Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Problemnya Kan Money Politics, Kok Hak Rakyat Diamputasi?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengamputasi hak rakyat untuk memilih kepala daerah. Menurut Agung, pilkada lewat DPRD juga tidak menjawab permasalahan yang timbul akibat pilkada langsung, yakni praktik politik uang atau money politics yang justru berasal dari partai politik dan calon kepala daerah.

“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ujar Agung kepada Kompas.com, Senin (29/12/2025).

Agung berpandangan, penegakan hukum pemilu dan pengawasan pilkada seharusnya diperkuat, bukan malah mengubah mekanisme pilkada menjadi dipilih DPRD.

Sebab, dia meyakini, kalaupun pilkada dipilih DPRD, maka uang-uang yang awalnya menyasar rakyat malah berpindah ke anggota dewan pemegang suara.

“Saya kira wacana memilih DPRD ini kontraproduktif. Seperti di masa lalu. Praktik kartel dan oligarki politik mengemuka lagi, bahkan menguat,” kata Agung.

“Karena sekarang pun, sentralisasi kekuasaan politik terjadi, peran ketum dan pengurus inti dominan,” ujar dia.

Biaya Kampanye Mahal

Diberitakan sebelumnya, sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih dipilih langsung oleh rakyat. Partai-partai tersebut, antara lain, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, partainya mendukung kepala daerah dipilih DPRD karena biaya kampanye untuk menjadi seorang kepala daerah lewat pilkada langsung sangat mahal. Menurut dia, tingginya ongkos kampanye kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang berkompeten untuk menjadi kepala daerah.

Sugiono berpandangan bahwa ke depannya orang-orang yang memiliki kemampuan harus bisa maju sebagai calon kepala daerah tanpa terhalang biaya.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” imbuh dia.

Terbit di Kompas