Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.
Indonesian President Prabowo Subianto has consolidated political power, launched ambitious welfare programmes and pursued active diplomacy. But a haze crisis affecting Singapore and Malaysia, falling public satisfaction and concerns over economic governance are raising questions about his hands-on leadership. As smoke from Indonesia’s forest and land fires spread to Singapore and Malaysia, the Indonesian government’s […]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang didapat dari operasi senyap itu senilai Rp3,3 miliar. Menurutnya uang tersebut didapat KPK dari sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. “Kayanya tuh […]
Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro memaknai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini, Kamis, (15/10/2026), sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktivasi hak prerogatifnya. Menurut Agung, reshuffle kali ini juga merupakan kelanjutan dari reshuffle sebelumnya, yakni pada 1 Oktober 2026, yang menggeser posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Kantor Staf Presiden. Munculnya nama-nama jenderal TNI […]
Ilmuwan politik E. E. Schattschneider, dalam The Semisovereign People (1960), berpendapat bahwa kekuasaan terbesar berada di tangan pihak yang menentukan pilihan apa saja yang tersedia. Gagasan itu relevan untuk membaca polemik parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Setelah Reformasi 1998, jumlah […]
Sejumlah partai politik mulai menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai-partai tersebut meliputi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Namun, tidak semua partai yang mendukung pemerintahan Prabowo telah menentukan sikap untuk Pilpres 2029. Partai […]
Sejumlah akademikus dan pegiat organisasi masyarakat sipil ramai-ramai mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Mereka meminta DPR segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang isinya menguatkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah setara sekolah menengah atas atau sederajat yang menjadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. […]
President Prabowo Subianto’s pursuit of political stability through a dominant ruling coalition has turned the House of Representatives into a rubber stamp for his administration, undermining the legislature’s ability to scrutinize government decisions, challenge executive power and represent the public’s interests. With seven of the eight political parties in the House backing the government, a […]
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan publik meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan terkait persyaratan pendidikannya. Pengamat pun menyarankan Gibran menggelar konferensi pers secara terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai riwayat pendidikannya sekaligus menjawab keraguan masyarakat. Sebab, menurut Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, publik membutuhkan kejelasan terkait polemik ijazah Wapres […]
Partai Golkar menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Namun, Golkar belum menyebut sosok yang akan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sikap Golkar tersebut bisa menjadi sinyal bahwa partai tersebut tidak menginginkan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2029. […]
Mahkamah Konstitusi menyatakan, permohonan sengketa pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak dapat diterima. Alasannya, permohonan yang diajukan telah melebihi tenggat. Para pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa persoalan keabsahan syarat ijazah merupakan ranah lembaga lain. ”Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Perselisihan […]
