Misteri “Dokumen Rusia” yang Disebut Berisi Rencana Hancurkan PDI-P

“Dokumen Rusia”, sekumpulan dokumen berisi 37 berkas dan sebuah diska lepas (flashdisk), kembali jadi perbincangan setelah tumpukan berkas itu diserahkan pengamat militer Connie Rahakudini Bakrie kepada PDI-P. Connie menyerahkan dokumen-dokumen itu karena dilarang oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk membuka isi dokumen tersebut dan masa tugasnya di Rusia pun berlanjut hingga 2028. “Ibu bilang sama saya, untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi, untuk apa saya pegang dokumen?” kata Connie lewat akun Instagram pribadinya. Lantas, apa sebenarnya isi dokumen-dokumen yang belakangan disebut sebagai “dokumen Rusia” ini dan apa yang akan dilakukan PDI-P setelah memegang dokumen tersebut?

Apa itu dokumen Rusia? Dokumen-dokumen yang kini dikenal publik sebagai dokumen Rusia adalah setumpuk dokumen yang diserahkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ke Connie pada akhir Desember 2024. Dokumen itu diserahkan Hasto setelah ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dokumen tersebut diklaim berisi skandal pejabat negara hingga skenario penghancuran partai, tetapi isi dokumen itu belum pernah dibuka ke publik hingga kini. Meskipun dokumen itu belum dipublikasikan, Connie mengaku ada beberapa bagian yang membuatnya merasa ngeri, terutama dokumen nomor 7 dan 16.

Dokumen nomor 7 disebut berisi rencana penghancuran PDI-P melalui penyusupan dan pengkhianatan. Sementara itu, dokumen nomor 16 berkaitan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Kalau yang tentang bagaimana PDI-P itu akan dihancurkan, itu serem. Karena penyusupan terjadi, banyak lah hal-hal yang mengerikan,” ujar Connie dalam acara On Point with Adisty di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (26/4/2025).

Menurut Connie, isi dokumen itu mencakup rapat-rapat rahasia yang merinci tempat, waktu, dan siapa saja yang terlibat dalam upaya pengkhianatan tersebut. “Ternyata terdeteksi. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa, melibatkan siapa saja tokoh bangsanya, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semuanya,” ungkapnya.

Bagaimana sikap PDI-P?

Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan bahwa seluruh kader partai kini berada dalam kewaspadaan tinggi. Meski begitu, dia menegaskan bahwa partai tetap solid di bawah kendali Megawati Soekarnoputri. “Suasana kebatinan kader saat ini dalam kewaspadaan yang tinggi, dan partai di bawah kendali penuh Ketua Umum,” kata Guntur kepada Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Guntur mengeklaim bahwa Megawati bahkan sudah mewaspadai upaya mengacak-acak partai sejak 12 Desember 2024, jauh sebelum isu “Dokumen Rusia” mencuat. “Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri pernah menyampaikan ada pihak-pihak yang mau mengawut-awut partai, itu tanggal 12 Desember 2024,” ujar Guntur. Bagi PDI-P, kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto saat ini diyakini sebagai bagian dari upaya untuk menghancurkan partai dari dalam lewat penyusup. Guntur pun menyebutkan bahwa PDI-P belum memutuskan langkah apa yang akan diambil setelah memegang dokumen Rusia. “Saya belum tahu mau digunakan untuk apa, tapi intinya dokumen-dokumen itu sudah dikembalikan ke Partai. Belum ada pembahasan soal dokumen-dokumen tersebut,” kata Guntur.

Mengapa dokumen belum dibuka?

Meskipun situasi internal semakin panas, hingga kini PDI-P belum menunjukkan tanda-tanda akan membuka “Dokumen Rusia” kepada publik. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bahwa ada pertimbangan strategis di balik langkah tersebut. “Secara institusional, PDI-P ingin menjaga narasi sebagai mitra strategis untuk pemerintah sekaligus tak ingin membuat huru-hara politik yang tidak perlu,” ujar Agung kepada Kompas.com.

Lebih jauh, Agung menyebutkan bahwa Megawati juga mempertimbangkan suasana kebatinan dengan Presiden Prabowo Subianto agar hubungan politik tetap harmonis. Kendati demikian, Agung berpandangan tidak menutup kemungkinan bahwa PDI-P akhirnya akan membuka dokumen tersebut pada momentum tertentu. “Minimal ada upaya pencegahan sedari awal belajar dari upaya pembegalan politik yang pernah dialami oleh Partai Demokrat di masa pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap dia.

Kapan dokumen dibuka?

Sejak Desember 2024, PDI-P melalui Guntur Romli pernah menyatakan bahwa Hasto berencana mengungkap isi dokumen tersebut. Bahkan, skandal besar yang bakal diungkap itu diyakini bisa lebih heboh dibanding kasus Watergate di Amerika Serikat. “Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” kata Guntur. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.

Guntur menyebutkan bahwa publikasi dokumen maupun video skandal akan tergantung pada momentum yang dipilih Hasto. “Publikasinya tergantung saudara Sekjen, bisa kapan saja,” ujar Guntur. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar semua pihak, termasuk Hasto, melaporkan bukti skandal yang mereka miliki kepada aparat penegak hukum. “KPK berharap siapa pun yang memiliki informasi tentang adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada APH yang berwenang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Sumber: Kompas