“Jokowi Effect” Dinilai Mulai Tergerus dan Pudar
Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro menilai efek dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowi effect mulai pudar dalam beberapa waktu terakhir.
Efek Jokowi semakin pudar ketika terdapat sejumlah persoalan di lingkarannya, mulai dari kasus ijazah, polemik Gibran Rakabuming Raka, hingga mantan Kapolri pada eranya yang terjerat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Jokowi ini punya efek ya, namanya Jokowi effect, tapi ketika ini semua mengemuka, otomatis Jokowi effect itu akhirnya tidak sekuat ketika beliau menjabat sebagai presiden. Tapi otomatis tergerus, kemudian rapuh, pudar, kalau memang tidak dikelola, tidak diatasi dengan manajemen politik atau pemenangan yang komprehensif,” ujar Agung dikutip dari program Breaking News Kompas TV, Kamis (12/11/2026).
Deretan masalah tersebut belum ditambah dengan sejumlah warisan kebijakan Jokowi yang dinilai bermasalah. Ia menilai, masalah-masalah tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menggerus efek Jokowi.
“Deretan masalah ini bahkan belum ditambah legacy policy Pak Jokowi di masa lalu yang masih problematik beberapa. Jadi ini merupakan merupakan deretan masalah yang bisa jadi akan terus akan terus diulas dan diungkap oleh pihak-pihak yang sebelumnya merasa dirugikan oleh pemerintahan Pak Jokowi,” ujar Agung.
Mulai pudarnya Jokowi effect dinilai akan berdampak kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jelang pemilihan umum (Pemilu) 2029. Menurutnya, PSI akan semakin kesulitan lolos ambang batas parlemen ketika efek dari Jokowi sudah tidak sekuat dulu.
“Untuk menghadapi 2029, PSI lolos sebagai peserta pemilu bahkan ambang batas, itu menjadi tidak mudah. Apalagi kalau misalkan PSI kemudian mencalonkan caleg-calegnya, ataupun capres, ataupun cawapres untuk merespons itu semua,” ujar Agung.
Gibran Berhenti, 3 Elite PSI Keluar Diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menerima surat pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026) siang. Selanjutnya, MPR akan segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menyikapi surat dari putra sulung Jokowi itu.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” ujar Muzani.
Sebelum itu pada Senin (9/11/2026), tiga elite PSI yang berada di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan mundur dari partai. Ketiganya adalah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka.
Terbit di Kompas
