logotrias
  • Who We Are
  • What We Do
  • Our Work
  • Publication
  • News & Insight
Contact Us
Kutipan, Media

Gerakan Rakyat; Benteng Politik Anies Keluar dari Trauma Ditinggal Parpol?

February 28, 2025 admin
Gerakan Rakyat; Benteng Politik Anies Keluar dari Trauma Ditinggal Parpol?

Terbentuknya organisasi kemasyarakatan atau ormas Gerakan Rakyat disinyalir demi kepentingan politik Anies Baswedan. Diprediksi Gerakan Rakyat akan berubah menjadi partai politik dan menjadi kendaraannya merebutkan kursi nomor satu di Indonesia pada Pilpres 2029. Gerakan Rakyat  juga dinilai sebagai upaya Anies agar tak kembali merasakan pahitnya ditinggal para partai pendukungnya. 

Gerakan Rakyat secara resmi dideklarasikan di Jakarta pada Kamis 27 Februari 2025. Meski tidak mendapatkan jabatan struktural, tapi Anies hadir pada peresmiannya. 

Ketua Umum Gerakan Rakyat, yang juga juru bicara Anies, Sahrin Hamid mengatakan bahwa bekas Gubernur Jakarta itu didapuk sebagai tokoh sentral dan sumber inspirasi  bagi para anggotanya. 

Sementara Anies  menepis apabila Gerakan Rakyat nantinya berubah menjadi partai politik.

“Terlalu jauh,” katanya singkat. 

Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis,  Agung Baskoro menilai, sulit untuk membantah bahwa Gerakan Rakyat tak akan menjadi partai politik.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menghapus ambang batas pencalonan presiden yang dinilai  membuat kebutuhan partai politik semakin meningkat. 

“Jadi kalau ditanya apakah ini arahnya di 2029, ya sangat susah untuk  mengatakan tidak. Karena ormas ini satu langkah menuju partai politik,” kata Agung kepada Suara.com, Kamis (27/2/2025). 

Ormas menjadi partai politik, bukan hal yang baru dalam dunia perpolitikan  tanah air. Sebut saja NasDem, dan Perindo, awal berdirinya merupakan organisasi kemasyarakatan. Agung pun merasa dejavu dengan perkataan Anies.

Sebab perkataan serupa pernah disampaikan Surya Paloh ketika NasDem masih berbentuk ormas yang diisi berbagai tokoh politik penting tanah air. 

“Tidak ada maksud hati Nasdem menjadi partai politik karena esensinya bukan begitu,” kata Surya Paloh pada Mei 2010 silam. 

Belajar dari dialektika yang pernah terjadi, rasanya akan sulit membantah apabila Gerakan Rakyat bakal menjadi cikal bakal partai politik untuk kendaraan Anies.

Bila diamati seksama dalam sambutan Anies saat deklarasi Gerakan Rakyat, tergambarkan bahwa ormas tersebut menjadi wadah berkumpul para pendukungnya di Pilpres 2024.

“Titip kepada semua teman-teman untuk terus bersama-sama dengan semua yang pernah berjuang. Tapi satu kata, rendah hati menyapa semua,” pesannya  kepada para pendukungnya.

Agung pun meyakini bahwa Gerakan Rakyat  sebagai pertanda Anies sudah mulai menguatkan pengaruhnya dengan menguatkan ‘kaki-kaki politik.’

Sementara, pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,  Indaru Setyo Nurprojo menyebut Anies sudah mulai memanaskan mesin politiknya dengan terbentuknya Gerakan Rakyat. 

Namun, Indaru mengatakan terlalu dini menilai ormas tersebut akan menjadi partai politik. Pasalnya untuk menjadi partai politik banyak persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Salah satu persyaratannya  jumlah DPD,  DPC, dan cabang ranting  yang harus tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Kehadiran Gerakan Rakyat di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, sejatinya dimanfaatkan sebagai alat untuk ‘cek ombak’ mengukur sejauh mana respons publik. 

“Tapi kalau ternyata responsnya tidak begitu bagus, tentu mereka tidak akan  mengembangkan itu menjadi partai politik, dan tetap menjadi ormas,” kata Indaru kepada Suara.com. 

Trauma Ditinggal Parpol

Terbentuknya Gerakan Rakyat yang diprediksi akan menjadi partai politik juga disebut Agung sebagai upaya Anies untuk mengantisipasi agar tidak kembali ditinggalkan seorang diri.  

Sebagaimana diketahui, setelah gagal pada Pilpres 2024, Anies kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Namun perjalanannya berakhir tragis, sejumlah partai politik yang sempat menyatakan mendukungnya, seperti PKS, Nasdem dan PKB mundur teratur meninggalkannya.

Mereka berbalik arah mendukung Ridwan Kamil yang kemudian memilih Suswono untuk maju dalam Pilgub Jakarta.

“Dan ormas ini harapannya bisa membaca situasi politik itu, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan politik Anies ketika dia ingin terlibat dalam Pilpres. Maupun ketika ingin melakukan manuver-manuver politik tajam kepada pemerintahan,” kata Agung. 

Sementara di sisi lain, Agung menilai Anies mulai menyadari bahwa  popularitas tidak cukup dijadikan sebagai modal politik.

Anies mau tak mau harus memiliki kendaraan politik berupa partai politik untuk mengantarkannya dalam kontestasi kursi kekuasaan. 

Ormas tersebut  dapat dijadikan Anies sebagai wadah bagi para pendukungnya yang tergolong banyak. Sebagaimana hasil Pilpres 2024, Anies menempati posisi kedua setelah Prabowo-Gibran, dengan  perolehan 40 juta suara. 

“Apalagi pendukung Anies yang ‘Anak Abah’ itu kan juga lumayan, ya, 24,95  persen waktu di pilpres kemarin. Nah, mereka butuh sarana, butuh wadah yang pas,” ujar Agung.

Sementara itu, Indaru menilai bahwa Gerakan Rakyat akan dengan mudah dijadikan alat bagi Anies sebagai bagian dalam bargaining politik, seperti yang dilakukan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan ormas-ormas pendukungnya selama ini. 

Menurut Indaru hal itu menjadi wajar, mengingat pengalaman ‘pahit’ Anies dalam kontestasi di Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki posisi daya tawar yang baik terhadap partai politik sebagai pengusung.

“Ini kan  pesan buat Anies kalau dia  masih menjadi individual dan berpetualang seperti itu, ya, ini membahayakan bagi dirinya,” kata Indaru.


Sumber: Suaracom

  • Suara
admin

Trias Politika Strategis adalah lembaga riset, survei, dan strategi politik. Fokus mengawal demokrasi Indonesia melalui layanan akademis berkualitas, pemenangan politik, media monitoring, serta pendampingan politik, dengan pengalaman mendukung partai, perusahaan, dan kandidat strategis.

Post navigation

Previous
Next

Search

Categories

  • Kutipan (164)
  • Media (167)
  • Press Release (4)

Recent posts

  • Tak Cuma Butuh Fulus agar Jalan PPP Kembali ke Senayan Bisa Mulus
    Tak Cuma Butuh Fulus agar Jalan PPP Kembali ke Senayan Bisa Mulus
  • Tolak PPP, Jokowi Makin Dekat Jadi Ketua Umum PSI? Pengamat Singgung Kesamaan Ideologi
    Tolak PPP, Jokowi Makin Dekat Jadi Ketua Umum PSI? Pengamat Singgung Kesamaan Ideologi
  • Kenapa Jokowi Menolak Dikaitkan Calon Ketum PPP?
    Kenapa Jokowi Menolak Dikaitkan Calon Ketum PPP?

Tags

Alinea Berita Satu Bisniscom Bloomberg CNA CNN CNNIndonesia Detikcom Katadata Kompas Kumparan Liputan 6 Media Indonesia Metro TV Rakyat Merdeka Republika SINDONews Sin Po Suara Tempo The Jakarta Post The Strait Times Tirto TribunNews VOI

Lanjut membaca

Amran Sulaiman dan Mimpi Besar PPP Lolos Parlemen
Kutipan, Media

Amran Sulaiman dan Mimpi Besar PPP Lolos Parlemen

May 27, 2025 admin

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berupaya mendekati Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjadi ketua umum. Selain karena ketokohannya, kekuatan logistik Amran turut menjadi perhitungan. Lantas, seberapa besar kekuatan logistik itu mampu menjamin PPP kembali ke Senayan? KETUA Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy alias Rommy berulang kali meyakinkan Amran agar mau menjadi ketua umum. Rommy yang mengaku telah berteman baik selama dua dekade, […]

Kutipan, Media

Jokowi Lirik Kursi Ketum PSI, Peluang dan Tantangan di Depan Mata

May 19, 2025 admin

Setelah dipecat dari PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi belum memutuskan bergabung atau membuat partai politik. Termutakhir ia mulai melirik kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mungkinkah Jokowi memilih berlabuh ke PSI? Apa untung dan ruginya? MUTAKHIR di sebuah rumah makan di Solo, Jawa Tengah, Jokowi kepada awak media mengaku tengah mengkalkulasi kemungkinan dirinya mendaftar sebagai Ketua Umum PSI. […]

Sesumbar Kasih Gaji Rp 10 Juta per KK Kalau Jadi Gubernur DKI, Dedi Mulyadi Dinilai Ambisius
Kutipan, Media

Sesumbar Kasih Gaji Rp 10 Juta per KK Kalau Jadi Gubernur DKI, Dedi Mulyadi Dinilai Ambisius

May 13, 2025 admin

Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menyebut akan memberi gaji Rp10 juta per kepala keluarga (KK) jika menjadi Gubernur Jakarta dinilai ambisius tapi tidak kontekstual. Pengamat politik dari KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengkritisi sikap Dedi Mulyadi yang diingatkan harusnya fokus dahulu membangun wilayah Jawa Barat. “Mana bisa fokus bangun Jabar kalau udah ambisi jadi gubernur […]

logotrias

Lembaga penyelenggara jasa riset/survei, media monitoring, analisa strategi politik, pemenangan politik, dan pendampingan politik pasca memenangkan pemilihan.

About Us
  • About Us
  • What We Do
  • Our Work
  • Publications
  • News & Insight
  • Contact Us
Social
  • WhatsApp
  • X/Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube
  • Tiktok
© 2024 Trias Politika Strategis. All rights reserved.
  • Web Development by Metahuis