Sesumbar Kasih Gaji Rp 10 Juta per KK Kalau Jadi Gubernur DKI, Dedi Mulyadi Dinilai Ambisius
Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyebut akan memberi gaji Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika menjadi Gubernur Jakarta dinilai ambisius tapi tidak kontekstual.
Pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengkritisi sikap Dedi Mulyadi yang diingatkan harusnya fokus dahulu membangun wilayah Jawa Barat.
“Mana bisa fokus bangun Jabar kalau udah ambisi jadi gubernur provinsi lain,” kata Hendri kepada Suara.com, dihubungi Senin (12/5/2025).
“Mungkin selama ini dia lihat warga Jabar dan Jakarta hanya sebatas angka, angka suara,” sindirnya.
Sementara itu, pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Dedi Mulyadi lebih sebagai masukan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta agar mampu mengoptimalkan anggaran. Namun ia mengingatkan bahwa dari segi konteks dan relevansi, gagasan tersebut masih perlu diperbaiki.
“Secara kontekstual dan relevansi masih perlu diperbaiki karena anggaran Jakarta punya keterbatasan viskal yang ketika dihitung lebih lanjut tidak mampu untuk bisa memenuhi skema 10 juta pendapatan sebulan,” kata Agung.
Ia menekankan, Dedi Mulyadi harus mulai bersikap hati-hati dalam membuat pernyataan publik.
“Ke depan Kang Dedi perlu hati-hati dalam menyampaikan statement apa pun agar niat baiknya tidak disalahpahami karena beliau perlu mengkaji setiap statement dengan data, fakta yang solid dan valid,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5) mengungkapkan bahwa APBD DKI Jakarta itu Rp90 triliun padahal penduduknya hanya 10 juta.
“Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi,” kata Dedi.
Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menanggapi terkait wacana Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang hendak membagikan gaji Rp10 juta per KK setiap bulan jika menjadi Gubernur Jakarta.
“Kang Dedi salah hitung. Apabila 2 juta KK x Rp10 juta/bulan = Rp20 triliun/bulan, Rp20 x 12 bulan = Rp240 triliun/tahun. Mungkin terlalu bersemangat, jadi salah hitung,” kata Chico di Jakarta, Senin (12/5/2025).
Kendati demikian, Chico mengapresiasi niat baik KDM yang sama sama ingin menyejahterakan warganya seperti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram (Pramono Anung) ingin menyejahterakan warganya,” kata Chico sebagaimana dilansir Antara.
Sekedar informasi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta tahun 2025 yang disepakati adalah sebesar Rp91,34 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim telah menghemat anggaran hingga Rp1,5 triliun setelah melakukan penyisiran APBD 2025.
Hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomo 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang diturunkan menjadi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 2 Tahun 2025.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dengan besarnya APBD Jakarta, dia akan memberikan gaji Rp10 juga jika menjadi pemimpin Jakarta.
Hal itu dia sampaikan saat acara Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025).
“Kalau di Jakarta itu dari 10 juta, ada dua juta kepala keluarga. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp10 juta, karena 10 juta di kali dua juta hanya Rp20 triliun, kalau saya gubernurnya, saya bagi,” kata Dedi.
Sumber: Suara
