Perang Membuat Ekonomi Global Terpuruk, Pemerintah Hadapi Ujian Berat

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan, perang Israel-AS melawan Iran kemungkinan berlangsung lama. Lebih panjang dari perkiraan semula yang ditargetkan sekitar 4–5 pekan.

Perang membuat situasi global tidak menentu. Ekonomi dunia di ambang krisis yang buruk. Pengaruhnya pasti terasa ke Indonesia. Kondisi ekonomi nasional tertekan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian yang berat.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran membuat rantai pasok energi global terganggu. Harga minyak dan komoditas dunia melonjak. Biaya subsidi energi di Indonesia pun bakal membengkak.

Menghadapi kondisi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, Pemerintah telah melakukan hitung-hitungan berbagai skenario yang bakal terjadi. Dari hitungan itu, dia memastikan, APBN 2026 tetap aman.

“Kalau analisa kami, yang ada sekarang masih cukup baik. Jadi nggak ada masalah,” kata Purbaya, usai bertemu Presiden Prabowo, di Istana, Jakarta, Selasa malam (3/3/2026).

Purbaya melanjutkan, dampak perang terhadap ekonomi ini juga dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo. “Ada bahas, antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya,” imbuhnya.

Menurut Purbaya, penerimaan pajak menjadi bantalan penting ketahanan fiskal. Dalam dua bulan terakhir, penerimaan pajak tumbuh 30 persen. “Itu angka yang signifikan sekali,” ujarnya. 

Mengenai harga minyak dunia, Purbaya juga memastikan, Pemerintah telah menghitung berbagai skenario. Selama kenaikan tidak ekstrem, APBN masih mampu menghadapi tekanan tersebut.

Di tempat berbeda, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, harga minyak telah melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel. “Sekarang harga minyak sudah naik menjadi 78–80 dolar AS per barel,” ujar Bahlil, di kantornya, Selasa (3/3/2026).

Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Bahlil menyebut, dengan kenaikan harga minyak dunia ini, Indonesia menghadapi potensi tambahan beban subsidi.

Meski demikian, produksi domestik sekitar 600 ribu barel per hari memberi tambahan penerimaan. “Nah, selisih ini yang sedang kami hitung,” kata Bahlil. 

Peringatan datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center Makro Ekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, risiko akan meningkat jika perang AS-Iran berlangsung panjang dan harga minyak melampaui asumsi APBN. 

Rizal menerangkan, dalam APBN 2026, asumsi harga minyak berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Sementara, pada awal Maret 2026, harga minyak global sudah bergerak di kisaran 80-85 dolar AS per barel. 

Kenaikan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN melalui kenaikan biaya impor energi serta kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang dalam APBN 2026 dialokasikan sekitar Rp 318 triliun–Rp 381 triliun.

“Secara empiris, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak dapat meningkatkan beban subsidi energi sekitar Rp 2,5 triliun-Rp 3 triliun, tergantung nilai tukar dan volume konsumsi domestik,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, jika harga minyak bertahan tinggi dalam beberapa bulan, maka tekanan terhadap fiskal dapat mendorong pelebaran defisit, sekaligus meningkatkan permintaan dolar AS untuk impor migas. “Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menekan nilai tukar rupiah serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik,” tuturnya.

Meski demikian, Rizal menyebut Indonesia masih memiliki bantalan kebijakan yang relatif memadai untuk meredam dampak gejolak global. Defisit APBN 2026 dirancang sekitar 2,6–2,7 persen terhadap PDB, masih di bawah batas 3 persen dalam kerangka disiplin fiskal nasional. 

“Hal ini memberikan ruang bagi Pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi apabila tekanan global meningkat,” ungkapnya. 

Dari sisi moneter, cadangan devisa Indonesia pada awal 2026 berada di kisaran 154 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor. Posisi ini cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, Rizal mengingatkan, efektivitas kebijakan tetap bergantung pada koordinasi antara fiskal dan moneter. 

Lebih lanjut, Indef menilai, jika tekanan harga energi dan pangan terus meningkat, Pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. “Terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, bantuan tunai, serta subsidi energi yang lebih terarah,” usulnya.

Selain itu, Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan dan perbaikan distribusi logistik. “Serta pengendalian biaya transportasi dan energi yang menjadi komponen utama inflasi,” nilai Rizal.

Lalu bagaimana dampak konflik di Timur Tengah terhadap sistem politik dalam negeri? Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut, tekanan ekonomi global akibat perang dan gangguan rantai pasok energi bukan hanya persoalan fiskal dan moneter. Dampaknya bisa merembet ke stabilitas politik dalam negeri jika tidak dikelola dengan tepat.

Namun, Agung menilai, latar belakang Presiden Prabowo dari militer semestinya menjadi modal kuat dalam menghadapi situasi geopolitik dan geostrategis yang penuh ketidakpastian. Pengalaman kepemimpinan di sektor pertahanan membuat Presiden relatif terlatih membaca eskalasi konflik, termasuk dampak penutupan Selat Hormuz terhadap supply chain energi.

Agung mengingatkan, ujian sesungguhnya bukan hanya pada kemampuan membaca situasi global, melainkan pada kemampuan mengelola dampaknya di dalam negeri. Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli, dan pada titik tertentu bisa memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Ia melihat, langkah Pemerintah yang mulai mengalihkan impor minyak ke Amerika sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko. Tinggal bagaimana kenaikan harga dikendalikan agar dampaknya minimalis seandainya tekanan global terus berlanjut.

Dalam konteks politik domestik, pengendalian dampak ekonomi menjadi kunci menjaga stabilitas. Agung menyarankan Pemerintah menyiapkan skema insentif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk kelompok bawah, misalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat ditambah guna menjaga konsumsi. Bagi kelas menengah, subsidi listrik bisa diaktivasi kembali untuk meredam beban rumah tangga. Sementara, bagi pelaku usaha dan kelompok atas, relaksasi pajak usaha dapat menjadi bantalan agar aktivitas ekonomi tidak melambat drastis.

“Artinya, Pemerintah perlu menyiapkan skema-skema insentif atau stimulus ekonomi untuk menggerakkan perekonomian kita secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Agung, jika tekanan ekonomi tidak direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, ruang ketidakpuasan publik bisa melebar. Dalam situasi ekonomi sulit, isu politik cenderung lebih sensitif. Narasi negatif, kritik oposisi, hingga potensi mobilisasi kekecewaan sosial bisa menguat.

Karena itu, selain kebijakan ekonomi, strategi komunikasi politik tak kalah penting. Dia menyarankan Pemerintah rutin menggelar dialog lintas kelompok masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus menjelaskan situasi secara transparan. Pendekatan partisipatif dinilai mampu meredam spekulasi dan mencegah kesalahpahaman.

“Termasuk memastikan seluruh anggota kabinet memiliki protokol komunikasi publik untuk mencegah kesalahan yang tidak perlu,” pungkasnya.

Terbit di Rakyat Merdeka