Dua Orang Jokowi Diganti, Analis: Cara Hambalang Kurangi Pengaruh Solo

Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan, dalam reshuffle ke-7 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026), ada dua orang yang dijadikan sasaran tembak, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno.

Sigit digeser dari posisi Kapolri menjadi Kepala Staf Presiden (KSP). Sementara, Pratikno dicopot dari kursi Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Menurut dia, Itu semua dilakukan diduga untuk mengurangi pengaruh poros Solo di dalam kabinet.

Baik Sigit maupun Pratikno diketahui orang dekat Presiden periode 2014 hingga 2024, Joko “Jokowi” Widodo. Pratikno bahkan merupakan perpanjangan tangan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Meski tetap berada di dalam lingkar Istana, tetapi Sigit tak lagi punya pengaruh untuk menggerakan personel kepolisian. Padahal, dia masih jenderal bintang empat aktif.

“Otomatis (ini downgrade). Dalam posisi ini dia sudah tidak punya dalam tanda petik kuasa yang penuh dan kendali optimal terhadap pergerakan pasukan (kepolisian). Alhasil, terbatas kan jadi (pengaruhnya). Jadi, saya melihat ini ada upaya untuk mengurangi pengarah Solo dalam konteks ini. Keberadaan Pak Sigit tetap diakomodir tetapi pengaruhnya dikuangi,” kata Agung ketika dihubungi IDN Times, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Di sisi lain, kata dia, Hambalang tetap ingin menjaga relasi dengan berbagai poros, termasuk Solo. Itu sebabnya, Sigit tetap diberi jabatan sebagai KSP. Sigit juga dianugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna oleh Prabowo usai dilantik menjadi KSP. 

“Ada arahan poros Hambalang berupaya menjaga relasinya dengan semua poros secara setimbang, proporsional dan profesional. Begitu juga dengan poros Teuku Umar dan Cikeas. Karena dinamika jelang Pemilu 2029 sudah mengemuka dari sekarang. Siapa pun berpotensi dekat dengan Presiden dan Presiden ingin menciptakan pra kondisi ketika tidak bersama di 2029, tidak terlalu ekstrem,” kata dia.

1. Pengaruh Pratikno jauh berkurang saat duduk sebagai Ketua Wantimpres

Agung pun turut mengamini pengaruh Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden lebih kecil dibandingkan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, Pratikno bertugas memberikan nasihat, masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Dia tak punya kewenangan untuk menggerakan sumber daya hingga ke daerah.

“Posisi di Wantimpres ini kan lebih ke tugas-tugas simbolis. Ini menunjukkan pengaruh Solo mulai pudar ke pemerintahan,” kata dia.

Agung meyakini, ke depan Prabowo masih akan melakukan pergantian menteri di dalam kabinet dan menyasar invidu-invidu lainnya yang dianggap dekat dengan poros Solo.

“Ini baru pemanasan kan. Seperti misalnya kan ada menteri yang beberapa orang kepercayaannya ditangkap, tapi dia masih aman. Kemudian, menteri yang menangani karhutla, kinerjanya dinilai bermasalah tapi masih belum diganti. Jadi, ada beberapa posisi yang masih rentan dicopot,” ujar dia.

2. Reshuffle diharapkan bisa tingkatkan kepuasan publik terhadap pemerintah

Di sisi lain, Agung tak menampik pemerintah diduga melakukan reshuffle hingga kali ke-7 untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo yang merosot beberapa bulan terakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan Tempo Data Science pada Agustus 2026 lalu, tingkat kepuasan terhadap Prabowo-Gibran anjlok ke angka 37 persen. Begitu juga dengan hasil survei yang dirilis oleh Poltracking di bulan yang sama, ikut merosot ke angka 55,1 persen.

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan itu antara lain harga barang kebutuhan pokok yang terus melambung dan kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

“Reshuffle memang menjadi hak prerogatif Presiden. Kali ini, aktivasinya mengemuka karena ada dimensi-dimensi teknokratis soal kinerja dan dimensi politik yang menguat di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Harapannya reshuffle bisa menjadi salah satu cara yang efektif yang membuat tingkat kepuasan publik rebound,” kata Agung.

Menurut Agung, Prabowo memilih diplomat senior Arrmanatha Nasir sebagai nakhoda Kementerian Luar Negeri dengan harapan diplomasi Indonesia terus membaik ketika dipegang kembali oleh diplomat karier.

“Lalu, posisi di Kemenko Perekonomian juga diperkuat dengan posisi Wakil Menko, tentu harapannya kementerian ini bisa lebih performed. Ini juga tercermin dari beberapa personel kepolisian yang memimpin Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN),” ujar dia.

Kemudian, kata dia, pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Itu sebabnya harapan ditumpukan di pundak Sarmuji sebagai pengganti Agus Gumiwang di Kementerian Perindustrian.

3. Cara Prabowo rangkul semua pihak berisiko buat anggaran membengkak

Di sisi lain, Agung menyoroti cara Prabowo merangkul berbagai pihak baik kawan maupun lawan untuk bergabung ke dalam kabinet. Alhasil, jumlah individu di kabinet dan pemerintahan terus bertambah. Dampaknya, anggaran untuk operasional pemerintahan membengkak lantaran harus menggaji individu atau posisi baru di kabinet.

“Cara merangkul ini yang membuat kabinet terus bertambah dan mau gak mau kontraksinya ada di sisi fiskal atau anggaran. Ketika ada posisi baru seperti Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Kelautan hingga Wakil Menteri Pertanian. Saya kira sebenarnya Kementan tidak perlu diberi posisi Wamentan karena kinerja Pak Amran sudah optimal dalam bekerja. Begitu juga dengan kinerja Airlangga masih performed. Tetapi, ini karena nalar politis yang lebih dominan,” katanya.

Belum lagi ada satu kementerian koordinator di bidang hilirisasi dan transisi energi yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia yang juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM.

Agung juga menilai Prabowo mengapresiasi pidato yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang menyebut dia dan Bahlil tidak akan maju jadi capres pada Pemilu 2029. Itu sebabnya, kata dia, posisi Wamenko Perekonomian diberikan kepada PAN.

Terbit di IDN Times