Projo Disarankan Melebur ke PSI Jika Ingin “Diakui” Pemerintahan Prabowo

Pengamat Politik, Agung Baskoro, menilai organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) lebih baik melebur ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika ingin “diakui” Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Agung, hubungan antara Presiden ketujuh RI Jokowi dengan Prabowo baik-baik saja setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkena reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.

“Relasi Presiden Prabowo – Jokowi sejauh ini baik-baik saja karena Budi Arie bukan satu-satunya orangnya Jokowi. Karena masih terdapat belasan nama yang masih berada di kabinet sebagai arahan narasi keberlanjutan,” kata Agung saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (1/11/2025).

Dia mengatakan kecil kemungkinan Budi Arie ditarik kembali ke kabinet pemerintahan Prabowo. Sosoknya dinilai kurang relevan dengan situasi politik nasional terkini. Menurut Agung, saat ini Prabowo cenderung lebih mempertimbangkan kekuatan partai politik daripada relawan untuk menciptakan stabilitas politik.

“Sehingga baiknya Projo melebur ke PSI kalau ingin ‘diakui’ oleh Pemerintahan Presiden Prabowo eksistensinya,” ucapnya.

“Tapi kalau tidak melebur berarti sebatas hanya bisa mengawal pemerintahan di luar kabinet,” pungkas Agung.

Projo Jadi Parpol?

Projo merupakan organisasi kemasyarakatan  atau ormas yang awalnya dibentuk sebagai relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Projo singkatan dari Pro Jokowi, didirikan sebagai gerakan relawan untuk mendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014. Pada Kongres Pertama Projo tanggal 23 Agustus 2014, organisasi ini resmi bertransformasi dari gerakan relawan menjadi ormas. Meski awalnya mendukung Jokowi, Projo secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.

Saat ini muncul wacana menjadikan Partai Politik atau Parpol agar bisa ikut di Pemilu 2029. Seperti diketahui, Pro Jokowi (Projo) menggelar Kongres ketiga pada 1-2 November 2025.  Jelang kongres, sejumlah pengurus Projo yang dipimpin Ketua Umum Budi Arie Setiadi menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Solo pada 24 Oktober lalu untuk meminta arahan. Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan bentuk koordinasi sekaligus diskusi dengan Dewan Pembina mereka. Hal itu disampaikan Freddy Damanik saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami sampaikan isu-isu dari teman-teman di bawah, dan juga bahwa kongres ini sebenarnya sudah terlambat hampir satu tahun dari jadwal yang seharusnya di akhir 2024,” ujar Freddy.

Freddy menegaskan Jokowi memberikan arahan yang jelas dan konsisten, Projo harus tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Tentu konsisten. Beliau konsisten masih pada tetap kawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi kawal Prabowo-Gibran sampai periode ini selesai, tahun 2029,” tegasnya.

Dia menambahkan, meski ada wacana dari relawan lain untuk mengawal dua periode, hal itu belum dibahas dalam pertemuan di Solo.

“Diskusi kemarin belum ada itu. Sampai 2029 kawal dulu ini,” kata Freddy.

Freddy juga mengakui bahwa keinginan untuk mentransformasi Projo menjadi partai politik masih sangat kuat di kalangan kader.

“Jujur, keinginan Projo menjadi partai ini sebetulnya adalah keinginan sebagian besar teman-teman di Projo, baik di cabang, di provinsi, maupun di pusat,” ujarnya.

Keinginan itu, menurutnya, telah lama disampaikan kepada Jokowi dengan harapan mantan presiden itu bersedia memimpin partai tersebut, sehingga Projo tidak hanya berperan di Pilpres, tetapi juga dapat bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg). Namun, respons Jokowi terhadap aspirasi itu masih sama dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jokowi disebut enggan membentuk atau bergabung dengan partai konvensional.

“Pak Jokowi menyampaikan… ‘saya tidak mau partai yang saya ada, saya bangun itu seperti partai-partai yang konvensional. Saya mau itu harus menjadi partai super terbuka’,” jelas Freddy menirukan pesan Jokowi.

Konsep ‘partai super terbuka’ yang dimaksud Jokowi mencakup transparansi, pemilihan pengurus dan ketua umum oleh seluruh anggota, serta efisiensi operasional seperti penggunaan kantor virtual untuk menghemat biaya.

“Karena kalau seperti partai-partai konvensional, maka akan terjebak kembali dengan hal yang sama terus-terus: biaya operasional partai yang sangat besar, kemudian untuk menutupi biaya operasional ini akan terjebak di dalam kemungkinan mencari anggaran-anggaran dari APBN dan seterusnya. Itu yang Pak Jokowi tidak mau,” papar Freddy.

Meski demikian, Jokowi disebut membuka kemungkinan.

“Coba nanti kita lihat momentum yang pas, apakah ini bisa kita deklarasikan.”

Freddy mengungkapkan, dalam pertemuan itu Jokowi juga menyampaikan pergulatan pribadinya tentang relevansi membentuk partai. Jokowi merasa kepercayaan yang diberikan rakyat langsung kepadanya sudah sangat luar biasa.

“Makanya saya terus berpikir, kata beliau, apa masih relevan saya mendirikan partai politik atau gabung di partai politik secara formal, karena kepercayaan rakyat, kepercayaan yang diberikan rakyat kepada saya itu sudah luar biasa,” kata Freddy mengutip Jokowi.

Pergulatan inilah, menurut Freddy, yang menjadi alasan mendasar Jokowi hingga kini belum juga mendeklarasikan diri untuk membentuk atau menjadi kader partai politik tertentu. Dengan demikian, meskipun niat kader Projo untuk menjadi partai sangat kuat, keputusan akhirnya masih bergantung pada kehendak Jokowi sebagai Dewan Pembina. Momentum kongres nanti akan menjadi tahapan penting untuk mempertegas arah organisasi relawan ini ke depannya.

Terbit di Kompas