Skip to content
logotrias
  • Tentang Kami
  • Layanan
  • Portofolio
  • Publikasi
  • Artikel
Contact Us
Kutipan, Media

Media Haus Rating, Ruang Publik Disesatkan Figur Kontroversial

March 14, 2026 admin
Media Haus Rating, Ruang Publik Disesatkan Figur Kontroversial
Abu Janda. ANTARA/Livia Kristianti.

Video kemunculan Permadi Arya alias Abu Janda dalam program “Rakyat Bersuara” di iNews TV beberapa waktu lalu memantik polemik di ruang publik. Sikap yang dia tunjukkan dalam forum debat tersebut memicu kemarahan penonton hingga berujung pada pengusiran oleh pembawa acara sekaligus Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono.

Namun, polemik semacam ini bukanlah yang pertama bagi Abu Janda. Namanya telah lama muncul dalam berbagai wacana kontroversial di ruang publik. Meski demikian, dia tetapi tetap berulang kali mendapatkan panggung dalam diskursus publik Indonesia.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas: mengapa figur kontroversial dianggap relevan dan terus mendapat ruang dalam percakapan publik Indonesia?

Duduk Perkara

Program “Rakyat Bersuara” yang tayang pada Selasa (10/3/2026) mengangkat tema “Perang AS-Israel vs Iran Meluas”. Dalam acara tersebut, Abu Janda diposisikan sebagai pihak yang propemerintah, terutama dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam perdebatan tersebut, Abu Janda beberapa kali melontarkan pernyataan kontroversial dan bahkan mengumpat lawan bicaranya, yakni Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari serta mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Ikrar Nusa Bhakti.

“Lu (Ikrar Nusa Bhakti) enggak suka Amerika. Feri (Feri Amsari) tidak suka sama Trump, lu enggak suka sama Israel. Itu perasaan lo semua, gue enggak ada urusan sama perasaan lu,” teriak Abu Janda dalam perdebatan tersebut.

Kontroversi semakin memuncak ketika dia beradu argumen dengan Feri Amsari terkait peran Palestina dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Feri menyinggung jasa Palestina yang disebut sebagai salah satu pihak yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 1945.

Mendengar pernyataan tersebut, Abu Janda langsung memotong pembicaraan dan menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki utang apa pun kepada Palestina. Perdebatan pun berubah menjadi adu mulut.

“Utang apa bangsa kita ke Palestina? Jangan ngaco. Gue kasih tahu ya, ada hoaks yang bilang Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” katanya dengan nada tinggi.

Aiman Witjaksono sempat berusaha menengahi perdebatan yang kian memanas itu. Namun, ketika Abu Janda dinilai tidak dapat mengendalikan sikapnya, Aiman akhirnya mengambil keputusan tegas.

“Kalau Anda tidak bisa tertib, keluar!” ujar Aiman dengan nada tinggi.

Kontroversi yang Berulang

Ini bukan kali pertama Abu Janda menuai kontroversi di ruang publik. Pada 2021, dia sempat menulis di Twitter bahwa “Islam memang agama pendatang dari Arab, agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan… Islam arogan” dalam sebuah perdebatan dengan tokoh lain.

Pernyataan tersebut dianggap menyinggung umat Islam dan membuatnya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian. Pada tahun yang sama, dia juga dilaporkan terkait cuitannya kepada Natalius Pigai yang berbunyi kira-kira, “Sudah selesai evolusi belum?”, yang dinilai bernada rasis terhadap masyarakat Papua.

Selain itu, Abu Janda beberapa kali memicu polemik terkait sikapnya terhadap konflik Palestina. Dia pernah menyebut Hamas sebagai organisasi teroris, bukan sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Pernyataan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak di Indonesia yang secara umum bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

Lantas, mengapa figur kontroversial seperti Abu Janda tetap eksis dan terus mendapatkan panggung di ruang publik?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tirto mewawancarai akademisi di bidang komunikasi dan sejumlah analis politik. Dari wawancara tersebut, ditemukan beberapa faktor kunci yang setidaknya dapat menjelaskan mengapa figur kontroversial seperti Abu Janda tetap eksis dan mendapat ruang dalam diskursus publik Indonesia.

Faktor-faktor tersebut antara lain algoritma media sosial, melemahnya peran kepakaran, kebutuhan televisi akan rating, serta strategi komunikasi untuk memecah konsentrasi dan mengaburkan substansi.

Algoritma Media Sosial: Berlomba Menjadi yang Paling Berisik

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, S. Kunto Adi Wibowo, menilai relevansi Abu Janda tidak bisa dilepaskan dari ekosistem media sosial yang turut membesarkan namanya.

Menurut Kunto, dalam logika media sosial, figur yang paling “berisik” justru sering memperoleh keuntungan dari algoritma. Algoritma mendorong pengguna untuk terus berinteraksi, membaca, berkomentar, menyukai, atau membagikan konten.

Sayangnya, konten yang memicu emosi secara psikologis cenderung lebih mudah menarik perhatian. Akibatnya, figur yang memancing emosi publik sering kali lebih diuntungkan dalam ekosistem digital.

“Akhirnya, karena dia tenar dan mendapatkan banyak engagement di media sosial, media arus utama juga melihat bahwa kehadirannya bisa menarik penonton. Banyak influencer media sosial yang kemudian masuk ke media mainstream dan mendapatkan panggung di ruang publik,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (13/3/2026).

Analisis serupa disampaikan oleh analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago. Menurutnya, ruang publik saat ini bekerja seperti panggung yang sangat bising. Dalam situasi tersebut, suara yang paling keras sering kali paling mudah terlihat.

Bagi Arifki, figur kontroversial seperti Abu Janda memahami logika ini. Mereka menyadari bahwa memicu emosi publik—baik kemarahan maupun dukungan—akan membuat namanya terus berputar dalam percakapan publik.

“Di era media sosial, perhatian adalah mata uang. Selama seseorang mampu membuat orang bereaksi, dia akan terus dibicarakan. Karena itu, kontroversi sering kali bukan kecelakaan komunikasi, melainkan bagian dari strategi bertahan di ruang publik yang sangat kompetitif,” ujarnya.

Kebutuhan TV akan Rating dan Pemanfaatan Agenda Setting

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan sosok seperti Abu Janda tetap eksis dan mendapatkan panggung. Salah satunya adalah kebutuhan acara televisi atau media untuk mengejar rating dan jumlah penonton demi mendapatkan engagement serta iklan.

Karena itu, media kerap memberi panggung kepada tokoh kontroversial. Orang-orang yang dihadirkan dalam program televisi biasanya diharapkan mampu menarik perhatian pemirsa sepanjang durasi acara.

“Karena, mereka (televisi) punya arahan rating-nya harus bagus sehingga iklan datang. Termasuk, kita bicara di Youtube. Di era algoritma seperti sekarang, views itu menjadi istilahnya kiblat untuk memastikan mereka dapat adsense. Dan itu pemasukan semua bagi media supaya mereka tetap survive,” ujar Agung saat dihubungi Tirto, Jumat (13/3/2026).

Agung juga menilai kebutuhan media akan rating tinggi berkelindan dengan karakter pasar penonton yang kurang menyukai forum yang terlalu linear atau monoton.

“Nah, yang paling sering muncul ketika siapa pun diundang oleh TV itu lebih ke kemampuan narasumber untuk bisa menghidupkan situasi forum. Supaya, forumnya tidak linear dan monoton. Karena, pemirsa kurang menyukai forum-forum yang sifatnya searah ataupun monoton. Tidak mendatangkan adsense kalau dia bicara di-upload di Youtube,” ujarnya.

Hal ini juga diamini oleh Kunto dari Unpad. Menurutnya, dalam perspektif komunikasi politik, peran tokoh-tokoh kontroversial dalam debat televisi memang sering dimanfaatkan oleh televisi untuk mendapatkan penonton dan engagement yang lebih luas di media sosial.

“Akhirnya banyak yang ditonton, banyak yang nonton, iklan masuk. Secara hitung-hitungan ekonomi, mungkin motifnya ekonomi saja buat TV,” ujarnya.

Meski demikian, Kunto juga menyoroti bahwa situasi ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik lain. Kehadiran tokoh kontroversial dapat membuat perhatian publik bergeser dari isu yang seharusnya penting menjadi isu yang lebih emosional dan kontroversial.

“Juga bisa untuk kemudian tokoh-tokoh kontroversial ini membuat agenda setting. Jadi, membuat seakan-akan apa yang dibicarakan oleh tokoh kontroversial ini jadi penting, padahal sebenarnya tidak penting juga buat publik,” ujar Kunto.

Sebagai akademisi sekaligus praktisi di bidang tersebut, dia juga menyoroti bahwa debat televisi pada dasarnya lebih menonjolkan aspek performa.

“Kalau di debat TV memang performance (yang utama). Mana bisa kita dapat bentukan rasional dari debat TV itu, tidak ada. Itu pure tontonan saja,” ujarnya.

Menurutnya, wajar jika tokoh kontroversial memanfaatkan panggung debat televisi untuk meningkatkan popularitas maupun mendorong agenda tertentu.

“Dan menurut saya sangat wajar kemudian tokoh-tokoh kontroversial ini memanfaatkan panggung-panggung debat TV: satu untuk mendongkrak popularitas dia, dua kemudian untuk membuat publik kagum pada dia, dan juga bahkan mendorong agenda-agenda dia ataupun agenda sponsornya,” ujar Kunto.

Strategi Komunikasi Aktor, Era Post-Truth, dan Matinya Kepakaran

Arifki menilai ada beberapa faktor yang saling berkaitan yang menjaga eksistensi tokoh kontroversial seperti Abu Janda. Pertama adalah gaya komunikasi yang provokatif karena hal itu memicu reaksi publik. Kedua adalah penggunaan isu-isu sensitif seperti identitas atau ideologi yang mudah memancing perdebatan.

Namun, menurutnya, faktor terbesar tetap berada pada ekosistem media. Tanpa panggung dari media dan amplifikasi dari media sosial, kontroversi tidak akan berkembang sebesar itu.

“Jadi, fenomena tokoh kontroversial ini sebenarnya bukan hanya soal orangnya, tapi juga soal bagaimana ruang media bekerja,” ujar Arifki.

Dia menambahkan, dalam banyak forum publik, tokoh kontroversial sering berfungsi sebagai pemantik api dalam diskusi. Kehadiran mereka membuat debat terasa lebih panas dan dramatis sehingga menarik perhatian penonton. Namun risikonya, fokus diskusi sering bergeser dari substansi ke emosi.

“Kadang, figur seperti ini [Abu Janda] juga mengganggu ritme debat—membuat lawan terpancing atau mengubah arah percakapan dari isu utama ke polemik yang lebih sensasional,” ujarnya.

Sementara itu, Agung Baskoro dari Trias Politika mengaitkan fenomena tersebut dengan kondisi ruang publik yang menurutnya telah memasuki era post-truth. Dalam era ini, kebenaran sering kali lebih ditentukan oleh emosi publik dibandingkan nalar atau bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis.

Dia mencontohkan klaim Abu Janda bahwa Indonesia tidak memiliki “utang” kepada Palestina.

“Ambil contoh ketika Abu Janda mengatakan tidak ada utang bangsa Indonesia kepada Palestina. Itu menurut saya misleading. Dia memahami Palestina sebagai entitas negara formal, padahal yang dimaksud dalam konteks sejarah adalah bangsa Palestina,” ujarnya.

Menurut Agung, dalam situasi post-truth, yang menentukan bukan lagi siapa yang paling benar secara faktual, melainkan siapa yang paling mampu memainkan emosi publik.

“Dalam situasi seperti ini, bukan yang paling pintar yang akhirnya dianggap benar, tetapi yang paling mampu memainkan emosi publik. Akibatnya, keahlian atau kompetensi menjadi tidak lagi dianggap penting,” kata dia.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, Agung menilai ruang publik berpotensi mengalami fenomena yang dikenal sebagai death of expertise atau “matinya kepakaran”. Dalam situasi ini, para ahli yang memiliki pengetahuan dan kompetensi justru semakin kehilangan ruang dalam perdebatan publik.

“Ini berbahaya. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, keahlian, atau pengalaman yang memadai untuk membahas suatu topik bisa saja mendapatkan panggung dan itu dapat merusak kualitas ruang publik kita,” ujarnya.

Karena itu, Agung berharap ruang publik di Indonesia diisi oleh opini dan gagasan yang berkualitas, berbasis pada bukti empiris, pengalaman ilmiah, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di satu sisi, dia mengakui kebebasan berpendapat merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga harus disertai dengan tanggung jawab.

“Ruang publik yang sehat hanya bisa tercipta jika media dan masyarakat sama-sama kritis terhadap berbagai wacana yang beredar. Jika publik tidak kritis, maka yang terjadi hanya keramaian tanpa substansi yang penting ramai, yang penting berbeda, yang penting sensasional,” ujarnya.


Terbit di Tirto

  • Tirto
admin

Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.

Post navigation

Previous
Next

Search

Categories

  • Kutipan (454)
  • Media (458)
  • Press Release (7)

Recent posts

  • Prabowo woos labors with populist policies, cabinet pick
    Prabowo woos labors with populist policies, cabinet pick
  • Hadiah Khusus Pemerintahan Prabowo Menjelang Hari Buruh
    Hadiah Khusus Pemerintahan Prabowo Menjelang Hari Buruh
  • Prabowo Diprediksi Siapkan Reshuffle Lanjutan demi Benahi Ekonomi
    Prabowo Diprediksi Siapkan Reshuffle Lanjutan demi Benahi Ekonomi

Tags

Alinea Antara Berita Satu Bisniscom Bloomberg CNA CNBC Indonesia CNN CNNIndonesia Detikcom IDN Times Inilahcom Jakarta Globe Jawa Pos Katadata Kompas Kumparan Liputan 6 Media Indonesia Merdeka Metro TV Metro TV News okezone Rakyat Merdeka Republika SINDONews Sin Po Suara Tempo The Jakarta Post The Star The Strait Times Tirto TribunNews tvonenews TVRI News Viva VOI Warta Kota

Lanjut membaca

Pro-Kontra KPK dan Parpol soal Pembatasan Jabatan Ketum Partai
Kutipan, Media

Pro-Kontra KPK dan Parpol soal Pembatasan Jabatan Ketum Partai

April 27, 2026 admin

Gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi jabatan ketua umum partai politik (ketum parpol) maksimal dua periode dikritik. Sebelumnya, KPK mewacanakan pembatasan masa jabatan ketum parpol setelah melakukan kajian tata kelola parpol lewat Direktorat Monitoring. Temuan tersebut juga disebut berasal dari masukan partai politik (parpol). “Karena, tentunya kita semua seluruh entitas yang terlibat dalam proses-proses […]

Diskursus RUU Disinformasi dan Ragam Sentimen Publik
Kutipan, Media

Diskursus RUU Disinformasi dan Ragam Sentimen Publik

April 25, 2026 admin

Wacana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing memicu beragam respons publik. Diskursus berkembang seputar upaya pemerintah menjadikan RUU ini sebagai benteng kontra-propaganda untuk menghadapi disinformasi dan narasi asing yang dinilai mengancam kedaulatan negara. Respons publik tampak terbelah ke dalam tiga kelompok: yang mendukung, menolak, dan bersikap netral. Analisis Drone Emprit menunjukkan […]

Polemik Naming Rights Halte untuk Parpol- Harus Diatur Hati-Hati
Kutipan, Media

Polemik Naming Rights Halte untuk Parpol: Harus Diatur Hati-Hati

April 17, 2026 admin

Pemberian hak penamaan atau naming rights di halte Transjakarta atau stasiun MRT Jakarta disorot. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat membuka opsi partai politik bisa membeli naming rights di stasiun maupun halte bus. Wacana naming rights untuk partai politik disampaikan Pramono saat menghadiri perayaan Paskah bersama jemaah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026). Skema tersebut diharapkan Pramono bisa menambah Pendapatan […]

logotrias

Lembaga penyelenggara jasa riset/survei, media monitoring, analisa strategi politik, pemenangan politik, dan pendampingan politik pasca memenangkan pemilihan.

About Us
  • About Us
  • What We Do
  • Our Work
  • Publications
  • News & Insight
  • Contact Us
Social
  • WhatsApp
  • X/Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Tiktok

© 2026 Trias Politika Strategis. All rights reserved.

  • Web Development by Metahuis