Narasi Bencana di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan

Bencana besar di Sumatera pada akhir November lalu, bukan hanya ujian kapasitas negara dalam menyelamatkan warga dan memulihkan infrastruktur. Ia juga menjadi ujian yang jauh lebih sulit: ujian narasi. Di tengah skala kerusakan yang luar biasa—ratusan ribu pengungsi, ribuan kilometer jalan rusak, ratusan ribu rumah hancur—penilaian publik atas respons pemerintah terasa tidak pernah utuh. Bukan karena negara tidak bekerja, melainkan karena narasi penanganan bencana tidak pernah berada di ruang hampa. Pertama, ada kepentingan politik nasional yang tak terelakkan.

Bencana ini terjadi dalam periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sementara sebagian aktor politik nasional sudah mulai menata posisi menuju Pemilu 2029. Dalam konteks ini, bencana bukan semata tragedi kemanusiaan, melainkan juga menjadi arena pembentukan persepsi. Setiap kekurangan diperbesar, setiap keberhasilan diperkecil, dan setiap kebijakan dibaca bukan sebagai respons krisis, tetapi sebagai kalkulasi elektoral.

Di ruang publik, penanganan bencana kerap direduksi menjadi alat ukur legitimasi politik jangka panjang, bukan upaya darurat yang penuh keterbatasan objektif. Kedua, terdapat kepentingan politik daerah yang sama kuatnya. Bencana berskala besar membuka kembali perdebatan lama tentang dana transfer daerah, otonomi fiskal, dan relasi pusat–daerah. Tidak jarang, narasi ketertinggalan atau ketidakadilan struktural kembali dimunculkan untuk memperkuat tuntutan politik daerah. Dalam konteks Aceh, lapisannya lebih dalam. Sejarah separatisme, konflik, dan trauma relasi dengan negara pusat membuat setiap keterlambatan atau ketidaksempurnaan respons negara mudah dibaca sebagai pengabaian, bahkan ketidakpedulian yang disengaja. Akibatnya, upaya teknokratis seperti pengerahan sumber daya nasional atau koordinasi lintas kementerian kerap kalah oleh narasi identitas dan sejarah politik yang jauh lebih emosional. Ketiga, dan sering luput disadari publik, ada pula kepentingan politik global yang ikut membentuk citra penanganan bencana ini.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia mengambil posisi politik luar negeri yang lebih tegas, lebih independen, dan tidak selalu sejalan dengan preferensi kekuatan global tertentu. Dalam iklim geopolitik seperti ini, narasi kemanusiaan tidak selalu netral. Pemberitaan internasional, laporan lembaga non-negara, hingga framing media global dapat dipengaruhi oleh sikap politik terhadap Indonesia di panggung dunia. Kritik terhadap penanganan bencana, meskipun berangkat dari isu kemanusiaan, tidak jarang bercampur dengan ketidaksukaan terhadap arah kebijakan strategis Indonesia.

Di tengah tiga lapisan kepentingan ini—nasional, lokal, dan global—pemerintah berada dalam posisi yang nyaris mustahil. Setiap langkah dipantau, setiap keputusan ditafsirkan, dan setiap kekurangan diperbesar. Kerja lapangan yang kompleks, bertahap, dan sering kali tak sempurna sulit diterjemahkan menjadi narasi yang adil dan proporsional. Publik jarang melihat bahwa membangun kembali ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan ratusan ribu rumah bukan pekerjaan hitungan minggu, melainkan proses bertahun-tahun yang sarat koordinasi, anggaran, dan risiko teknis. Di sinilah problem utamanya: citra penanganan bencana tidak sepenuhnya ditentukan oleh fakta lapangan, tetapi oleh siapa yang berbicara, dari sudut pandang apa, dan untuk kepentingan apa. Akibatnya, diskursus publik sering terjebak pada dikotomi palsu—berhasil atau gagal—tanpa ruang bagi kenyataan yang jauh lebih kompleks. Memahami konteks ini bukan berarti meniadakan kritik. Kritik tetap penting, bahkan mutlak, agar negara terus memperbaiki diri. Namun, kritik yang adil harus lahir dari kesadaran bahwa bencana besar selalu terjadi di tengah politik besar.

Tanpa kesadaran ini, kita berisiko menilai respons negara bukan berdasarkan kapasitas nyata dan keterbatasannya, melainkan berdasarkan narasi yang dibentuk oleh kepentingan-kepentingan di luar kepentingan korban. Pada akhirnya, tantangan terbesar pemerintah dalam bencana Sumatera ini bukan hanya membangun kembali rumah dan jalan, tetapi membangun pemahaman publik bahwa di balik hiruk-pikuk politik, ada kerja nyata yang berjalan—pelan, berat, dan sering kali tanpa tepuk tangan.

Terbit di Kompas