Tolak PPP, Jokowi Makin Dekat Jadi Ketua Umum PSI? Pengamat Singgung Kesamaan Ideologi

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi menolak dicalonkan menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

Ia justru memberikan sinyal untuk menjadi ketua Umum di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

“Yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang dipilih, banyak sekali,” ujar Jokowi kepada awak media, Jumat (6/6/2025).

Jokowi pun menegaskan dirinya masih memilih tetap berada di PSI, meski belum ada pencalonan resmi terhadap dirinya sebagai ketua umum di partai tersebut.

“Saya di PSI saja lah,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kemungkinan dilirik partai lain, Jokowi menjawab singkat.

“Ya nggak tahu, di PSI saja, dicalonkan juga belum,” singkatnya.

Ideologi Lebih Nyambung

Jokowi dinilai lebih cocok bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penilaian ini disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, yang menilai kesamaan ideologi menjadi faktor utama kecocokan Jokowi dengan partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

“Potensi lebih besar Jokowi bergabung ke PSI karena soal kesamaan ideologi,” kata Agung kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2025).

Menurut Agung, Jokowi berasal dari partai nasionalis PDI Perjuangan yang secara ideologis lebih dekat dengan PSI dibandingkan dengan PPP yang bercorak religius.

Bergabungnya Jokowi dengan partai politik pasca-lengser dari kursi presiden adalah langkah strategis untuk menjaga pengaruh politik dan warisan pemerintahannya, seperti halnya yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Idealnya Jokowi berpartai sebagaimana SBY dan Mega demi merawat pengaruh dan legacy pemerintahannya,” ungkapnya.

Belakangan, nama Jokowi memang santer dikaitkan dengan beberapa partai politik, tak hanya PSI namun juga PPP. Nama Jokowi bahkan sempat masuk bursa calon Ketua Umum PPP.

Usulan agar Jokowi memimpin PPP disampaikan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan. Menurutnya, wacana ini muncul secara alami dari internal partai karena kedekatan yang telah terjalin selama dua periode kepemimpinan Jokowi.

“Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak melakukan komunikasi, berdialog, diskusi, muncul lah nama beliau,” kata Irfan kepada wartawan, Rabu, 28 Mei 2025.

Ia menambahkan, meski PPP tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014, Jokowi tetap memberi ruang bagi partai berlambang Ka’bah itu untuk masuk ke dalam kabinet.

“Walaupun pada periode 2014, PPP dalam Pilpres tidak mendukung beliau. Tetapi tetap PPP dihargai, dihormati, masuk dalam kabinetnya, 2019 mendukung,” jelas Irfan.

Syarat Jadi Ketua Umum PSI

Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI Beni Papa menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar menjadi bakal calon ketua umum PSI.

Adapun syarat khusus yakni terdaftar sebagai anggota PSI dengan ditunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta mendapatkan dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

“Bakal calon ketua umum yang akan mendaftar sebagai ketua umum partai PSI wajib membawa surat dukungan resmi dari 5 DPW dan 20 DPD dari seluruh Indonesia,” kata Beni dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Untuk syarat umumnya yakni sehat jasmani dan rohani; tidak pernah atau sedang melakukan praktik diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan lain; dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sementara itu, proses pendafraran bakal calon ketua umum akan berlangsung dari 13 Mei 2025 hingga pengumuman calon ketua umum pada 18 Juni 2025.

“Per tanggal 13 Mei hari ini akan berproses sampai tanggal 18 Juni itu akan dilakukan pengumuman calon ketua umum,” ujar Beni.

Selanjutnya, 19 Juni 2025 sampai 11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.

“Pada tanggal 10 Juli 2025 kami juga akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap, jadi 10 Juli 2025 kami akan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap, Pemilu Raya Partai PSI,” ucapnya.

Kemudian pada 12 Juli hingga 19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring atau e-voting.

“Dan terakhir pengumuman hasil Pemilu Raya Partai PSI akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2025 bertepatan dengan Kongres Partai PSI yang akan dilaksanakan di Solo Jawa Tengah,” pungkasnya.

Terbit di: Tribunnews