Ramai-ramai Parpol Dukung Prabowo Dua Periode, Akankah Bertahan hingga 2029?

Sejumlah partai politik mulai menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai-partai tersebut meliputi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Namun, tidak semua partai yang mendukung pemerintahan Prabowo telah menentukan sikap untuk Pilpres 2029. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem, misalnya, mengaku belum menentukan dukungan untuk pilpres mendatang.

Namun, mereka memastikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga 2029. Dukungan yang muncul sejak dini itu juga belum disertai kesepakatan mengenai sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo. Sejumlah pengamat menilai, keberlanjutan dukungan tersebut akan bergantung pada dinamika politik, kinerja pemerintahan, dan peluang kemenangan Prabowo menjelang Pilpres 2029.

Sekadar mengamankan posisi

Pengamat politik dari Citra Institut Efriza menilai, dukungan sejumlah partai kepada Prabowo sejak dini belum bisa dipercaya sepenuhnya. Menurut dia, pernyataan tersebut bisa menjadi cara partai untuk mengamankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan saat ini.

“Partai politik yang menyatakan dukungan kepada Prabowo sejak dini, tidak dapat dipercaya sepenuhnya, sebab saat ini sekadar pernyataan bukan deklarasi dukungan, mereka sekadar berkomunikasi manis semata, tujuannya untuk mengamankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan saat ini, sekaligus untuk menjaga kepentingan dan stabilitas politik semata,” ujar Efriza, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2026).

Efriza mengatakan, keuntungan partai yang lebih awal menyatakan dukungan adalah peluang memperoleh kepercayaan lebih besar dari Prabowo. Dukungan tersebut juga dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah.

“Tujuan partai-partai itu lebih kepada jangka pendek untuk membangun citra sebagai mitra yang konsisten, serta membuka peluang untuk memperjuangkan agenda dan kepentingan politiknya dalam pemerintahan,” kata Efriza.

Di sisi internal, dukungan dini dapat membantu partai mengonsolidasikan kader dan konstituen karena arah politik partai menjadi lebih jelas. Namun, langkah tersebut juga memiliki risiko.

Partai pendukung dapat ikut menanggung konsekuensi politik apabila kebijakan pemerintah tidak populer atau kinerja pemerintahan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

“Partai juga berpotensi ikut menanggung konsekuensi politik dari kebijakan pemerintah yang tidak populer. Jadi, dukungan dini bukan sekadar persoalan loyalitas kepada Prabowo, melainkan kepentingan pragmatis yang berisiko,” tutur Efriza.

Menurut Efriza, partai-partai kemungkinan akan kembali mempertimbangkan sikap politiknya pada pertengahan 2027 hingga 2028. Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan tersebut antara lain kinerja pemerintahan, aspirasi konstituen, elektabilitas Prabowo, keuntungan selama berada di pemerintahan, serta dinamika internal partai.

Pada periode itu, partai-partai juga berpeluang mempertimbangkan pembentukan koalisi lain atau mengajukan kader sendiri sebagai capres.

“Jadi, konfigurasi politik masih terbuka untuk berkembang. Pernyataan dukungan sekadar komitmen politik pada situasi saat ini, bukan jaminan bahwa sudah dapat dipastikan partai-partai ini akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo untuk kembali sebagai presiden di Pilpres 2029,” ujar Efriza.

Peluang kemenangan petahana menjadi pertimbangan

Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, dukungan dini kepada Prabowo merupakan langkah rasional bagi partai politik. Menurut Lili, partai-partai mempertimbangkan peluang kemenangan Prabowo sebagai petahana ketika menyatakan dukungan lebih awal.

“Dukungan diberikan sejak awal tersebut tampaknya penting bagi partai tersebut. Ini penting karena kandidat petahana akan berpeluang menang lebih kuat dibandingkan dengan calon lain. Jadi, wajar jika kemudian partai-partai tersebut memberikan dukungan sejak dini,” ujar Lili, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2026).

Lili, yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, mengatakan, dukungan sejak dini dapat memberikan dampak positif bagi partai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia menilai, peluang kemenangan petahana menjadi salah satu pertimbangan utama partai dalam menentukan dukungan politiknya. Oleh karena itu, lanjut Lili, dukungan dini juga merupakan keputusan rasional karena partai mempertimbangkan peluang kemenangan kandidat petahana.

“Saya kira kecil kemungkinan untuk berpindah ke calon lain, sepanjang Pak Prabowo masih tetap maju,” pungkas Lili.

Dukungan bisa berubah mengikuti dinamika politik Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai, dukungan partai kepada Prabowo belum tentu bertahan hingga Pilpres 2029. Menurut Jamiluddin, sikap partai akan bergantung pada dinamika politik dan tingkat keterpilihan Prabowo menjelang pemilihan.

“Bila keterpilihan Prabowo tetap tinggi, maka partai politik tersebut akan tetap mendukungnya. Sebaliknya, partai politik itu bisa saja meninggalkan Prabowo,” kata Jamiluddin, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2026).

Jamiluddin mengingatkan bahwa partai politik pada dasarnya ingin memenangkan kontestasi pemilu. Untuk itu, partai akan mempertimbangkan peluang kemenangan calon presiden sebelum menentukan dukungan.

“Karena itu, dukungan tersebut bisa saja berubah mendekati Pilpres 2029. Faktornya umumnya karena terjadi perubahan kontestasi politik,” kata Jamiluddin.

Menurut dia, perubahan konstelasi politik dapat mendorong partai mengevaluasi kembali dukungannya.

“Partai politik di mana pun berada pada dasarnya selalu ingin menang. Karena itu, partai politik hanya akan mendukung Capres yang berpeluang menang besar,” ujar dia.

Namun, Jamiluddin juga melihat keuntungan dan risiko bagi partai yang lebih dahulu menyatakan dukungan kepada Prabowo. Partai pendukung awal berpeluang memperoleh prioritas dalam pembagian kekuasaan di pemerintahan, seperti kursi kabinet, posisi strategis di badan usaha milik negara (BUMN), dan jabatan lainnya.

Mereka juga berpeluang membangun hubungan lebih dekat dengan Prabowo serta memperoleh keuntungan elektoral dari popularitas Presiden. Namun, dukungan yang disampaikan terlalu cepat dapat mengurangi daya tawar partai saat bernegosiasi menjelang pengambilan keputusan politik. Partai juga berisiko ikut menjadi sasaran kritik dan serangan politik yang ditujukan kepada Prabowo.

“Dengan menyatakan dukungan terlalu cepat, partai politik tersebut dapat kehilangan momentum untuk melakukan negosiasi ulang atau ‘jual mahal’ di saat-saat kritis menjelang penentuan keputusan besar,” pungkas Jamiluddin.

Dukungan dini mempersempit peluang kader

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyoroti dampak dukungan dini kepada Prabowo terhadap peluang kader partai untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Menurut Agung, keputusan mendukung Prabowo sejak dini berpotensi mempersempit kesempatan bagi kader berkualitas, yang memiliki potensi elektoral untuk tampil dalam Pilpres 2029.

“Jadi, dukungan awal ini sedikit banyak memutus harapan kader-kader partai yang berkualitas, yang memang punya potensi elektoral untuk bisa maju sebagai kandidat capres ataupun cawapres,” ujar Agung, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/10/2026).

Padahal, kata Agung, kepemilikan figur capres sendiri dapat memberikan keuntungan elektoral bagi partai. Sebab, figur kandidat dapat membantu masyarakat mengenali partai, terutama ketika keterikatan pemilih terhadap partai politik masih rendah.

“Karena party ID di Tanah Air masih rendah, faktor figur menjadi penting. Ketika mereka punya capres, itu akan membantu untuk mengenalkan partai secara lebih mudah di tengah konstituen,” kata Agung.

Terlepas dari hal itu, Agung berpandangan bahwa dukungan awal kepada Prabowo menunjukkan hubungan yang baik antara Presiden dan partai-partai koalisi pemerintah. Dukungan tersebut juga menjadi sinyal loyalitas partai sekaligus upaya mengonsolidasikan dukungan untuk Pilpres 2029. Namun, Agung mengingatkan bahwa dukungan yang disampaikan saat ini belum bersifat resmi.

“Walaupun dukungan ini sifatnya tidak resmi, karena dukungan resmi itu baru diberikan ketika pendaftaran di KPU dilakukan secara langsung ya oleh ketua-ketua umum partai,” pungkas Agung.

Tak etis bicara dukungan sejak dini

Di tengah dukungan yang mulai bermunculan, Efriza mengingatkan bahwa partai politik seharusnya lebih berfokus pada pelaksanaan program pemerintah, daripada membicarakan pencalonan untuk Pilpres 2029. Dia menilai, pemerintahan Prabowo baru berjalan dua tahun dan semestinya lebih dahulu menunjukkan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

“Tidak layak, tidak etis, karena pemerintahan baru dua tahun, kerja dan hasil kinerja pemerintah saja belum memuaskan publik. Bahkan, di tengah persoalan publik yang amat besar mendera dari ekonomi hingga karut-marut, tidak sepantasnya partai pendukung pemerintah bicara dukungan politik bagi Prabowo untuk 2029,” ujar Efriza, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2026).

Efriza juga mengingatkan kemungkinan munculnya persoalan demokrasi, apabila banyak partai politik secara bersamaan mendukung Prabowo tanpa menghadirkan kandidat alternatif.

“Pertanyaan nyelenehnya adalah apakah pemilu akan diganti modelnya menjadi aklamasi? dan untuk apa sistem multipartai jika partai tidak mengajukan calon melainkan bersama-sama mendukung prabowo,” kata Efriza.

Dia menegaskan bahwa hasil kerja pemerintahan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan masyarakat, dalam menilai kelayakan seorang presiden untuk kembali terpilih.

“Demokrasi dirasakan nilainya bukan sekadar soal pemilu, tetapi juga hasil dari pemilu hal mana yang terpilih kinerjanya dapat dirasakan oleh rakyat sehingga pantas dipilih kembali, bukannya kerja belum memuaskan publik tetapi dinilai sudah layak dua periode terpilih,” pungkas Efriza.

---

Terbit di Kompas