Soal Jubir Presiden, PCO Disarankan Dilebur agar Tak Tumpang Tindih
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa wacana penunjukan sejumlah juru bicara (jubir) Presiden baru bukan solusi efektif memperbaiki masalah komunikasi pemerintah. Pasalnya, sudah ada Presidential Communication Office of Repubilc of Indonesia (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan. Serta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah menyebut dirinya sebagai jubir Presiden. Menurut Agung, keberadaan jubir Presiden lainnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan masalah koordinasi di masa depan. Oleh karena itu, Agung menyarankan agar PCO dilebur jika fungsi jubir akan melekat pada Sekretaris Negara (Setneg).
“Agar efektif dan efisien, sebaiknya PCO dibubarkan atau dileburkan saja bila benar fungsi jubir melekat di Sesneg plus jika akan ada penambahan jubir baru,” kata Agung kepada Kompas.com, Selasa (22/4/2025).
“Perihal ini relevan agar tak terjadi tumpang tindih tupoksi dan miss komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi di masa depan,” ujarnya lagi. Agung mengatakan, dengan fungsi jubir di bawah Setneg, maka potensi dualisme organisasi tidak akan terjadi. Sebagaimana diketahui, masalah komunikasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi sorotan usai komentar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi yang menanggapi teror yang diterima redaksi Tempo. Presiden Prabowo pun mengaku bertanggung jawab atas masalah komunikasi dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuknya dan berjanji akan memperbaikinya.
Hingga akhirnya, pada 17 April 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk menjadi jubir Presiden. Namun, menurut Prasetyo, penunjukan dirinya oleh Presiden Prabowo tidak akan diikuti dengan pelantikan. “Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” kata Prasetyo saat itu.
Kemudian, Prasetyo menyebut bahwa tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa PCO akan tetap ada. “Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu,” ujar Prasetyo.
Usulkan 2 Wamen Jadi Jubir Presiden
Selanjutnya, dalam pernyataan terbarunya, Prasetyo mengatakan, dirinya mengusulkan dua wakil menteri (wamen) juga menjadi jubir Presiden Prabowo Subianto. Dua sosok yang dimaksud adalah Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo dan Wamensesneg Juri Ardiantoro. “Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen, Pak Juri, karena pengalaman beliau,” kata Prasetyo di Istana, Jakarta pada 21 April 2025.
“Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,” ujarnya lagi. Meski begitu, Prasetyo kembali menegaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas menjadi jubir Presiden. Sebagaimana diketahui, PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk oleh Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024.
Sumber: Kompas
