Mengapa PDIP Memutuskan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

artai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP hingga kini masih berada di luar pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP tak berada di posisi oposisi maupun koalisi di pemerintahan Prabowo Subianto.

Mantan presiden ke-5 itu mengklaim, partai banteng adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran dan berpihak pada rakyat. “PDIP bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati di hadapan peserta Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025. 

Megawati mengumumkan sikap PDIP menjadi penyeimbang dalam pidato perdananya sebagai ketua umum PDIP terpilih periode 2025-2030. Megawati mengklaim keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, tetapi perihal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan presiden pertama Soekarno.

Sebagai penyeimbang konstitusional, ia mengajak partai untuk menjaga peran strategis PDIP dan mempelopori perjuangan rakyat. Dalam pemaparannya, penyeimbang memiliki arti dua hal. Pertama, kata dia, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo yang berpihak kepada masyarakat luas. Namun, di lain sisi Megawati mengatakan PDIP juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, amanat penderitaan, dan hukum yang berkeadilan. 

Secara terpisah, pimpinan sidang komisi di Kongres VI PDIP Lasarus menyampaikan sikap politik partai banteng sebagai penyeimbang pemerintah tidak diambil dengan mudah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Kalimantan Barat itu berujar pembahasan ihwal arah sikap PDIP terhadap pemerintah berlangsung dinamis. 

“Ini dinamikanya lumayan ya, karena di kami di politik cukup alot dan ramai dibahas sebelum kami putuskan,” ucap Lasarus usai penutupan Kongres VI PDIP di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Sabtu petang, 2 Agustus 2025. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan bahwa dengan menjadi partai penyeimbang, dengan sendirinya PDIP tidak akan masuk koalisi pemerintah. Kendati begitu, partai tetap bisa mengapresiasi dan mendukung pemerintah dalam menjalankan program-program yang memihak kepentingan rakyat.

Hal itu selaras dengan instruksi Megawati kepada kader PDIP agar memberikan dukungan ke pemerintah. Perintah itu muncul dalam agenda bimbingan teknis untuk anggota legislatif PDIP yang dihelat secara tertutup di Denpasar, Bali, pada Rabu, 30 Juli 2025.

Acara bimtek yang semula direncanakan berlangsung hingga Jumat, 1 Agustus 2025, langsung berlanjut menjadi kongres ke-VI PDIP. Partai banteng berulang kali memundurkan jadwal kongres sejak terakhir digelar pada 2019 di Bali. Dalam siklus organisasi, kongres partai biasanya digelar setiap lima tahun sekali. Sehingga kongres seharusnya sudah dilakukan PDIP pada 2024.

PDIP beralasan kongres ditunda karena pada 2024 silam terdapat penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak. PDIP pun menjadwalkan ulang pada April 2025 tapi kongres tetap tak digelar April kemarin. 

Tertundanya kongres ditengarai karena menunggu perkara korupsi yang menjerat eks Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. PDIP dikabarkan baru menggelar kongres setelah pembacaan vonis Hasto dalam kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian memvonis Hasto dengan hukuman 3 tahun 6 bulan pada Jumat, 25 Juli 2025.

Perhelatan akbar Kongres ke-VI PDIP akhirnya digelar bersamaan dengan bebasnya Hasto Kristiyanto dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 1 Agustus 2025. Hasto bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Keppres diteken sehari setelah amnesti diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 31 Juli 2025. 

Selain Hasto, terdakwa kasus korupsi impor gula Tom Lembong bebas setelah diberikan abolisi. Tom Lembang dan Hasto merupakan figur penting bagi masing-masing kandidat calon presiden penantang Prabowo pada pemilihan presiden 2024.

Sejumlah pegiat antikorupsi dan pakar hukum menduga ada motif politik yang kuat dari pengampunan hukum yang diberikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantaran garis waktu yang berdekatan antara pembebasan Hasto dengan permintaan Megawati agar kader PDIP mendukung Prabowo. Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah membantah bahwa pemberian amnesti untuk Hasto merupakan transaksi politik.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan hal serupa. Dasco menuturkan pemberian amnesti kepada Hasto tidak berkaitan dengan sikap PDIP yang berada di luar koalisi tetapi tetap mendukung pemerintah.

“Jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Dia meyakini bahwa dukungan partai banteng tidak berarti menghilangkan daya kritis PDIP. Dengan PDIP berada di luar koalisi Kabinet Merah Putih, Dasco yakin partai banteng bisa memposisikan sebagai pengawas. “Pemerintah itu bukan hanya membutuhkan dari PDIP. Tapi juga dari partai-partai koalisi. tentunya memberikan masukan-masukan apabila kemudian ada program-program pemerintah yang belum maksimal,” tuturnya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengungkap bahwa alasan utama partainya menjadi partai penyeimbang adalah karena Indonesia menganut sistem presidensial yang tak mengenal istilah koalisi-oposisi. Menurut anggota Komisi II DPR itu, koalisi-oposisi merupakan terminologi dalam sistem parlementer.

Adapun partai penyeimbang, kata Deddy, digunakan sebagai pembeda antara partai yang di dalam kabinet pemerintah dengan yang di luar pemerintah. “Penyeimbang itu adalah bandul yang menjaga agar neraca seimbang, mendukung bila kebijakan pemerintah baik dan memberikan kritik ketika pengelolaan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan perlu dikoreksi,” kata Deddy kepada Tempo, Senin, 4 Agustus 2025.

Deddy meyakini PDIP memposisikan diri sebagai mitra kritis dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Hal itu berguna bagi rakyat untuk menerapkan mekanisme check and balances, tetapi di saat bersamaan bisa menciptakan stabilitas politik bila diperlukan.

“Ketika semua partai berada dalam kabinet maka akuntabilitas pemerintah menjadi rendah dan juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai dan mekanisme politik,” ujar dia.

Menurut Deddy, dengan berada di luar kabinet, PDIP ingin memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi yang bergabung dan menang dalam pemilu untuk menjalankan mandatnya.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menilai bahwa PDIP sedang melancarkan strategi penuh perhitungan dengan menjadi partai penyeimbang. Ia menyebut keputusan PDIP telah dikalkulasi secara matang untuk mengamankan posisi dominan dalam jangka panjang. 

Virdika mengatakan, dengan tidak sepenuhnya terikat dalam koalisi yang ada, PDIP memposisikan diri sebagai partai penentu yang bisa mendikte arah politik. “Mereka bisa leluasa bermanuver dalam dinamika politik yang serba tidak pasti, bahkan jika terjadi gonjang-ganjing di internal koalisi pemerintahan,” katanya saat dihubungi pada Senin, 4 Agustus 2025.

Dia menganalisis, saat ini PDIP ingin mempertahankan legitimasi sebagai partai yang memiliki citra selalu berpihak pada rakyat kecil sekaligus tidak sepenuhnya tunduk pada kekuasaan. Kedua citra itu dianggap sebagai aset politik tak ternilai.

Maka dengan menjadi penyeimbang, kata Virdika, PDIP sedang mencoba menarik simpati rakyat yang muak dengan politik akomodatif tapi juga menghindari pelabelan sebagian bagian dari oligarki. “Ini adalah seni bermain dua kaki yang sempurna mendapatkan akses dan pengaruh, namun sekaligus memiliki ‘kartu bebas’ untuk mengkritik jika diperlukan.”

Selain itu, Virdika menyampaikan bahwa PDIP mungkin mempertimbangkan keputusannya sebagai taktik cerdik untuk menghindari tanggung jawab politik secara penuh. Pasalnya, dengan tidak mengisi kursi menteri di kabinet, menurut dia PDIP bisa mudah cuci tangan saat ada kebijakan pemerintah yang gagal, tak popular atau bahkan merugikan rakyat.

Virdika menyimpulkan, PDIP ingin menikmati kue kekuasaan tapi enggan membersihkan remah-remahnya jika berantakan. “Posisi PDIP saat ini bukan cerminan idealisme sebagai penyeimbang demokrasi, melainkan manifestasi paling jelas dari politik asli yang tanpa malu, di mana kepentingan elektoral dan dominasi kekuasaan menjadi satu-satunya Kompas,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat bahwa sikap PDIP saat ini mencerminkan bahwa partai banteng ingin menjaga suasana kebatinan simpatisan agar tetap loyal. Agung mengatakan tokoh yang diusung PDIP memiliki karakteristik berbeda dengan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Dia menjaga basis laten pemilih yang selama ini concern menginginkan PDIP berada di luar pemerintahan,” tuturnya. Ia menyebut PDIP ingin menghadirkan perbaikan yang berkelanjutan sesuai keinginan simpatisan.

Lain halnya dengan dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, yang memandang bahwa alasan PDIP menjadi partai penyeimbang karena partai banteng ingin menunjukkan bahwa pemilu adalah ajang pemberian penghargaan dan hukuman. “Yang menang itu jadi penguasa, yang kalah jadi oposisi berada di luar,” kata Adi melalui pesan suara pada Senin.

Adi juga melihat adanya keinginan PDIP untuk menjadi faktor yang bisa menyeimbangkan praktik berdemokrasi. Meskipun secara kuantitas PDIP sendirian, Adi menilai kekritisan partai itu bisa menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi secara lugas kepada pemerintah.

Selain itu, Adi meyakini hubungan baik antara Megawati-Prabowo menjadi alasan penting lainnya mengapa PDIP bisa berada di luar koalisi meski menyatakan dukungan. Ia membandingkan dengan sikap politik PDIP saat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat dua periode dari 2004-2014. Kala itu PDIP menjadi oposisi pemerintah karena menurut Adi, hubungan antara Megawati-SBY tidak sebaik dengan Megawati-Prabowo.

---

Terbit di TEMPO