‘Serakahnomics’ Dikecam Prabowo, Lalu Apa Langkah Nyatanya?
Di pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2025-2026, pada Jumat (15/8/2025) Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik ekonomi pengisap kesejahteraan dan kedaulatan rakyat, yang disebutnya sebagai ‘serakahnomics’.
Mazhab ekonomi ini dipandang presiden sebagai tindakan culas orang-orang kaya dan berkuasa yang memonopoli sektor bisnis produksi strategis seperti kelapa sawit, pangan, dan pertambangan secara curang.
Kepala Negara menekankan ‘serakahnomics’ sebagai biang keladi atas ketidakadilan sistem ekonomi nasional. Ia juga menegaskan akan menyikat pebisnis hingga orang-orang kaya yang bermain curang dan mengeruk untuk atas penderitaan rakyat.
Prabowo mengungkap ada pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan kapital untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat. Ia menegaskan pemerintahan akan berupaya tunduk dalam pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 memprioritaskan kemandirian ekonomi dan sumber daya alam supaya dikelola negara untuk kepentingan nasional.
“Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat,” kata Prabowo dengan berapi-api, yang disambut riuh peserta sidang.
Prabowo menegaskan, selama kepemimpinannya, tidak boleh ada yang kebal hukum. Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mencontohkan praktik-praktik ‘serakahnomics’, seperti terjadi kelangkaan minyak goreng, harga pangan yang tinggi, praktik perkebunan sawit ilegal, serta pertambangan ilegal.
Ia mengingatkan para pengusaha agar berbisnis dengan patuh hukum. Soal pertambangan ilegal, Prabowo bahkan menyinggung tambang-tambang gelap yang dibeking para Jenderal TNI-Polri dan purnawirawan jenderal. Prabowo mengungkap agar Panglima TNI dan Kapolri tak segan-segan menggulung para elite yang membeking praktik-praktik ilegal.
Prabowo menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat 1.063 tambang ilegal yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga minimal Rp300 triliun.
“Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan para anggota partai politik di Senayan untuk tidak ikut-ikutan terlibat dalam bisnis ilegal yang merugikan rakyat. Bahkan, Prabowo meminta anggota parpol tidak segan-segan menjadi justice collaborator untuk membantu penegak hukum menertibkan pertambangan ilegal.
”Saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra. Cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja. Karena, walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara,” tegas Prabowo.
Pidato Presiden Prabowo yang membara tentu membuka harapan akan penindakan hukum yang tegas dan pandang bulu terhadap praktik-praktik culas di sektor-sektor produktif serta sumber daya alam. Penyuapan, praktik beking, hingga korupsi sumber daya alam bukan lagi ‘obrolan warung kopi’ semata, melibatkan elite parpol dan para penegak hukum, baik di level teratas maupun yang sudah purnatugas.
Prabowo bahkan menegaskan dirinya seakan ‘tahu’ bahwa praktik itu terus berjalan dengan menyebut ‘sudah lama tinggal di Indonesia’. Sikap ini tentu perlu direspons dengan tindakan nyata di lapangan dalam memberantas korupsi, terkhusus di bidang sumber daya alam dan pangan, agar tidak menjadi kecap retorika semata.
‘Serakahnomics’ sendiri bukan baru-baru ini saja dilontarkan Prabowo. Setidaknya bulan lalu ketika momen Harlah PKB dan Kongres PSI, Prabowo menyampaikan hal serupa. Menjadi suatu penegasan bahwa Prabowo perlu serius melaksanakan apa yang diucapkannya.
Prabowo Tahu Praktik Beking Tambang Ilegal
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai ucapan Prabowo menyinggung soal praktik beking tambang ilegal oleh para jenderal, elite parpol, dan purnawirawan menandakan mengetahui praktik tersebut. Prabowo, kata Kunto, berupaya untuk mengemukakan hal ini sebagai pertanda pemerintahannya tak segan-segan menindak persoalan ini sampai ke akar-akarnya.
“Dan Pak Prabowo juga bilang bahwa akan menindak anggota Partai Gerindra sendiri kalau ketahuan. Dan ini ya jelas sudah sebuah peringatan keras terhadap kadernya yang mungkin diindikasikan terkait dengan kasus tambang ilegal atau kebun sawit ilegal,” ucap Kunto kepada wartawan Tirto, Jumat (15/8/2025).
Baru-baru ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI)-Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kunto menilai upaya Prabowo meyakinkan kader parpol untuk menjadi justice collaborator dalam kasus pertambangan dan kebun sawit ilegal adalah cara ‘merayu’ dalam memberikan jaminan hukum yang lebih ringan kepada mereka yang terlibat. Hal ini dipandang menjadi hadiah dari presiden untuk para kader parpol yang berani mengedepankan urusan rakyat.
Sementara soal istilah ‘serakahnomics’ yang berkali-kali disampaikan Prabowo, justru dinilai menjadi narasi populisme baru. Kunto menjelaskan, biasanya pihak yang belum berkuasa akan menuding pemerintah sebagai biang keladi persoalan-persoalan rakyat sebagai bagian dari bentuk kampanye populis.
Sebaliknya, ketika sudah menjadi penguasa, akan ada pihak-pihak lain di luar pemerintahan yang ditunjuk sebagai penyebab utama kemerosotan ekonomi masyarakat. Sayangnya, hal ini tidak menjamin pemberantasan pelaku ‘serakahnomics’ mampu berjalan secara maksimal.
“Jadi menurut saya ini bagian dari bentuk lain dari populisme Pak Prabowo waktu sudah jadi presiden. Bahwa ya yang salah bukan pemerintah, sudah berusaha tapi kalau rakyat masih menderita masih miskin ya yang salah mereka yang ‘serakahnomics’ tadi,” terang Kunto.
Sementara itu, analis politik dari Trias Politika, Agung Baskoro, mengapresiasi ketegasan dan keberanian Prabowo mengungkap persoalan yang sensitif ini di sidang tahunan MPR. Agung menilai pidato Prabowo adalah peringatan keras bagi seluruh jajaran TNI-Polri yang masih bermain api dengan menjadi beking pertambangan dan perkebunan sawit ilegal.
Ia menilai ucapan Prabowo menjadi penting karena secara tidak langsung memerintahkan agar para penegak hukum tidak segan-segan menggulung elite-elite yang menyengsarakan rakyat dengan praktik-praktik gelap dan korupsi. Pasalnya, sampai saat ini, belum terlihat tindakan penegakan hukum yang menyeluruh dan agresif dalam persoalan tambang ilegal.
“Ini pesan bagi aparat penegak hukum segera bertindak agar pihak-pihak itu bisa segera diringkus kalau masih bandel dan disampaikan saja jika ada hambatan penegakan hukum itu kepada presiden. Kalau ingin menindak suap oknum jenderal atau purnawirawan maka gunakan pasukan daerah lain, menurut saya itu arahan yang detail,” ucap Agung kepada wartawan Tirto, Jumat (15/8/2025).
Dengan begitu jelas, pesan yang ingin disampaikan Prabowo melalui istilah ‘serakahnomics’ adalah bahwa ia, sebagai presiden, sesungguhnya mengetahui para pemain serakah di balik kecurangan dan tindakan rente di sektor pangan, perkebunan hingga pertambangan.
Penyebutan khusus adanya jenderal TNI dan Polri, purnawirawan, serta peringatan kader partai turut menegaskan bahwa pemain ekonomi serakah itu tak jarang berkomplot dengan elite berpengaruh dan berkelindan sebagai suatu praktik oligarki yang dipelihara.
Belum Ditindak
Sayangnya, peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berpendapat, meskipun diketahui Presiden, pelaku ‘serakahnomics’ belum juga ditindak secara masif. Jadi yang akhirnya terlihat dari pidato itu adalah repetisi soal janji-janji presiden untuk membersihkan dunia usaha dari para pemain serakah dan praktik monopoli.
“Pesan Presiden untuk menindak para pelaku ekonomi serakah ini jadi janji yang gagah di panggung saja sejauh ini. Nah berharap dengan diucapkan pada saat HUT Kemerdekaan, Presiden bisa lebih konsisten lagi,” ucap Lucius kepada wartawan Tirto, Jumat (15/8).
Konsistensi menjadi penting, kata dia, sebab janji penegakan hukum untuk pengusaha nakal dan serakah berbanding terbalik dari apa yang dilakukan Presiden usai memberikan abolisi dan amnesti terhadap terdakwa korupsi.
Ia menilai Prabowo memang paham dengan persoalan yang terjadi. Oligarki di tubuh parpol salah satunya, sebab menjadi alasan kenapa pengusaha serakah dapat terus aman-aman saja. Karena parpol masih menggantungkan hidup dari bantuan pelaku ‘serakahnomics’.
Kalau boleh jujur, ungkap Lucius, oligarki parpol itulah sebetulnya problem utama ketimbang langsung menyorot para pelaku usaha. Pelaku usaha serakah umumnya karena mendapat bekingan elite politik, hal itu yang menghambat langkah penegak hukum kita membersihkan pengusaha kotor yang ada.
“Jadi kalau Prabowo ingin memberantas para pelaku ekonomi serakah, maka mulailah dengan membenahi parpol. Partai Gerindra harus bisa menjadi contoh tentang bagaimana partai demokratis dan terbuka itu dijalankan,” pesan Lucius.
Terbit di Tirto
