Kepentingan dan Keuntungan di Balik Pertemuan Prabowo dan Jokowi

Ada kepentingan dan keuntungan dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025). Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro berpandangan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut tidak bisa dipisahkan dari ekosistem politik di sekitar keduanya belakangan ini. Apalagi, setelah pertemuan dengan Jokowi, Prabowo memanggil menanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto ke kediaman pribadinya di Kertanegara.

“Kejadian setelahnya, pertama presiden memanggil Mendikti Saintek, yang interpretasinya bisa diarahkan soal kasus ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran,” kata Agung kepada Kompas.com, Senin (6/10/2025).

Kemudian, menurut Agung, pemanggilan Menhan Sjafrie bisa terkait ketidakhadiran Jokowi di upacara hari ulang tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar pada 5 Oktober 2025.

“Sementara soal ekosistem politik, ini bisa terkait soal PSI (Partai Solidaritas Indonesia), reshuffle, dan Prabowo-Gibran dua periode,” ujarnya. “Artinya, Jokowi dalam hal ini ingin memastikan bahwa masalah dan dinamika politik yang ia hadapi dapat diselesaikan atau diketahui oleh Presiden Prabowo,” kata Agung lagi. Di sisi lain, Agung menilai, kehadiran Jokowi bisa membantu Prabowo terkait menjaga tingkat kepuasan pubiik. Sebab, tingkat kepuasan publik selama 10 tahun pemerintahan Jokowi terbilang sangat baik.

“Sementara di sisi Presiden Prabowo, kehadiran Jokowi bisa membantu beliau untuk meningkatkan kinerja atau menjaga kepuasan publik sebagaimana dua periode dilakukan Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI,” ujarnya.

Diketahui, persoalan terkait ijazah Jokowi memang masih terus berlarut. Di sisi lain, riwayat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming Raka juga dipersoalkan. Pria bernama Subhan menggugat perdata Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Gibran karena menilai pendidikan Gibran tak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sidang perdata gugatan yang meminta ganti rugi sebesar Rp 125 triliun tersebut masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Prabowo-Gibran 2 Periode

Terkait politik, Prabowo sebelumnya disebut memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode. Hal itu disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta pada Sabtu, 13 September 2025.

Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.

Belakangan, Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode. “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat, 19 September 2025. Namun, dukungan dua periode itu dinilai terlalu dini karena pemilihan umum (pemilu) baru akan digelar pada 2029.

Masalah MBG

Sementara itu, pemerintahan Prabowo diketahui tengah menjadi perhatian karena program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden pangan seperti keracunan masih terus terjadi sehingga menimbulkan desakan agar program MBG dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengakui, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025. “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” kata Dadan di rapat Komisi IX DPR RI. “Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” ujarnya melanjutkan.

Namun, pemerintah akhirnya memastikan program MBG tetap berjalan dan tidak dihentikan sementara atau moratorium. “Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP (standard operating procedure), dan tepat sasaran,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta pada 2 Oktober 2025. Zulkifli Hasan mengatakan, program MBG tetap berjalan karena merupakan hak dasar warga negara untuk mendapatkan asupan gizi yang layak, sebagai upaya membentuk generasi unggul di masa mendatang.

“Program Presiden Prabowo Subianto ini mendasar, memberikan dampak yang luas, dan tentu tantangannya tidak ringan,” kata Menko yang karib disapa Zulhas ini. Selain itu, dia menyebut, pemerintah telah merespons cepat setiap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk terkait isu-isu teknis dan pengawasan di lapangan.

“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas. Respons cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulhas. Apalagi, menurut dia, penyempurnaan tata kelola dan regulasi program MBG tengah difinalisasi di Sekretariat Negara (Setneg). Hal itu guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Terbit di Kompas