Di Balik Jor-joran Jokowi Turun Gunung Mendukung PSI

Ketika masih berstatus sebagai presiden terpilih Indonesia, Agustus 2024 lalu, Prabowo Subianto terang-terangan di hadapan kadernya dalam agenda Rapimnas Partai Gerindra di Jakarta, berbicara soal guru berpolitiknya.

Prabowo menyebutnya sebagai ‘Orang Solo’. Tak lain, sosok itu adalah Joko Widodo alias Presiden ke-7 RI Jokowi.

Nama pria Solo berusia 64 tahun itu memang tak luntur-luntur juga disebut, usai lengser dari kursi kekuasaan tertinggi Indonesia selama satu dekade. Untuk urusan politik–jika politik di Indonesia diartikan sebagai pragmatisme dan konservatisme mencapai kekuasaan–Jokowi memang bukan orang sembarangan.

Lincah bersiasat dan penuh kontradiksi, Jokowi selalu mengantongi suatu rencana.

Maka tidak mengagetkan ketika Jokowi kembali memampang wajahnya di panggung politik lewat pidato yang berapi-api dalam Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Mengenakan Passapu—ikat kepala khas Makassar—berwarna hitam, Jokowi berteriak di hadapan ribuan kader PSI bahwa ia masih sanggup menjadi pemanas mesin partai. Sebagai seorang patron politik bagi PSI yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dia punya target besar bagi partai berlogo gajah itu.

Membawa PSI duduk di kursi Senayan? Itu cuma target kecil bagi Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku memiliki target lebih besar dari sekadar meloloskan PSI ke parlemen.

”Kalau saya lihat, dengan struktur yang ada, targetnya masuk ke Senayan, InsyaAllah. Tapi, targetnya bukan itu,” kata Jokowi tanpa membuka rencananya.

Di hadapan kader-kader PSI, Jokowi dengan penuh semangat menyatakan masih sanggup ‘turun gunung’ berkeliling Indonesia. Karenanya, dia meminta PSI untuk ikut membara serta menyusun strategi guna mematangkan mesin partai. Ia berjanji akan ‘mati-matian bagi PSI.

”Saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun bekerja keras untuk PSI. Negara ini perlu politik untuk kebaikan,” tutur Jokowi.

Ia berpesan agar kader PSI menjaga soliditas. Jika partai berlambang gajah itu bisa inklusif, terawang Jokowi, kader-kader baru akan bergabung tubuh mereka.

Untuk mantan presiden dua periode yang sempat menyatakan akan pensiun dari lapangan politik setelah lengser, ucapan Jokowi tak bisa dianggap motivasi seorang tokoh semata.

Hal ini terbukti dari bagaimana Jokowi punya peranan menggaet politisi senior seperti Ahmad Ali hingga Bestari Barus bergabung ke tubuh PSI. Pria Solo yang dipuji-puji Presiden Prabowo itu, memang sukar ditebak untuk urusan politik.

Jokowi seolah-olah ingin membeberkan ke khalayak bahwa dia masih punya rencana politik. Sekali lagi, jika politik itu sendiri maknanya hanya sebatas persaingan untuk merengkuh dan mengamankan posisi kekuasaan. Penuh siasat, sulit ditebak, dan penuh kontradiksi.

Sikap politik tersebut semakin selaras dengan tulisan mantan koresponden Financial Times, Ben Bland, dalam bukunya tentang Jokowi yang bertajuk ‘Man of Contradictions’.

“Jokowi menjalankan istana lebih seperti istana kekaisaran daripada kantor kepala eksekutif, membuat para menteri dan penasihat menebak-nebak niatnya dan, tidak jarang, mengambil keputusan besar secara tiba-tiba,” tulis Ben soal sifat kepemimpinan Jokowi.

PSI Jadi Basis Politik Jokowi

Namun sampai mana tuah Jokowi bakal berdampak serius bagi prestasi PSI? Dan apa yang sebetulnya ingin Jokowi capai dengan menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya setelah lengser dari kursi presiden?

Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memandang manuver Jokowi yang tampil terang-terangan mendukung PSI adalah strategi yang lumrah. Bagi Dedi, sebagaimana partai politik di Indonesia, Jokowi menjadikan PSI bak ‘parpol keluarga’.

Hal ini bakal membantu Jokowi yang tidak tergabung parpol manapun dan keluarganya di lingkaran kekuasaan, yakni Wapres Gibran Rakabuming Raka, menjaga daya tawar untuk Pemilihan Umum alias Pemilu 2029.

“Sehingga orientasi kekuasaan 2029 perlu adanya Parpol, terlebih putusan MK soal ambang batas yang tidak lagi dipersoalkan,” kata Dedi kepada wartawan Tirto, Selasa (3/2/2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas presiden dan ambang batas parlemen terbaru setidaknya memang cukup memberikan angin segar bagi PSI dan Jokowi. Pasalnya, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan keberlakuan norma mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Untuk itu, ambang parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan berikutnya. Hal ini tentu berpeluang menguntungkan PSI dan partai-partai kecil lainnya yang kesulitan untuk tembus Senayan, sebab ambang batas parlemen bakal dinegosiasikan ulang dalam agenda RUU Pemilu yang tengah bergulir di DPR.

Namun bukan berarti jalan Jokowi diprediksi akan mudah saja membawa PSI mencapai titik pencapaian politik tertinggi mereka. Bagi Dedi, belum ada jaminan ‘efek Jokowi’ bisa bekerja maksimal dalam Pemilu 2029 mendatang.

“Dari data yang ada, saat Jokowi masih berkuasa, PSI gagal masuk Parlemen, dalam situasi di mana Jokowi secara langsung promosikan PSI. Dengan catatan itu, Jokowi besar kemungkinan tetap gagal pengaruhi pemilih ke PSI, terlebih [sekarang] tidak lagi berkuasa,” ucap Dedi.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik, Kunto Adi Wibowo, memandang bahwa Jokowi ingin menjadikan PSI sebagai basis kekuatan politik riilnya untuk rencana di masa depan. Meskipun Jokowi punya pengaruh di banyak partai lain, kekuatan politik yang sebenarnya akan diukur dari jumlah kursi PSI kelak di DPR.

Jokowi diharapkan menjadi pendulang suara atau vote getter berkat kesuksesannya dalam tiga pemilu terakhir, termasuk mempromosikan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Pilihan bagi Pak Jokowi memang nggak banyak, salah satunya dia mau nggak mau harus punya kursi di DPR. Apalagi nanti kan threshold parlemen dikurangi, jadi tak ada hambatan bagi partai-partai baru atau partai relatif baru seperti PSI mendapatkan kursi,” ujar Kunto kepada wartawan Tirto, Selasa (3/2/2026).

Namun, Kunto mencatat adanya perbedaan perilaku pemilih di Indonesia yang bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi dan PSI. Masyarakat kerap memilih presiden dari satu partai tertentu, tetapi memilih calon legislatif dari partai yang berbeda.

Oleh karena itu, Jokowi mesti turun gunung secara “all out” untuk meyakinkan pemilih serta loyalisnya terdahulu untuk tetap berlabuh kepada PSI.

Di sisi lain, tantangan terbesar Jokowi yakni status bahwa dirinya sudah bukan lagi seorang Presiden RI. Ditambah, isu-isu negatif seperti polemik ijazah palsu serta warisan pelemahan demokrasi selama Jokowi menjabat, akan menjadi ombak penghalang yang mesti ia lewati.

Meskipun isu-isu negatif itu meningkatkan popularitas Jokowi, bagi publik, sentimen negatif itu melelahkan. Jokowi harus mampu mengembalikan kepercayaan basis pemilih lamanya atau merebut basis pemilih partai lain di wilayah prioritas PSI.

Pengaruh Politik Jokowi Masih Kuat

Jokowi memang meninggalkan warisan yang kontradiktif bagi demokrasi Indonesia. Marcus Mietzner dalam artikel di Journal of Current Southeast Asian Affairs berjudul, “Bermain-main dengan Otokrasi di Indonesia: Mayoritarianisme Jokowi dan Warisan Demokrasinya” menyebut hal ini. Dia menganalisis bahwa Jokowi ulung memanfaatkan pandangan masyarakat yang umumnya konservatif dan sebagian apolitis, dalam memperluas kekuasaan eksekutifnya hingga batas yang ia ketahui bisa ditoleransi oleh publik mayoritas.

Namun, begitu Jokowi hampir melewati batas otokrasi, mayoritas memperjelas sikap bahwa mereka tidak bersedia bekerja sama dengan rencana itu, dan Jokowi mampu menarik diri. Situasi ini menciptakan kondisi demokrasi Indonesia yang masih terjaga secara prosedural, namun Jokowi mendorongnya hingga ujung jurang otokrasi.

“Hasilnya adalah campuran serangan otokratis dan penarikan diri yang menjaga demokrasi, yang sebagaimana diamati, merusak sistem politik demokratis tetapi tidak membunuhnya,” tulis Mietzner.

Menurut Kunto, warisan pelemahan demokrasi dengan cara-cara mendorong batas sampai ke ujung jurang ini masih akan tetap dipertahankan Jokowi ketika menahkodai PSI. Hal ini tampak dari rencana Jokowi yang punya target besar bagi PSI di luar tujuan masuk ke kursi parlemen.

Menafsirkan niatan itu, Kunto menilai Jokowi akan menggunakan PSI untuk coba mendorong putranya, Wapres Gibran, sebagai calon presiden RI mendatang. Dengan begitu, dinasti politik trah Solo atau keluarga Jokowi mencapai puncaknya lewat PSI yang saat ini dipimpin langsung Kaesang.

“Kalau cuma wakil presiden coattail effect-nya nggak terlalu gede. Dan apakah Gibran atau Kaesang atau Bobby atau yang lain, menurut saya itu masih digodok sampai kira-kira 2027, baru akan muncul nama yang mungkin lebih jelas dari PSI. Siapa dari dinasti Pak Jokowi ini yang akan didorong untuk jadi capres 2029,” ujar Kunto.

Sedangkan pengamat politik dari Trias Politica, Agung Baskoro, meyakini bahwa efek dari keberadaan Jokowi masih tetap akan ampuh jika PSI mampu mengkapitalisasi dengan apik. Pengaruh politik Jokowi dinilai tidak hanya muncul selama menjabat.

Pengaruhnya, kata Agung, terjaga kuat melalui aktivitas di akar rumput (grassroots), media sosial yang atraktif, hingga menjaga pertemuan dengan tokoh-tokoh penting di rumahnya.

Namun mengandalkan sosok Jokowi saja tidak cukup bagi PSI. Menurut Agung, PSI harus mengubah kehadiran Jokowi menjadi suara nyata di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Hal ini bisa dilakukan dengan meramu popularitas dari figur kandidat dalam mendongkrak suara.

Senada dengan Kunto, Agung memandang keberadaan Jokowi bagi PSI digunakan sebagai upaya mengamankan daya tawar Gibran. PSI dipersiapkan sebagai infrastruktur politik yang berfungsi sebagai pelindung atau benteng bagi Jokowi serta trah Solo, dari serangan politik di masa depan. PSI bertugas menjaga citra dan “Jokowi Effect” terus positif dan tak tergerus oleh sentimen negatif.

“Ini bisa menjadi alternatif langkah ketika misal Gibran tidak diajak Prabowo ataupun tetap diajak, semacam untuk periode kedua. Jadi PSI dan Gibran siap dengan skenario apa pun yang diambil Prabowo kelak,” ucap Agung kepada wartawan Tirto, Selasa (3/2/2025).

---

Terbit di Tirto