Faktor Pendorong di Balik Pertemuan Tertutup Prabowo dan Megawati
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya terlaksana. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 7 April 2025 malam.
Sumber Suara.com menyebut Prabowo turut didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
“Pertemuan memang terjadi,” ungkapnya.
Pertemuan antara Prabowo dan Megawati menjadi sorotan setelah beberapa kali batal. Prabowo awalnya diagendakan bertemu dengan Megawati sebelum dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
Muzani saat itu mengungkap pertemuan tersebut batal terealisasi karena kondisi Megawati sedang tidak fit setelah melakukan perjalanan ke Uzbekistan.
Prabowo dan Megawati lalu dikabarkan kembali akan bertemu pada Januari 2025. Kabar itu mencuat tak lama setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI Harun Masiku.
Saat itu Prabowo diagendakan bertemu di hari ulang tahun Megawati ke-78 pada 23 Januari 2025. Namun pertemuan itu kembali batal lantaran terbentur agenda lawatan Prabowo ke India.
Suara.com sempat menanyakan isi pertemuan antara Prabowo dan Megawati kepada Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Namun Said mengaku belum bisa membeberkannya.
“Mohon maaf saya belum bisa kasih penjelasan,” katanya.
Sementara Dasco belakangan membenarkan adanya pertemuan itu. Dia menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo berlangsung dengan penuh keakraban.
“Lumayan lama, satu jam setengah,” ungkap Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dasco juga mengakui Prabowo menemui Megawati tanpa terlebih dahulu berkomunikasi dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurutnya pertemuan antara dua tokoh itu dalam rangka silaturahmi merupakan hal yang wajar.
“Di masa-masa sekarang ini, semua tokoh bangsa harus bersatu, bagaimana memikirkan bangsa dan negara pada saat situasi global ini,” tuturnya.
Apa yang mendorong Prabowo menemui Megawati?
Guru besar Ilmu Politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi menilai persoalan politik dan ekonomi manjadi salah satu faktor utama yang mendorong Prabowo akhirnya menemui Megawati. Terlebih di tengah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diterapkan oleh Donald Trump kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia yang memicu ketegangan geopolitik global.
“Tentu itu menjadi pikiran bagi Prabowo. Dia belajar dari sejarah bagaimana Presiden Soeharto itu turun dari kekuasanya karena krisis ekonomi,” kata Asrinaldi kepada Suara.com, Selasa (8/4).
Di tengah kondisi perang tarif yang bisa memicu terjadinya perang politik, kata Asrinaldi, Prabowo butuh dukungan kuat. Bukan hanya dari partai-partai koalisi, tapi juga dari partai di luar pemerintahan seperti PDIP demi menjaga legitimasi pemerintahannya.
“Ini yang mendorong Prabowo bagaimana dia bisa mendapat dukungan dari Megawati,” tuturnya.
Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai Prabowo dan Megawati akhirnya bertemu karena keduanya sama-sama memiliki kebutuhan.
Prabowo, kata dia, membutuhkan dukungan sekaligus masukan Megawati selaku Presiden RI kelima sekaligus pimpinan partai besar dalam menghadapi beragam persoalan politik dan ekonomi global.
Sedangkan Megawati juga membutuhkan dukungan dari Prabowo untuk memastikan agenda Kongres VI PDIP tidak diganggu pihak eksternal.
“Termasuk agar kader-kader utamanya tidak lagi diganggu lagi secara hukum. Jadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini mengemuka karena keduanya memang punya kebutuhan,” jelas Agung kepada Suara.com.
Kongres PDIP VI dijadwalkan digelar pada April 2025. Partai berlogo banteng moncong putih itu akan turut mengundang Prabowo sebagai salah satu tamu kehormatan.
Mungkinkah PDIP gabung koalisi?
Isu Prabowo mengajak PDIP bergabung dalam Kabinet Merah Putih mencuat pasca pertemuan di Teuku Umar. Terlebih di tengah kabar Prabowo akan melakukan reshuffle setelah Lebaran Idul Fitri 2025.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai keputusan untuk mengajak PDIP bergabung dalam pemerintah sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden. Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, Golkar menyatakan terbuka.
“Monggo saja penilaian presiden seperti apa, karena di luar atau di dalam itu sama-sama baik,” katanya.
Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai kecil kemungkinan PDIP bergabung dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Soal kerja sama tak harus ada kader PDIP di kabinet, kerja samanya bisa bentuknya seperti sekarang,” ujar Adi kepada Suara.com.
Tanpa masuk dalam Kabinet Merah Putih, Adi menilai dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo sebenarnya telah nampak. Setidaknya itu terlihat dari sikap politik PDIP terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG hingga Revisi Undang-Undang TNI.
“Pertemuan Prabowo dan Megawati itu adalah bentuk penegasan bahwa PDIP sebenarnya sudah bekerja sama,” jelas Adi.
Di sisi lain PDIP menurut Adi juga sulit bergabung dalam Kabinet Merah Putih lantaran masih ada pendukung Prabowo yang belum bisa menerima.
Keputusan Prabowo menemui Megawati secara tertutup di Teuku Umar adalah indikasi bahwa Prabowo terkesan ingin menjaga perasaan politik pendukungnya tersebut.
“Banyak pihak yang mengatakan salah satu pihak yang mungkin tidak menerima PDIP menjadi bagian Prabowo adalah pihak Solo,” katanya.
Sumber: Suara
