Survei: 66% Pakar Menilai Kinerja Dua Tahun Prabowo-Gibran Buruk

Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik tajam dari kalangan pakar dan pembuat opini (opinion maker). Hasil survei Trias Politika Strategis (Triaspols) Indonesia mencatat mayoritas responden, yakni sebesar 66%, menilai kinerja pemerintah berada pada kategori kurang baik atau sangat kurang baik.

Temuan riset tersebut dipaparkan dalam Diskusi dan Refleksi bertema “Capaian dan Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Direktur Eksekutif Triaspols, Agung Baskoro, menjelaskan bahwa tingginya penilaian kritis dari para pakar dipicu oleh dinamika situasi internal maupun eksternal yang kian kompleks.

“Ketidakpuasan para pakar dipicu oleh melesetnya sejumlah asumsi makroekonomi dari target APBN. Contohnya saja nilai tukar dolar Amerika Serikat yang dipatok Rp 17.600 dalam APBN, tetapi pada kenyataannya melonjak hingga menembus Rp 18.000 lebih,” ujar Agung dalam paparannya.

Agung menegaskan, melebar jurang antara asumsi anggaran dan kondisi riil di lapangan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat serta semakin sulitnya ketersediaan lapangan kerja.

Sektor lapangan kerja menjadi bidang yang paling banyak disorot negatif, yaitu oleh 76% responden. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menyusul di urutan berikutnya dengan penilaian buruk dari 73% responden. Sementara itu, bidang hukum serta demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) masing-masing dinilai negatif oleh 62% responden.

Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran juga tak luput dari sorotan kritis. Sebanyak 69% responden menilai tingkat keterbukaan pemerintah terhadap kritik tergolong buruk. Dari sisi realisasi janji politik, 44% responden menganggap pelaksanaan program-program utama masih sangat sedikit atau bahkan belum berjalan sama sekali.

ADVERTISEMENT

Terkait program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), Agung menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pembenahan dari pemerintah. Menurutnya, program berskala kolosal ini masih diwarnai ragam kendala teknis mendasar, mulai dari kasus keracunan makanan hingga mismanajemen dan ketidakkompetenan pengelolaan dapur penyedia.

“Selain itu, korupsi masih menjadi akar masalah utama yang membayangi efektivitas berbagai program unggulan pemerintah,” tegasnya.

Survei ini turut merekam dinamika persepsi politik responden. Sebanyak 58% responden menilai isu keabsahan syarat pendidikan Gibran telah merosotkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di samping itu, 56% responden mendorong agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapus menjadi 0%.

Meski demikian, Agung meyakini peluang perbaikan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih terbuka lebar dalam tiga tahun mendatang. Syarat utamanya adalah pemerintah segera membenahi komunikasi publik, menata kembali sektor ekonomi, serta konsisten dalam penegakan hukum kasus korupsi.

Dalam segmen masukan untuk Presiden Prabowo, sebanyak 29% responden menempatkan pembenahan komunikasi publik, penyerapan aspirasi masyarakat, serta penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sebagai prioritas terpenting untuk tiga tahun ke depan.

Prioritas berikutnya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan, hukum, dan demokrasi (24%), disusul evaluasi program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (17%).

Survei Triaspols Indonesia ini dilaksanakan pada 29 September hingga 14 Oktober 2026 dengan melibatkan 100 responden dari sembilan kategori sosial-profesional. Responden terdiri atas jurnalis, aktivis, pengusaha, tokoh masyarakat dan agama, tokoh LSM, analis politik dan ekonomi, profesional swasta, politisi, serta akademisi.

Riset ini menggunakan teknik non-probability sampling, sehingga hasilnya merupakan pemetaan persepsi dan opini kelompok terpilih, bukan estimasi statistik yang mewakili seluruh populasi opinion maker dan pakar di Indonesia.

Terbit di Investor ID