OTT KPK di BNPB Dinilai Miliki Efek Terhadap Reputasi Pemerintah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang didapat dari operasi senyap itu senilai Rp3,3 miliar.

Menurutnya uang tersebut didapat KPK dari sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan.

“Kayanya tuh jumlahnya bukan Rp1,4 (miliar). Tapi lebih kurang sekitar Rp3,3 miliaran. Itu dari beberapa pihak,” kata Setyo kepada awak media, Jakarta, Rabu (14/10).

Bukan hanya uang tunai, Setyo menjelaskan jika pihaknya juga mendapati sejumlah barang bukti lainnya diantaranya aset kripto dan logam mulia.

“Kalau nggak salah kripto itu nilainya satu digit di M ya. Gitu, ya, satu digit saja gitu. Cuman saya detailnya saya lupa. Logam mulianya itu, masih, ya ratusan gram lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penetapan tersangka dilakukan usai KPK melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap belasan orang yang terjaring operasi senyap tersebut pada Selasa (13/10) malam.

“Ya, kita hanya menetapkan lima (tersangka-red),” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto kepada awak media, Jakarta, Rabu (13/10).

Dari sumber yang didapat tvOnenews.com kelima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu yakni Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Bima (BM) selaku adik dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Kemudian Tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga (RCH), Geri dan Sifa selaku pihak swasta.

“Ya lima, satu adalah PPK nya. Kemudian dua itu adalah yang dianggap sebagai statusnya pegawai di badan tersebut. Kemudian dua lagi adalah swasta,” ungkapnya.

Sorotan Tajam dari Pengamat Politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro turut menyorot tajam langkah KPK yang membongkar dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan.

Ia meyakini langkah ini sebagai bukti keseriusan negara dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“OTT KPK merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah serius memberantas korupsi karena semuanya ditangani dengan profesional oleh KPK,” kata Agung Baskoro kepada tvOnenews.com.

Agung menyebut langkah pengusutan dugaan penyalahgunaan dana di lingkup BNPB dinilai dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik ke pemerintah. Mengingat, berbagai daerah tengah diguncang bencana baik gempa bumi, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Pemerintah harusnya komit untuk melibatkan publik maupun pihak-pihak eksternal yang kompeten untuk memastikan bantuan ataupun dana bantuan yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan secara konsisten ya. Karena ini sangat sensitif menyentuh trust publik ya,” katanya.

Agung menjelaskan pengungkapan dugaan penyalahgunaan kebencanaan bisa memiliki efek domino terhadap reputasi pemerintah. Sebab, kata Agung, saat ini berbagai peristiwa bencana terus disorot hangat publik dengan berbagai kritik mengenai langkah pemerintah dalam penanganannya. Terhangat, penanganan pemerintah dalam menghadapi peristiwa karhutla diberbagai daerah yang diwarnai kritik dalam dan luar negeri.

“Karena ini sangat sensitif menyentuh trust publik ya. Kalau misalkan ini problematik dikhawatirkan legitimasi ya reputasi pemerintah bisa terganggu di tengah bencana yang masih merembak di mana-mana mulai karhutla, kemudian ada gempa bumi di NTT masih dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi sama seperti banjir bandang kemarin di Sumatera,” pungkasnya.

Terbit di TV One News