Memetakan Pilpres 2029 dari Pidato Teranyar Prabowo

Dalam pidato publik terbarunya pada Senin (2/2/2026) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan suatu pesan tegas kepada lawan politiknya. Ia mengajak pihak-pihak yang tidak suka kepada dirinya untuk “bertarung” pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.

Prabowo menyebut, selama ini pihak-pihak yang tidak suka padanya kerap mengajak masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi. Namun, demonstrasi itu diklaim olehnya bukan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, melainkan menimbulkan kerusuhan.

“Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan 2029 bertarung. Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo. Dia berharap kerusuhan,” kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Senin lalu.

Lebih jauh, Ketua Umum Partai Gerindra itu menduga, demonstrasi yang bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan itu dikendalikan oleh kekuatan asing. Dengan yakin, ia mengaku memiliki bukti keterlibatan asing di balik demonstrasi-demonstrasi itu.

Tentu ini bukan pertama kali Prabowo menggunakan diksi “asing” untuk menggambarkan pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengannya.

Mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sampai media massa pernah dilabeli “antek asing” oleh Prabowo. Ia seakan hendak menciptakan musuh bersama di kalangan masyarakat lewat narasi dalam pernyataan-pernyataan publiknya.

Artikel Tirto bertajuk “Pemimpin Populis dan Musuh Imajiner yang Diciptakannya” pernah mengupas alasan mengapa pemimpin diktator merasa perlu membentuk ketakutan baru di kalangan masyarakat dengan menciptakan musuh imajiner.

Biasanya, musuh bayangan tersebut tak henti-hentinya dinarasikan lewat pidato-pidato kenegaraan, tulisan-tulisan propaganda, bahkan buku sejarah.

Penciptaan musuh imajiner agaknya bertujuan untuk membuat masyarakat sipil merasa ketakutan dan butuh seorang pemimpin atau pelindung yang kuat.

Dengan begitu, pemimpin populis bisa membuat kebijakan nasional sekehendaknya berdasarkan isu-isu politik yang dibentuk sedemikian rupa dan diberi label “bahaya” dan “mengkhawatirkan”.

Lantas, dalam konteks Prabowo, apa tujuannya berulang kali menarasikan “antek asing” sebagai musuh bersama?

Modal Politik Jelang 2029?

2029 memang masih tiga tahun lagi. Namun bagi para politisi, tiga tahun bukanlah waktu yang lama. Jika berkaca pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 lalu, tahapan persiapannya telah dimulai sejak dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 14 Juni 2022.

Itu artinya, kasak-kusuk persiapan menuju Pemilu 2029 kemungkinan akan mulai ramai diperbincangkan pada tahun depan atau 2027 mendatang.

Sebagai pemimpin negara saat ini, Prabowo sudah barang tentu menjadi sosok yang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2029. Terlebih, ajakan Prabowo kepada lawan-lawan politiknya untuk bertarung pada 2029 nanti juga menjadi indikasi kuat niatnya untuk mencalonkan diri kembali.

Dalam pidatonya pada Senin lalu, Prabowo tak hanya sekali menyebut “2029”. Saat berbicara mengenai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Prabowo juga sempat menyinggung tahun politik itu.

Mulanya, Prabowo berkata bahwa ia akan mendukung pemerintahan Pramono yang merupakan kader PDIP itu. Meskipun berbeda partai, Prabowo tetap berharap agar Pramono mampu memimpin Jakarta dengan aman dan selamat.

Namun pada 2029 nanti, ia tetap membebaskan apa pun langkah politik yang akan diambil oleh Pramono.

“Walaupun gubernurnya partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu. Nanti 2029 ya terserah. Ya, kan gapapa,” ucap Prabowo, yang kemudian disambut tawa oleh Pramono.

Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan, pada Pilpres 2029 mendatang, sudah hampir pasti Prabowo akan kembali mencalonkan diri.

Pernyataan terbaru Prabowo yang terkesan menantang lawan-lawan politiknya bertarung pada Pilpres 2029 nanti semakin menguatkan indikasi tersebut.

“Selain itu merupakan keputusan Kongres Gerindra, dari beberapa laku politik Prabowo memang mengindikasikan bahwa Prabowo ingin dua periode,” ujar Iwan saat dihubungi Tirto pada Selasa (3/2/2026).

Sampai dengan saat ini, Iwan menyebut Prabowo masih menjadi calon kandidat terkuat pada Pilpres 2029. Menurutnya, tak ada sosok lain yang memiliki kekuatan politik sebanding dengan Prabowo.

Sehingga, Pilpres 2029 mendatang dikatakannya hanya akan menjadi pertarungan bagi calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo.

Pada pidatonya, Prabowo juga sempat menyinggung soal kebocoran anggaran di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo pun menegaskan para mantan pimpinan BUMN harus bertanggung jawab dan bersiap menghadapi proses hukum jika ditemukan pelanggaran.

“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Ultimatum itu, menurut Iwan, merupakan langkah Prabowo untuk menunjukkan tajinya dalam melakukan penegakan hukum. Pernyataan itu juga senada dengan komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi selama memimpin pemerintahan.

“Untuk itu harus diusut oleh penegak hukum. Apalagi Presiden sudah ultimatum dan keuarkan arahan. Kejaksaan harus segera bergerak dan mengusut tuntas,” ucapnya.

Makna di Balik Pernyataan Prabowo Tantang Lawan Politik

Tak bisa dimungkiri, perlu sumber daya besar yang harus dikeluarkan untuk bisa ikut serta dalam Pilpres. Disebut-sebut, jika mau mencalonkan diri sebagai presiden di Indonesia, setidaknya seseorang butuh uang hingga sebesar Rp5 triliun.

Bukan hanya uang besar, modal dukungan dari partai politik juga penting untuk memastikan seseorang memegang “tiket” menuju gelanggang politik nasional. Itulah mengapa, hanya segelintir orang yang pada akhirnya sukses membuat foto wajahnya dipajang di surat suara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, mengatakan, pernyataan Prabowo agar pihak yang tak suka dengan dirinya bertarung pada Pilpres 2029 bisa diartikan bahwa tidak semua orang boleh mengkritik dirinya.

“Pertarungan Pilpres itu kan paling diisi oleh dua sampai tiga paslon. Ini kan sama saja Prabowo mengatakan yang boleh mengkritik saya hanya satu atau dua orang,” kata Musfi kepada Tirto, Selasa.

Bahkan, Musfi menduga Prabowo sebetulnya hendak menegaskan bahwa pihak-pihak yang bisa menyampaikan kritik kepadanya hanyalah mereka yang berpengaruh dan punya kekuatan secara politik.

Sebab, tantangan untuk maju pada Pilpres 2029 hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki banyak sumber daya. Sedangkan masyarakat biasa yang melontarkan kritik kepada presiden, tidak akan mampu menjawab tantangan tersebut.

“Kita tahu sendiri kalau [tantangan] itu bukan [untuk] kebanyakan dari kita. Mayoritas dari kita adalah rakyat biasa yang tidak punya pengaruh yang besar, tidak punya partai politik, dan tidak punya kekuatan kapital yang besar,” terangnya.

Oleh karena itu, Musfi menilai perlu adanya evaluasi besar dalam pemilihan diksi saat Prabowo menyampaikan pidatonya di hadpan publik. Menurutnya, banyak perkataan sang presiden yang terkesan tendensius dan berkonotasi negatif.

Ia menegaskan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) seharusnya turut bertanggung jawab atas kebobrokan komunikasi pemerintah yang tercermin salah satunya dari pidato publik Prabowo. Terlebih, selama pemerintahan Prabowo, komunikasi pemerintah selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai.

“Badan Komunikasi pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas komunikasi Istana bahkan sampai ke tahap teknis seperti penulisan pidato,” pungkasnya.

Jalan Prabowo di Pilpres 2029 Akan Penuh Tantangan

Jalan Prabowo untuk kembali bertengger di pucuk pemerintahan pada periode kedua diprediksi tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan presidential threshold, kandidat yang bertarung pada Pilpres 2029 diperkirakan akan ikut bertambah.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut, apabila Prabowo akan kembali maju pada Pilpres mendatang, ia sudah harus siap dengan kemungkinan menghadapi beberapa kandidat potensial.

Hingga sejauh ini, peta politik menunjukkan adanya kemungkinan dua kandidat calon presiden yang potensial menjadi lawan Prabowo. Pertama, adalah kandidat calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDIP. Kedua, adalah kandidat yang diusung oleh Partai Gerakan Rakyat, yakni Anies Baswedan.

“Atau misalkan Partai Gerakan Rakyat ketika lolos verifikasi baik secara administrasi dan faktual oleh KPU, maka punya potensi juga mencalonkan presiden dan calon wakil presiden, semacam itu,” tutur Agung saat dihubungi Tirto, Selasa.

Tantangan Prabowo tidak hanya datang dari eksternal, melainkan juga dari internal Kabinet Merah Putih. Menurut Agung, apabila Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, memutuskan untuk pecah kongsi, maka ia juga berkemungkinan untuk hadap-hadapan dengan Prabowo.

Meski begitu, Agung menekankan bahwa kandidat-kandidat potensial yang akan maju pada Pilpres 2029 masih sangat dinamis. Sebab dalam politik, segalanya bisa berubah bahkan dalam waktu yang tipis.

“Jadi minimal ada dua lawan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo per hari ini, walaupun dinamika politik akan terus berkembang, apalagi dalam konteks Pilpres ya,” tutupnya.

---

Terbit di Tirto