Serba-serbi Partai Super Tbk yang Dicita-citakan Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali mengungkapkan rencana pihaknya mendirikan Partai Super Terbuka (Tbk). Jokowi menjelaskan, maksud dari Partai Super Tbk adalah partai yang dimiliki semua anggota. Partai ini, kata dia, mempunyai konsep pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka.
“Partai yang terbuka, yang super terbuka yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Partai milik bersama,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 5 Maret 2025.
Rencana Jokowi membikin partai mencuat dalam wawancara dengan presenter Najwa Shihab yang diunggah di YouTube pada 11 Februari 2025. Mulanya Najwa bertanya mengenai peluang Jokowi bergabung dengan partai politik lagi setelah pisah jalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi dipecat dari partai banteng pada Desember 2024 lalu.
Jokowi mengaku belum terpikir, meskipun beberapa partai dikabarkan tertarik mengajaknya bergabung. Kemudian mantan presiden itu menyinggung konsep partai politik baru. Saat ditanya lebih lanjut maksud partai perseorangan, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini menyebut bahwa gagasan itu masih perlu dimatangkan.
“Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk. Artinya dimiliki oleh seluruh anggota,” kata Jokowi dikutip dari video di kanal Youtube Najwa Shihab.
Tempo merangkum serba-serbi rencana Jokowi membikin Partai Super Tbk sebagai berikut:
1. Dipecat PDIP
Rencana Jokowi membuat partainya sendiri tak lepas dari keputusan PDIP memecat dirinya sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 1649/KPTS/ DPP/XII/ 2024. Pengumuman pemecatan itu disampaikan PDIP melalui Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo,” katanya.
2. Relawan sarankan Jokowi tak gabung partai tertentu
Keesokan harinya, Selasa, 17 Desember 2024, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP Utje Gustav mengunjungi Jokowi di kediamannya di Solo. Kala itu, Utje mengaku, berbincang dengan Jokowi mengenai rencana politik bekas Gubernur Jakarta tersebut. Pihaknya menyarankan agar Jokowi tak gabung di partai tertentu.
“Kalau bapak jadi ketum partai relawan yang ada di semua parpol itu gamang,” katanya melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Kamis malam, 13 Februari 2025.
Keterangan Utje itu disampaikan untuk menanggapi rencana Jokowi bikin partai yang disampaikan kepada Najwa. Ia mengatakan ide Jokowi untuk membuat Partai Super Tbk mirip seperti koperasi. Utje menyebut Jokowi ingin melibatkan partisipasi publik dalam partai politik. Layaknya perusahaan, kata dia, partai tersebut nantinya akan dikuasakan kepada segelintir orang, bukan tunggal.
“Partai politik super tbk itu seperti koperasi dimiliki 100 persen anggotanya. Sekarang kan seperti perusahaan. Yang pegang segelintir orang,” kata Utje.
3. Jokowi sebut rencana masih pematangan
Beberapa hari setelah video wawancara dengan Najwa diunggah di YouTube, Jokowi kembali buka suara ihwal rencananya itu. Saat dijumpai wartawan di kediamannya sebelum keberangkatannya ke Bandara Adi Soemarmo untuk terbang ke Jakarta menghadiri HUT ke-17 Partai Gerindra, Jokowi berujar ide membikin partai masih dalam pematangan.
“Ya masih dalam pematangan,” pada Jumat, 14 Februari 2025. “Masih dihitung, masih dikalkulasi. Belum tentu juga direalisasikan,” katanya seraya tersenyum.
4. Jokowi bahas pembentukan partainya bersama relawan pendukung
Seiring merebaknya gosip politik dirinya bikin partai, Jokowi terpantau menjumpai relawan pendukungnya di Jakarta pada Rabu malam, 19 Februari 2025. Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi yang turut menghadiri pertemuan mengatakan Jokowi membahas pembentukan Partai Super Tbk.
“Partai ‘Super Tbk’. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.
Namun, Menkop itu tidak menjelaskan detail pembentukan partai baru. Dia hanya tersenyum dan meminta awak media untuk mengartikan sendiri. Pihaknya juga menolak menjelaskan lebih lanjut soal wacana membentuk partai baru itu.
“Terjemahkan sendiri saja,” kata dia. “Segitu dulu. Jangan banyak-banyak,” sambung Budi Arie, dikutip dari Antara.
Adapun Jokowi saat dijumpai wartawan Rabu kemarin juga mengakui menemui para relawannya di Jakarta beberapa waktu lalu untuk membahas rencana mendirikan partai baru. Jokowi tak menampik Projo akan membentuk partai politik seperti konsep Partai Super Tbk. Menurutnya tidak menutup kemungkinan itu.
“Bukan Pak Budi saja, dengan relawan-relawan yang ada. Salah satunya pak menteri Budi Arie,” kata Jokowi.
5. Jokowi sebut gagasan Partai Super Tbk sudah diakomodir PSI
Selain menjelaskan ihwal maksud dari Partai Super Tbk, pada Rabu lalu Jokowi juga mengatakan bahwa gagasannya itu sudah diakomodir oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, itu disebut sudah menerapkan konsep partai terbuka yang diusungnya.
“Partai Super Tbk yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh apa PSI seperti itu,” ungkap Jokowi.
6. Tanggapan partai politik
Menanggapi wacana pembentukan Partai Super Tbk oleh Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir menilai bahwa rencana tersebut sah-sah saja. Namun, menurut dia, perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan partai. Termasuk, ujarnya, ihwal model partainya.
“Silakan saja. Ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Mau terbuka, tertutup. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya,” kata Adies di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan bahwa pembentukan partai politik tak bisa disamakan dengan membangun perusahaan. Kendati demikian, Cucun menekankan bahwa semua pihak, termasuk Jokowi, memiliki hak untuk membentuk partai politik.
“Enggak bisa misalnya sekarang mau bikin partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan ada wacananya menggabungkan seperti Partai Super Tbk, kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan,” ujar Cucun saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis, 6 Maret 2025.
7. Kata pengamat politik
Sementara pengamat politik, Agung Baskoro, menilai pernyataan Jokowi soal gagasan Partai Super Tbk menegaskan keinginan bekas Wali Kota Solo itu untuk aktif terjun di partai politik. Menurutnya, ke depannya Jokowi tidak menggunakan narasi pribadi semata, tetapi juga akan melibatkan institusi partai.
“Sehingga ini menebalkan prediksi banyak pihak bahwa pak Jokowi akan tetap mengawal kemudian berpolitik dalam arti yang sesungguhnya,” katanya kepada media.
Sumber: Tempo
