Partai Buruh di Indonesia Minim Kesadaran Kelas, Dikooptasi Oligarki

Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli dan sekitar 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) ramai-ramai mundur dari partai. Ferri mengklaim muncul perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai. Keputusan Ferri dan para anggota serta pengurus hengkang tidak berselang lama setelah Presiden Partai Buruh Said Iqbal masuk dalam kekuasaan.

Said kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, setelah menunggu sekian windu.

Said tak ambil pusing dengan keputusan Ferri dan para anggota lainnya. Ia mengatakan pengunduran diri kader dalam partai politik merupakan hal yang lumrah.

“Terhadap klaim sahabat saya tersebut, saya tidak ada komentar, apalagi terkait anggota 1,3 juta tersebut,” kata Said kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/6) malam.

Mundurnya Ferri ini pun membuat Partai Buruh kembali menjadi sorotan. Partai debutan pada Pemilu 2024 lalu itu gagal merebut kursi sebagai anggota DPR dan melenggang ke Senayan.

Perolehan suara sah nasional Partai Buruh hanya 972.910 suara atau 0,64 persen, sehingga tidak memenuhi ambang batas parlemen di angka empat persen.

Mengutip dari situs resmi Partai Buruh, partai ini dibangun kembali oleh para pendiri yang berasal dari empat konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru dan tenaga honorer, dan organisasi petani serta nelayan.

Partai Buruh memang memiliki jejak yang kurang mentereng di Indonesia, khususnya di kancah pemilu. Pada Pemilu Legislatif 2004 silam, Partai Buruh Sosial Demokrat di bawah kepemimpinan Muchtar Pakpahan ikut Pemilu. Namun, mereka juga gagal lolos ke parlemen saat itu.

Dikooptasi oligarki

Co-Founder Center for Indonesian Governance and Development Policy (CIGDEP), Cusdiawan berpendapat bahwa jejak muram Partai Buruh itu tak bisa dilepaskan dari konteks struktur ekonomi politik dan warisan historis Orde Baru.

Ia berpendapat kaum buruh mengalami depolitisasi dan hanya menjadi subordinat dalam retorika pembangunan ekonomi yang dikampanyekan negara, dan lebih banyak berada dalam pusaran kompetisi oligarki di sisi lain.

Cus menyebut dalam kategori sosiologis, buruh memang memiliki basis sosial yang kuat. Namun, tidak menjadi kekuatan politik signifikan dalam percaturan politik di Indonesia.

“Buruh mengalami depolitisasi, yakni dipisahkan dari tradisi politik kelas dan hanya menjadi subordinat dalam kepentingan bisnis dan negara,” kata Cus kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/6).

Cus menyampaikan hal itulah yang menjadi akar mengapa kekuatan sosial buruh tidak terkonversi menjadi kekuatan politik termasuk gagal terepresentasi dalam arena politik formal-institusional.

Cus juga menyampaikan sebagai kelanjutan dari masalah struktur historis itu, buruh sebagai kategori sosiologis pun tidak pernah benar-benar menjadi subjek politik termasuk setiap kontestasi pemilihan legislatif yang berlangsung.

Tanpa kesadaran dan politik kelas, buruh terfragmentasi ke kantong-kantong identitas lain. Selain itu, lemahnya kapasitas institusional yang berangkat dari politik kelas ikut memudahkan para elite-oligarki untuk mengkooptasi organisasi buruh.

Cus menyebut pada akhirnya buruh hanya berada di pusaran kompetisi kepentingan elite-oligarki yang suaranya diperebutkan, termasuk tiap pemilu berlangsung.

“Di sinilah buruh tidak benar-benar menjadi subjek politik. Walaupun perubahan-perubahan dalam level permukaan sebagai akibat tuntutan buruh bisa kita lihat, tapi ini bukan perubahan dalam konteks yang lebih struktural atau mengakar,” ujar dia.

Selain itu, Cus juga berpendapat mengapa Partai Buruh cenderung ‘gagal’ saat mengikuti Pemilu.

Ia berpendapat di era ini, preferensi pemilih dalam Pemilu tidak berbasis pada kelas sosial. Kalaupun iya, faktor itu bukan faktor determinan.

“Ini juga yang menurut saya menjadi faktor penyebab kegagalan partai buruh tiap pemilu,” ucapnya.

Tanpa kesadaran dan politik kelas, buruh terfragmentasi ke kantong-kantong identitas lain. Selain itu, lemahnya kapasitas institusional yang berangkat dari politik kelas ikut memudahkan para elite-oligarki untuk mengkooptasi organisasi buruh.

Cus menyebut pada akhirnya buruh hanya berada di pusaran kompetisi kepentingan elite-oligarki yang suaranya diperebutkan, termasuk tiap pemilu berlangsung.

“Di sinilah buruh tidak benar-benar menjadi subjek politik. Walaupun perubahan-perubahan dalam level permukaan sebagai akibat tuntutan buruh bisa kita lihat, tapi ini bukan perubahan dalam konteks yang lebih struktural atau mengakar,” ujar dia.

Selain itu, Cus juga berpendapat mengapa Partai Buruh cenderung ‘gagal’ saat mengikuti Pemilu.

Ia berpendapat di era ini, preferensi pemilih dalam Pemilu tidak berbasis pada kelas sosial. Kalaupun iya, faktor itu bukan faktor determinan.

“Ini juga yang menurut saya menjadi faktor penyebab kegagalan partai buruh tiap pemilu,” ucapnya.

Terbit di CNN Indonesia