Soal Ketum PPP, Pengamat: Mau Tak Mau Butuh “Naturalisasi Politik”
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) butuh melakukan naturalisasi atau menjadikan orang di luar partai untuk menduduki posisi ketua umum (ketum). Sebab, menurut Agung, PPP memiliki keinginan bangkit dan kembali menjadi partai parlemen dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. “Karena PPP ingin mencari paket lengkap, soal ketokohan (figure) dan kekuatan sumber daya (logistik) dari seorang ketum di tengah rendahnya kedekatan pemilih dengan partai, mau tak mau PPP butuh ‘menaturalisasi politik’ sosok eksternal untuk memastikan partai ini bangkit dan masuk parlemen kembali,” kata Agung kepada Kompas.com, Selasa (27/5/2025). Apalagi, dia mengatakan, ada celah bagi PPP dengan diturunkannya parliamentary threshold melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Karena ada celah institusional yang terbuka, di mana parliamentary threshold diturunkan dan raihan suara PPP pada pileg 2024 di daerah lebih tinggi dibanding di pusat,” ujar Agung.
Anies Pas
Lebih lanjut, Agung mengatakan, Anies Baswedan menjadi sosok yang paling pas menjabat Ketum PPP ketimbang sejumlah nama yang beredar lainnya. “Nama-nama seperti Amran Sulaiman, Dudung Abdurrahman, Gus Ipul, Agus Suparmanto mengemuka. Tapi, bila PPP ingin melenting sempurna, tak ada salahnya kembali mempertimbangkan Anies Baswedan,” kata Agung. Sebab, dia mengatakan, sebagian besar pemilih PPP dan Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 saling menginginkan satu sama lain. Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) membeberkan sejumlah nama calon Ketum PPP yang muncul dari tingkat pusat dan daerah. Rommy mengatakan, beberapa di antaranya adalah eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, eks Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Mentan Andi Amran Sulaiman.
“Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025. “Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” katanya lagi. Hanya saja, Rommy mengakui masing-masing dari nama yang muncul itu tingkat agresivitasnya berbeda.
Tak hanya itu, Rommy mengaku pernah membujuk Anies Baswedan untuk memimpin PPP pada akhir Desember 2024. “Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena ingin PPP kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada Pemilu 2029. “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy. “Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujarnya lagi. Sementara itu, Muktamar PPP rencananya digelar sekitar bulan Agustus-September 2025.
Terbit di: Kompas
