Mensesneg Pastikan Tidak Ada Reshuffle
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Saat ini, para anggota Kabinet Merah Putih sedang fokus mengurus persiapan Ramadan dan Idul Fitri.
“Nggak ada reshuffle,” tegas Mensesneg, usai konferensi pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan I dan Kesiapan Angkutan Idul Fitri 2026, di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Mensesneg menegaskan, stabilitas pemerintahan menjadi kunci agar seluruh program berjalan optimal pada periode Puasa dan Lebaran. Karena itu, tidak akan ada perombakan kabinet.
“Seperti yang baru saja diumumkan, Pemerintah bekerja keras agar seluruh masyarakat dapat menjalani Bulan Suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya,” terangnya.
Saat ini, lanjut Mensesneg, Pemerintah terus bekerja keras untuk meringankan beban ekonomi rakyat. “Kita berpikir terus-menerus, bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita, terutama yang berada di desil 1 hingga desil 4,” tuturnya.
Desil adalah sistem pengelompokan kesejahteraan yang menentukan kelayakan menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Desil 1 berarti sangat miskin, desil berarti miskin, desil 3 berarti hampir miskin, dan desil rentan miskin. Desil 1–4 adalah kelompok yang paling berpeluang menerima seluruh jenis bantuan sosial.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, tak adanya reshuffle menjelang Puasa dan Lebaran merupakan langkah yang wajar. Sebab, periode Ramadan dan Idul Fitri merupakan fase krusial. Pemerintah butuh soliditas agar stabilitas nasional tetap terjaga dan program berjalan baik.
“Maka, untuk sementara, pemerintahan Presiden Prabowo akan fokus menghadapi momen penting Ramadan dan Idul Fitri,” ucap Agung, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (10/2/2026).
Agung menjelaskan, ada banyak pekerja penting yang harus dilaksanakan Pemerintah menjelang Puasa dan Lebaran. Seperti memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
“Harga sembako harus terjaga, arus mudik dan balik harus lancar, hingga soal-soal insentif ekonomi yang perlu diberikan agar tepat sasaran sehingga masyarakat tenang menjalani ibadahnya,” papar Agung.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman juga menilai, tidak adanya reshuffle menjelang Puasa dan Lebaran adalah kebijakan yang tepat. Hal ini dapat menjaga ekspektasi ekonomi di tengah musim konsumsi terbesar nasional terjadi.
Dia menerangkan, menjelang Ramadan dan Idul Fitri bukanlah momen yang tetap untuk melakukan reshuffle. Reshuffle berpotensi memicu tekanan harga melalui jalur ekspektasi dan ketidakpastian kebijakan.
“Jika terjadi reshuffle di momen ini, pelaku usaha mulai dari importir, distributor, hingga ritel cenderung bersikap menunggu. Mereka belum tahu apakah kebijakan impor, operasi pasar, atau penugasan BUMN pangan akan berubah,” jelasnya, Selasa (10/2/2026).
Kondisi ini, lanjutnya, bisa memicu tekanan harga meski tidak terjadi kelangkaan riil. Kenaikan harga lebih didorong perilaku antisipatif pelaku pasar terhadap ketidakpastian kebijakan.
Selain itu, dampak reshuffle juga berpotensi merembet ke sektor keuangan. Rizal menjelaskan, ketidakpastian politik jangka pendek biasanya direspons pasar dengan meningkatnya volatilitas nilai tukar dan pasar obligasi.
Terbit di Rakyat Merdeka
