Desakan Kuat Indonesia Hengkang dari BoP Usai AS-Israel Serang Iran
Sejumlah tamu yang menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3) malam mengungkapkan rasa kagetnya. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan, mereka kaget karena Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk tetap menyerang Iran meski sebelumnya AS telah bernegosiasi dengan Negeri Mullah.
Buntut serangan tersebut, status Indonesia di Dewan Perdamaian alias Board of Peace juga menjadi pembahasan Prabowo dengan tamu yang hadir. Dalam pertemuan 3,5 jam itu. Prabowo mempertimbangkan Indonesia untuk keluar dari keanggotaan dewan jika misi organisasi tidak lagi dapat dijalankan secara efektif.
“Kalau tidak (efektif), kita keluar. Itu sangat jelas, beliau (Prabowo) tidak menutupi,” kata Hassan usai pertemuan dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.
Hassan merupakan salah satu tamu yang diundang oleh Prabowo ke pertemuan tersebut bersama sejumlah tokoh lain seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Hadir pula sejumlah pimpinan parpol seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Hassan mengatakan, dari hasil komunikasi Prabowo dengan para kepala negara lain dan anggota Organisasi Negara-negara Islam (OKI), ada kemungkinan keberhasilan BoP akan berkurang karena serangan ke Iran.
Pernyataan Prabowo kepada mantan presiden dan wakil presiden disampaikan di tengah semakin derasnya desakan untuk meninjau lagi posisi Indonesia di Dewan Perdamaian. Ini setelah Negeri Abang Sam dan Israel menyerang Iran pada akhir pekan lalu.
Desakan agar Indonesia menarik diri disampaikan sejumlah pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Alasannya, mulai dari netralitas posisi AS di BoP hingga keamanan TNI jika akhirnya dikirim ke Gaza.
Masyarakat sipil yang terdiri dari 65 tokoh dan 79 lembaga swadaya masyarakat juga menandatangani petisi agar RI menarik diri dari Dewan Perdamaian. Beberapa nama yang ikut dalam penandatanganan antara lain Guru Besar FH UGM Zainal Arifin Mochtar, mantan Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis, serta mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.
Organisasi yang ikut meneken petisi ini antara lain Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Pers, SETARA Institute, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hingga Indonesia Corruption Watch (ICW).
Dalam petisinya, mereka menilai kesepakatan masuk BoP dan perjanjian dagang membawa indonesia masuk dalam jurang imperialisme AS. Serangan yang dilakukan AS sebenarnya melanggar Piagam Board of Peace itu sendiri.
“Dalam konteks itu, sudah semestinya dan seharusnya Indonesia segera menarik diri dari BoP,” demikian penjelasan tertulis masyarakat sipil pada Senin (2/3).
Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI) juga mengingatkan Indonesia bisa menjadi target kekerasan bila tetap bergabung dalam Board of Peace (BoP). Mereka juga mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (2/3) yang meminta agar parlemen menolak RI terlibat dalam dewan tersebut.
Surat tersebut ditandatangani antara lain oleh mantan Menteri Agama sekaligus mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Razi dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tyasno Sudarto.
FPP-TNI khawatir akan posisi Indonesia setelah Israel yang didukung AS menyerang Iran. AS yang merupakan ketua BoP justru mengambil peran sebagai agresor terhadap negara berdaulat lain yang merupakan anggota PBB.
“Indonesia bisa menjadi target konflik dengan risiko nyata ancaman teror balasan, tekanan diplomatik, sanksi ekonomi tidak langsung, dan meningkatnya risiko keamanan nasional (bila gabung BoP),” tulis Forum dalam surat yang dikutip Rabu (4/3).
Permintaan serupa juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pernyataan resminya, MUI meminta RI hengkang dari Dewan Perdamaian karena serangan AS ke Iran bisa memicu konflik regional. Mereka juga mempertanyakan peran dewan yang bisa mengubur kemerdekaan Palestina.
“MUI mendesak pemerintah agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah mereka yang dirilis pada Minggu (1/3).
Sejalan Kehendak Masyarakat
Pernyataan sikap sejumlah organisasi dan tokoh soal Dewan Perdamaian sejalan dengan kehendak masyarakat. Hal ini terekam dalam survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) tentang persepsi masyarakat Indonesia terkait Board of Peace (BoP).
Dalam survei yang dilakukan pada 10 hingga 14 Februari 2026 lalu, Median menemukan lebih banyak masyarakat Indonesia yang menyatakan tidak setuju jika Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump ini. Ada 50,4% responden yang tak setuju Indonesia bergabung dengan dewan tersebut.
Berdasarkan hasil survei, tiga alasan utama yang melatarbelakangi ketidaksetujuan masyarakat adalah Board of Peace merupakan upaya AS dan Israel menguasai Gaza, pemborosan anggaran negara, serta status Palestina yang belum merdeka.
Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Siti Mutiah Setiawati mengatakan, kondisi ini bisa memberi ruang bagi Indonesia untuk mengevaluasi bahkan mengakhiri keanggotaannya di BoP. Ini penting agar posisi Indonesia dalam diplomasi internasional yang bebas dan aktif tetap terjaga.
Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut secara politik dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan pada salah satu pihak yang tengah bersengketa. Ini karena Israel juga turut menjadi negara anggota Dewan Perdamaian.
“Kalau tetap di BoP, kita melanggar prinsip politik luar negeri yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. adahal kita sudah ikut ke blok perusak ketertiban dunia,” ujar Siti kepada Katadata.co.id, Rabu (4/3).
Pemerintah awalnya beralasan, keanggotaan Indonesia di dalam BoP sebagai bentuk konsistensi politik luar negeri dalam upaya ikut melaksanakan perdamaian internasional. Namun, langkah tersebut dinilai tidak lagi secara khusus mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam konteks keanggotaan Indonesia di BoP, Siti belum melihat adanya model kebijakan luar negeri yang jelas dan terukur untuk mewujudkan perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap berada di Dewan Perdamaian. Meski demikian, dia mengakui bahwa saat ini seluruh pembicaraan soal dewan ini berhenti. “Semua perhatian beralih ke situasi di Iran,” kata Sugiono.
Tetap Punya Risiko
Serangan militer AS dan Israel ke Iran menempatkan Indonesia dalam posisi serba sulit dan serba salah. Ini karena RI bisa mendapatkan respons keras dari AS jika memutuskan hengkang. Makanya, Siti Mutiah berharap pemerintah menghitung secara matang dampak yang bisa diterima Indonesia jika menarik diri dari dewan.
Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono menyerahkan kepada Presiden Prabowo keputusan akhir status keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Namun, menurut Dave, status RI bisa membuka peluang untuk mengusahakan perdamaian dunia.
“Indonesia telah memiliki sejumlah pengalaman dalam menegosiasikan perdamaian di berbagai kawasan,” kata Dave dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Rabu (4/3).
Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, Prabowo tengah berupaya bersikap realistis dalam membaca tatanan internasional. Ini karena kondisi politik internasional dunia hingga kini masih dipengaruhi oleh dominasi AS.
Dia menjelaskan, keputusan Prabowo membawa Indonesia menjadi anggota Board of Peace adalah bentuk kompromi untuk menjaga situasi domestik tatap aman dan stabil. Ini dilakukan di tengah kebijakan luar negeri Donald Trump yang cenderung agresif dan ugal-ugalan.
“Jika tidak berkompromi bisa jadi kepentingan kita pasti akan terganggu. Itu ongkos politiknya bisa jauh besar sekali,” kata Agung saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (4/3).
Pemerintah juga membela diri dengan mengatakan Indonesia bisa berperan dalam menjembatani AS dan Iran. Meski demikian, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai gagasan Indonesia menjadi mediator kurang realistis.
Alasannya, AS jarang menerima mediasi saat melakukan operasi militer. Belum lagi hubungan RI dengan Iran belum menunjukkan kedekatan yang erat selama kepemimpinan Prabowo. Dino juga menilai hampir mustahil Presiden Prabowo dapat bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memediasi konflik tersebut.
“Ini akan menjadi bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri,” kata Dino dalam unggahan di akun Instagramnya.
Dengan segala saran dan opini tersebut, pemerintah masih tetap yakin untuk menawarkan diri menjadi penengah antara Iran dengan AS. Menlu Sugiono bahkan sudah menyampaikan hal tersebut saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.
“Kami menyampaikan keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut,” kata Sugiono.
Terbit di Katadata
