Bahlil Bantah Tudingan Terlibat Penyadapan terhadap Prabowo, Pengamat: Langkah yang Sudah Tepat
Pengamat politik dari Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menanggapi klarifikasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar (Golongan Karya) Bahlil Lahadalia terkait tudingan keterlibatan dalam kasus dugaan penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Polri.
Diketahui, Bahlil telah membantah rumor yang mengaitkan dirinya dengan skandal penyadapan terhadap Prabowo. Menurutnya, tudingan tersebut adalah fitnah yang keji. Ia bahkan mengaku dirinya juga menjadi korban penyadapan.
“Bagaimana saya terlibat penyadapan, sedangkan saya juga disadap?” katanya dalam acara Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku yang digelar di Ambon dan diunggah di kanal YouTube Kabar Golkar, Sabtu (7/11/2026).
Selain itu, Bahlil mengaku akan melayangkan somasi dan memproses hukum pihak-pihak yang dinilai telah menyebarkan fitnah terhadap dirinya. Ia tidak menyebutkan secara jelas identitas orang-orang yang dimaksud.
Namun, ia secara khusus menyinggung seorang seniornya yang berkacamata dan diduga ikut menyebarkan tuduhan tersebut melalui wawancara dalam sebuah podcast.
“Saya minta kepada ada senior saya juga yang pintar bicara dan pakai kacamata orangnya, saya bilang kalau penemuan itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya juga akan somasi dan saya akan proses hukum. Ini sudah bahaya,” ujar dia.
Bahlil juga menegaskan, Partai Golkar sejak dahulu selalu berada di sisi pemerintahan dan tidak pernah menjadi bagian dari oposisi. Ia juga menyinggung karakter masyarakat Indonesia Timur yang menurutnya memiliki loyalitas dan kesetiaan tinggi terhadap pemimpin.
“Saya juga mau menyampaikan salah satu ciri karakter orang timur itu persoalan kepercayaan itu loyalitas dan kesetiaan. Kita ini rata-rata punya nenek moyang itu orang-orang setia, orang-orang yang taat, jadi yang bawahan taat terhadap atasan, loyalitas terhadap atasan dengan totalitas dan itu adalah ciri kita orang timur,” paparnya.
Adapun bantahan ini disampaikan Bahlil saat publik berspekulasi namanya merupakan sosok ketua umum partai politik yang diisukan terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo.
Isu keterlibatan ketua umum partai politik bermula salah satunya dari informasi yang disampaikan pengamat intelijen, Sri Radjasa Chandra. Dia menyebut adanya seorang petinggi partai politik yang mendatangi rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum aparat menggerebek posko penyadapan.
Meskipun demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan Bahlil terlibat dalam perkara tersebut.
Bahlil Dinilai Sudah Lakukan Langkah yang Tepat
Klarifikasi Bahlil Lahadalia pun mendapat tanggapan dari Agung Baskoro. Agung menilai, langkah Bahlil memberikan bantahan dan klarifikasi merupakan langkah yang tepat. Sebab, isu yang awalnya hanya berupa dugaan atau spekulasi mengenai adanya ketua umum partai politik (parpol) terlibat penyadapan terhadap Prabowo justru semakin melebar dan berbuntut pada tuduhan terhadap nama-nama tertentu. Padahal, dugaan itu tidak menyebutkan nama tokoh maupun parpol secara spesifik.
“Dalam politik, kita tahu bahwa kadang persepsi itu lebih utama ketimbang fakta, sehingga mau tidak mau ini harus ditepis,” kata Agung, dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Minggu (8/11/2026).
“Dan apa yang dilakukan Pak Bahlil ketika melantik pengurus Golkar di Maluku itu sudah tepat.”
“Beliau menyampaikan, bahwa beliau juga korban yang disadap, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa tuduhan beliau menyadap itu sama jahatnya dengan yang menyadap.”
“Selain itu, statement beliau, ‘Saya orang Timur, kita orang Timur, tidak pernah berkhianat.”
Agung lantas menilai, upaya klarifikasi Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari strategi pemulihan citra juga turut ditentukan bersama upaya tindak lanjut dari pihak kepolisian. Hal ini supaya persepsi yang mengandung tudingan atau ‘fitnah’ ini tidak mengarah ke syak wasangka yang tidak positif dalam dunia politik di Indonesia.
“Jadi, pihak kepolisian harus segera menyampaikan dugaan-dugaan yang selama beberapa hari ini terus beredar, rumor yang mengatakan si A, si B terlibat itu harus segera diklarifikasi oleh pihak,” tegas Agung.
“Supaya tidak berkembang menjadi rumor yang kontraproduktif bagi stabilitas politik dan kohesi sosial masyarakat kita secara keseluruhan.”
Kemudian, Agung juga memandang rencana somasi yang dilayangkan oleh Bahlil kepada pihak yang menuding dirinya terlibat dalam skandal penyadapan terhadap Prabowo sudah tepat. Namun, ia mewanti-wanti agar somasi tersebut tidak berlebihan.
Selain itu, Agung berharap, pihak kepolisian dan pihak Istana Negara turut membantu meluruskan tudingan keterlibatan Bahlil dalam perkara ini. Meski begitu, jika nanti terbukti Bahlil terlibat, maka itu justru akan menjadi bumerang bagi politisi yang saat ini merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) dan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tersebut.
“Somasi yang beliau sampaikan juga sudah pas, tapi menurut saya jangan sampai ini terlalu berlebihan juga,” ucap Agung.
“Harapannya, dari pihak selain kepolisian ya, pihak istana juga bisa turut membantu supaya ini clear, clean, and loud bahwa beliau memang tidak terlibat.”
“Tapim kalau yang terjadi sebaliknya, ini justru menjadi bumerang politik bagi beliau dan di titik ini pihak kepolisian paling bertanggung jawab seperti itu.”
Tanggapan Istana Negara
Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi, buka suara mengenai kabar dugaan keterlibatan ketua umum partai politik (parpol) dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret eks Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. Prasetyo mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan keterlibatan pimpinan partai politik tersebut.
“Aku belum dengar, aku belum dengar,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Meski belum mengetahui kabar tersebut, Prasetyo menegaskan pemerintah meminta kepolisian menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Dia meminta proses penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi.
“Kemarin kan sudah saya sampaikan itu ya, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
4 Tersangka Skandal Penyadapan terhadap Presiden
Sejumlah perwira tinggi atau jenderal Polri diduga terlibat dalam skandal penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam perkembangan terbarunya, Bareskrim Polri sejauh ini telah menetapkan empat jenderal Polisi sebagai tersangka dalam kasus tersebut, mereka adalah:
Diumumkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026):
- Mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
- Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, yang juga pernah menjadi ajudan Presiden RI Prabowo Subianto pada 2024-2025.
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Diumumkan sebagai tersangka pada Kamis (5/11/2026):
- Mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Praktik penyadapan yang dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang terhadap peladen (server) Lawful Interception Management System (LIMS) ini tidak hanya menargetkan Presiden RI Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat, politisi, media hingga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Terbit di Tribunnews
