Budi Arie Bicara Percepatan Pemilu 2029, Analis: Jelas Manuver Politik

Direktur Trias Politika, Agung Baskoro, menilai ucapan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam pertemuan yang ikut dihadiri mantan Presiden Joko “Jokowi” Widodo jelas merupakan manuver politik. Sebab, dalam pandangannya percepatan Pemilu 2029 tidak dibutuhkan. Bila sampai itu terjadi biaya politik yang dikeluarkan terlalu besar.

Di sisi lain, Agung menilai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu sedang mencari celah atau peluang agar geng Solo kembali diperhitungkan.

“Narasi pemilu agar dipercepat ini kan seharusnya tidak ada karena kalau kita ambil contoh situasi ekonomi meskipun belum pulih benar tetapi sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Indikator paling sederhana nilai tukar dolar ke rupiah sekarang ada di Rp17.700, jadi dolar stabil. Ini membaik dibanding kemarin yang menunjukkan angka Rp18.200. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) juga begitu sempat menyentuh di bawah 6.000,” ungkap Agung ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Rabu (26/8/2026).

Namun, tak bisa dipungkiri pekerjaan rumah di era pemerintahan Prabowo-Gibran juga masih banyak. Antara lain, soal ketersediaan lapangan pekerjaan, stabilitas harga-harga sembako hingga penanganan korupsi. Dalam hasil survei, tiga isu itu menempati posisi teratas yang menjadi kekhawatiran masyarakat.

“Kalau tiga permasalahan itu bisa diselesaikan, maka (tingkat kepercayaan publik) bisa rebound,” tutur dia.

“Jadi, memang ini menjadi manuver politik tajam bahwa Projo dalam konteks ini Budi Arie, walaupun hanya mewakili pribadi atau individu tidak bisa dilepaskan bahwa Beliau juga bagian dari Projo itu sendiri,” imbuhnya.

1. Pandangan Budi Arie soal percepatan Pemilu 2029 dinilai keliru

Lebih lanjut, pernyataan Budi di samping Jokowi dinilai keliru (offside). Sebab seolah-olah terbentuk persepsi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran semata-mata disebabkan Prabowo saja. Padahal, Gibran Rakabuming Raka ikut duduk di pemerintahan sebagai wakil presiden. Apapun kebijakan yang keluar dari pemerintahan saat ini, Gibran dinilai juga ikut bertanggung jawab.

“Jadi, statement Budi Arie menurut saya agak offside atau kurang relevan karena Mas Gibran juga bagian dari pemerintahan. Seharusnya Pak Budi Arie bisa fokus untuk melihat substansi bagaimana bisa menguatkan pemerintahan bukan malah merong-rong kekuasaan,” tutur dia.

Ia mewanti-wanti jangan sampai terbentuk kesan Gibran cuci tangan turunnya tingkat kepercayaan pemerintahan saat ini, karena kewenangan yang diberikan terbatas. Seakan-akan itu semua kesalahan presiden semata sehingga Prabowo harus diturunkan di tengah jalan dan digantikan wakil presiden.

“Menurut saya hal tersebut kurang bijak. Apalagi Budi Arie pernah menjadi menteri di jajaran kabinet Prabowo meskipun akhirnya di-reshuffle,” katanya.

Ketika IDN Times tanyakan apakah pernyataan Budi tersebut bisa dikategorikan perbuatan makar, Agung menilai sikap itu tak disampaikan secara blak-blakan. “Cara Budi Arie ini kan halus (menyampaikan penolakannya). Kalimat yang digunakan ‘kita harus siap dengan skema-skema ketika terjadi percepatan pemilu. Apakah kita siap? Siap. Gitu kan kata Budi Arie di video itu. Jadi, ini celah agar geng Solo ini kembali diperhitungkan,” ujarnya.

2. Budi Arie diduga kecewa pada Prabowo

Ia menambahkan, Budi Arie diduga memiliki cerita yang belum selesai dengan pemerintahan Prabowo. Pertama, ia terkena reshuffle di Kabinet Merah Putih. Ketika Budi ingin merapat ke Partai Gerindra pun, kata Agung, ditolak oleh internal partai tersebut.

“Jadi, ini akumulasi kekecewaan Beliau terhadap Presiden dan partainya. Akhirnya keluar pernyataan itu,” katanya.

Agung pun tak meyakini klaim Sekretaris Jenderal Projo bahwa video berdurasi lebih dari satu menit itu dipelintir. Sebab, durasi video yang beredar di ruang publik cukup lama yakni lebih dari satu menit.

“Kalau klaimnya dipelintir, durasi videonya 20 detik, oke lah. Tapi, ini panjang. Durasinya satu menit lebih,” tutur dia.

Di dalam video berdurasi satu menit itu, meskipun Budi Arie menyampaikan pandangannya mengenai percepatan pemilu, tetapi Jokowi yang duduk di sampingnya tidak sedikit pun menyanggah.

3. Relasi Prabowo-Jokowi dinilai sudah tak harmonis sebelum ada video Budi Arie

Dalam pandangan Agung, video viral Budi Arie itu bukan faktor utama yang menyebabkan relasi Prabowo dan Jokowi menjadi renggang. Kekecewaan Jokowi, kata Agung, diduga sudah dimulai dari sikap pemerintahan Prabowo yang tak bersedia pasang badan untuk meredam kekisruhan gugatan terhadap ijazah Jokowi atau Gibran.

Bahkan, kini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, membuat sayembara senilai Rp5 miliar bagi siapapun yang dapat menunjukkan ijazah SMA asli Gibran. Sayembara itu dibuat berdasarkan kecurigaan Gibran tak pernah lulus SMA.

“Bahkan, narasi Prabowo-Gibran dua periode saja, saya mendengar, itu bertepuk sebelah tangan. Ada lagi kejadian ketika Gibran duduk sejajar dengan menteri ketika Presiden memberikan taklimat di sidang paripurna kabinet,” katanya.

Dengan begitu, Agung menilai sulit bagi Gibran maju lagi di Pemilu 2029 dan berpasangan dengan Prabowo. Ia melihat ke belakang dari presiden yang berkuasa dua periode tidak ada yang menggandeng cawapres dari periode sebelumnya. Baik itu untuk Jokowi maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Secara historis kan juga belum pernah ada presiden petahana yang mengajak dua kali cawapres yang sama untuk maju bersama. Apalagi secara politis, ya semakin sulit,” imbuhnya.

Terbit di IDN Times