Nomor R42/Pres.07.2025, keduanya bertanggal 30 Juli 2025.
Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Sedangkan Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya.
Tom Lembong divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.
Atas perbuatannya tersebut Majelis Hakim memvonis Terdakwa Tom Lembong hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara tersebut.
Tak hanya itu, Tom Lembong juga dihukum membayar pidana denda Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.
Ia dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal ini mengatur korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara
Sedangkan Hasto Kristiyanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.
Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan terhadap Hasto.
Selain itu, Hasto juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
Ia dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Terbit di Tribunnews
